Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Bisnis » Kontradiksi Penghentian Pelebaran Jalan Bandara dengan MoU 3 Pihak di Jakarta

Kontradiksi Penghentian Pelebaran Jalan Bandara dengan MoU 3 Pihak di Jakarta

Kontradiksi Penghentian Pelebaran Jalan Bandara dengan MoU 3 Pihak di Jakarta

Jember (titik0km.com) – Penghentian pengerjaan pelebaran jalan masuk Bandara Notohadinegoro Jember, tidak sejalan dengan kesepakatan 3 pihak di Jakarta beberapa waktu lalu. Penghentian pekerjaan sepihak oleh PTPN XII secara lisan oleh perkebunan Mumbulsari melalui keamanan kebun, dilakukan pada saat kontraktor menurunkan alat berat dan akan memulai menetralisir jalan menuju bandara, Kamis (30/8/2018). Bahkan, sejumlah pihak, selain dari kontraktor, hadir langsung ke lokasi, Plt. Kepala PU Bina Marga dan SDA bersama TP4D dari unsur Kejaksaan Negeri Jember untuk memastikan kondisi yang terjadi.

Sebelumnya, pada 6 Juli lalu, 3 pihak telah bersepakat untuk menindaklanjuti realisasi Bandara Notohadinegoro menjadi embarkasi haji dan umroh. Mereka adalah Direktur Umum PTPN XII, Berlino Mahendra Santosa, Dirut Angkasa Pura II Muhamad Awaluddin dan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. Dalam statemennya, Dirut PTPN XII Berlino menyatakan bahwa sinergi 3 pihak ini adalah cita-cita yang sudah lama ingin diwujudkan, karena Bandara Notohadinegoro sudah ada sejak 2004 lalu. “Ini sudah cita-cita kami sejak lama, karena memang bandara ini sudah ada sejak 2004 lalu, dan saya harap yang dulu-dulu kita jadikan pelajaran agar nantinya pembangunan dengan dasar sinergi seperti ini, bisa membawa manfaat yang baik bagi masyarakat,” ujarnya pada pertemuan 3 pihak 6 Juli lalu di Jakarta, yang pada pertemuan itu juga dihadiri Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI.

Sayangnya, statemen dan MoU ini masih belum terintegrasikan dengan baik di lapangan. Plt Kepala Dinas PU Bina Marga dan SDA Ir. Rasyid Zakaria menegaskan bahwa sebenarnya keinginan baik dari sejumlah pihak telah dituangkan di APBD 2018. “Artinya ini telah berkekuatan hukum yang bisa dijalankan, dan tentunya sangat menyayangkan sikap PTPN XII yang berubah-ubah ini, karena akan menghambat realisasi pembangunan bandara secara keseluruhan,” ujarnya. Untuk itu pihaknya berharap agar masalah ini bisa segera diselesaikan, agar di akhir 2018 ini proyek senilai 7,5 milyar ini bisa terwujud. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top