Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Entrepreneur » Hindari Kades ‘Terpeleset’ Hukum, Bupati Kawal Dana ADD dan DD

Hindari Kades ‘Terpeleset’ Hukum, Bupati Kawal Dana ADD dan DD

Hindari Kades ‘Terpeleset’ Hukum, Bupati Kawal Dana ADD dan DD

JEMBER (titik0km.com) – Besarnya dana anggaran ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD (Dana Desa) yang disalurkan kepada pemerintah desa di Indonesia, khususnya di Jember, membuta Bupati Jember dr. Faida MMR turun tangan untuk melakukan pengawalan dan pendampingan kepada kepala desa, hal ini dilakukan untuk menghindari kades ‘terpeleset’ kasus hukum, terutama hal administrasi, apalagi ADD dan DD setiap tahunnya selalu ada kenaikan.

“Kami menggandeng kejaksaan sepakat untuk melakukan pendampingan dan pengawalan penggunaan dana ADD dan DD, apalagi dana untuk desa setiap tahunnya selalu ada kenaikan, disamping melakukan pendampingan, agar tujuan pembangunan nasional ini bisa tercapai, dan tidak ada kades yang berurusan dengan hukum,” ujar Faida kepada sejumlah wartawan Rabu (7/6/2017) saat menghadiri acara MoU dengan kepala desa dari 6 kecamatan di Aula Balai Desa Paleran Umbulsari Jember.

Faida menambahkan, bahwa penandatanganan kesepakatan bersama ini meliputi bidang hukum perdata dan tata usaha negara diantara desa di 6 Kecamatan tersebut ialah Kecamatan Umbulsari, Gumuk Mas, Kencong, Jombang, Puger dan Balung.

“Adanya kepala desa yang terjerat hukum saat mengelola ADD dan DD, bukan karena kadesnya yang nakal, akan tetapi lebih kepada ketidak tahuan tentang administrasi, apabila anggaran yang semakin besar tapi tidak diiringi pengetahuan, maka hal ini justru bisa menjerumuskan kades, oleh karena itu saya pribadi sebagai Bupati eman kalau kades yang baik tapi harus masuk penjara hanya karena ketidak tahuan tentang administrasi,” tambah Faida.

Faida juga mengatakan, bahwa MoU antara Pemkab dengan Kejaksaan dalam menangani persoalan anggaran ADD dan DD, diperkirakan hanya ada di Jember, “Saya kira MoU seperti ini, dimana kades yang salah dalam memahami adminsitrasi diberi pendampingan, sehingga terhindar dari persoalan hukum hanya ada di sini, ditempat lain tidak ada,” ujarnya.

Sementara Kepala Kejari Jember Ponco Hartanto dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa pihak kejaksaan sudah komitmen, jika ada laporan dari warga terkait laporan penyelewengan ADD dan DD, pihaknya tidak serta merta langsung menerima laporan tersebut, akan tetapi akan menunggu laporan dari Inspektorat Pemkab Jember terlebih dahulu.

“Saya meminta ke semua kepala desa yang hadir disini, jika ada perubahan yang tidak jelas terkait penggunaan anggaran, agar langsung koordinasi dengan kami, sehingga hal-hal yang mengarah ke penyimpangan dan penyalah gunaan anggaran bisa segera diminimalisir,” ujar Ponco dalam sambutannya.

Hadir pada acara MoU tersebut diantaranya, Wakil Bupati Jember Drs. KH. Muqiet Arief, Dandim 0824 Jember, seluruh kepala desa di 6 dari 6 kecamatan, serta beberapa tokoh masyarakat. (aisy/min/mlj)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top