Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Features » Pemkab Jember Siapkan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu

Pemkab Jember Siapkan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu

Pemkab Jember Siapkan Bantuan Hukum Bagi Warga Tidak Mampu

Jember (titik0km.com) – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Kamis (19/7/2017) menggelar sosialisasi dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan pembinaan budaya hukum masyarakat, kegiatan selama tiga hari di tiga kecamatan ini diawali di Balai Kecamatan Sumberjambe dengan dihadiri Kabag Humum Ratno Sembodo, Kepala Dinas Sosial Santi Isnaini dan ketua Ikadin Jember Jani Tjakarianto SH. MH.
Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sembodo menerangkan, kegiatan Penyuluhan hukum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M/01/PR/08/10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagimana telah diubah dengan M/01/PR/08/10 Tahun 2007.
“Kegiatan ini diikuti oleh kepala Desa dan Ketua/Anggota BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Organisasi Non Pemerintah dan unsur media. Diharapkan, para peserta yang memiliki peran penting di masyarakat, diharapkan akan menjadi komunikan yang akan menyampaikan dan menyebarluaskan kembali materi penyuluhan kepada masyarakat,” terang Ratno Sembodo.
Kegiatan penyuluhan hukum kata dia juga merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dan mendapat dukungan segenap warga masyarakat agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga hukum dapat memberikan manfaat (utility) bagi kehidupan masyarakat, dan pemerintah.
Materi yang disampaikan dalam Penyuluhan hukum adalah mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu. Kedua materi ini dijadikan bahan penyuluhan karena kedua materi tersebut relative belum banyak tersosialisasikan kepada masyarakat dan merupakan isu hukum yang menyentuh secara langsung kepada kepentingan masyarakat.
“Materi yang disampaikan dalam Penyuluhan hukum adalah mengenai Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu dan Kelompok Rentan dan Pelaksanaan Perda Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Kedua materi ini dijadikan bahan penyuluhan karena kedua materi tersebut relative belum banyak tersosialisasikan kepada masyarakat dan merupakan isu hukum yang menyentuh secara langsung kepada kepentingan masyarakat,” terangnya.
Sementara Jani Tjakarianto yang memberi Materi tentang Bantuan Hukum mengatakan, sebagai Penyelenggara Bantuan Hukum di daerah, Pemerintah Kabupaten Jember bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum untuk melaksanakan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu.
“Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin antara lain: tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar; penerima manfaat program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga (penerima program beras untuk masyarakat tidak mampu, peserta PKH); peserta Jaminan Kesehatan Daerah,” pungkasnya. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top