Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Bisnis » Jadi Jubir Apkasi, Bupati Sampaikan 4 persoalan, Nomor 2 Luar Biasa

Jadi Jubir Apkasi, Bupati Sampaikan 4 persoalan, Nomor 2 Luar Biasa

Jadi Jubir Apkasi, Bupati Sampaikan 4 persoalan, Nomor 2 Luar Biasa

Jember (titik0km.com) – Bupati Jember dr. Hj. Faida Kamis (5/7/2018) bersama dengan pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (APKASI) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden di Jakarta, dalam pertemuan tersebut, Bupati Jember yang ditunjuka sebagai Juru Bicara (Jubir) Apkasi menyampaikan 4 persoalan mendasar yang saat ini menjadi perioritas di beberap daerah di Indonesia.

“Ada 4 persoalan yang menjadi perioritas Apkasi yang dibahas bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, diantaranya Persoalan TKI (buruh Migrant), untuk masalah TKI, Apkasi menyampaikan bahwa persoalan ini harus diseriusi, sebab ada masalah kemanusiaan dan harga diri bangsa yang dipertaruhkan dan perlu dijaga,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Persoalan nomor kedua, adalah mengenai formasi pengangkatan K2 dan Penerimaan CPNS, untuk pengangkatan K2 dan CPNS ini, Bupati Faida menyampaikan bahwa K2 agar diperioritaskan menjadi PNS, dan kuota untuk putra daerah diperioritaskan, “Jangan semua formasi CPNS melakukan open bidding, tapi harus ada kuota putra daerah dan kebijakan yang menyelesaikan persoalan K2,” tutur Bupati.

Sedangkan pada persoalan nomor 3, Bupati selaku juru bicara Apkasi kepada presiden Jokowi menyampaikan, untuk persoalan tentang sertifikat tanah prona sesuai SKB 3 Menteri, Bupati menyampaikan aspirasi sejumlah kepala desa menyangkut usulan penambahan anggaran pusar dari Rp. 150 ribu dinaikkan menjadi Rp. 300 ribu, “Usulan dari kepala desa agar anggaran prona dari pusat ditambah dari yang 150 ribu dinaikkan menjadi 300 ribu rupiah, dan ini sudah kami sampaikan kepada bapak presiden, pemerintah daerah juga siap berkomitmen siap mensubsidi agar persoalan sertifikat tanah segera tuntas,” ujar Bupati.

Sementara persoalan nomor 4 yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo oleh pengurus Apkasi adalah persoalan juknis pengelolaan DAK yang sering terlambat terbitnya, atau terbit setelah anggaran diterima, sehingga tidak jarang pelaksanaannya terlambat atau bahkan tertunda hingga tahun anggaran berikutnya dan menjadi Silpa. Disamping itu, Sebab menyebabkan daerah cukup kesulitan untuk melaksanakannya. Padahal di sisi lain, anggaran ini tidak bisa dilaksanakan jika belum ada juknisnya. “Usulan dan pemaparan kami diterima oleh Bapak Presiden Jokowi dengan baik,” pungkasnya. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top