Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Bisnis » 3 Perda Disepakati Pemkab dan DPRD Jember

3 Perda Disepakati Pemkab dan DPRD Jember

3 Perda Disepakati Pemkab dan DPRD Jember

Jember, (titik0km.com) – Dewan Perwakilan Rakat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dan Pemerintah Kabupaten Jember mengesahkan tiga Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurn, Tiga Perda tersebut yakni tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun anggaran 2017, Perda penyertaan Modal pada PDAM, serta pencabutan Perda tentang Irigasi dan tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah.

Sebelum penandatanganan kesepakatan legislatif dan eksekutif, dalam rapat tersebut dibacakan hasil pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD terkait LPP APBD 2017  dan Pansus terkait penyertaan modal PDAM dan pencabutan dua Perda kabupaten, serta pandangan akhir fraksi fraksi terkait LPP APBD 2017.

Badan Anggaran memalui juru bicaranya, Agus Widianto, menyampaikan agar organisasi perangkat daerah (OPD) menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Agar kita dapat mempertahankan opini Wajat Tanpa Pengecualian,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Kabupaten Jember di bawah kepemimpinan Faida – Muqit menunjukkan kemampuannya membawa pengelolaan keuangan daerah mendapatkan opini WTP dari BPK RI.

Sebelumnya, politisi di Dewan meragukan Pemerintah Kebupaten Jember bakal memperoleh predikat tersebut. Salah satunya diungkapkan juru bicara Fraksi PKS Hasan, yang secara terus terang meragukan bakal memperoleh WTP.

Terkait pencabutan dua Perda Kabupaten, juru bicara Pansus 2 Lukman Winarno menyampaikan tentang status hukum undang-undang keduanya setelah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga peraturan di bawahnya mengalami nasib yang sama. “Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” jelasnya.

Fraksi-fraksi di DPRD Jember dalam pandangan akhir fraksi menyetujui DPRD Jember untuk mengesahkan tiga Perda tersebut. Beberapa catatan diberikan fraksi terkait penyertaan modal pada PDAM Jember.

Hasan dari Fraksi PKS menegaskan menyetujui penyertaan modal itu karena untuk menggapai anggaran dari pemerintah pusat. Apabila penyertaan pertama ini sukses menggaet dana dari pusat, maka penyertaan modal kedua akan disetujui berapapun yang diminta. “Tapi seandainya mbleset, fraksi PKS tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Wabup Kiai Muqit ketika dimintai tanggapannya mengenai pengesahan 3 Perda, menyampaikan ucapan terima kasih kepada DPRD Jember atas selesainya pembahasan tiga rancangan Perda tersebut.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan yang telah menjalani seluruh rangkaian pembahasan dan persidangan selama ini,” kata Wabup Kiai Muqit, Rabu (12/7/2018).

Sementara Direktur PDAM Ir. Adi Setiawan ketika dimintai tanggapan terkait pengesahan penyertaan modal sebesar 7 Milyar terhadap BUMD yang dipimpinnya mengatakan bahwa pihaknya akan segera mewujudkan dan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Jember dalam menyediakan 2000 rumah teraliri air bersih.

“Yang jelas setelah disahkannya perda penyertaan modal, kami akan langsung merealisasikan program kerja pemkab dalam menyediakan 2000 sambungan gratis air PDAM kepada masyarakat Jember, selain ada 2 Milyar untuk meningkatkan produksi air minum Hazora untuk menambah PAD,” pungkas Adi. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top