Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Entrepreneur » Pertemuan Bupati-DPRD Jember Soal APBD 2018 Mulai Temui Titik Terang

Pertemuan Bupati-DPRD Jember Soal APBD 2018 Mulai Temui Titik Terang

Pertemuan Bupati-DPRD Jember Soal APBD 2018 Mulai Temui Titik Terang

JEMBER (titik0km.com) – Polemik berlarutnya APBD 2018 Pemkab Jember mulai menemukan titik terang, dengan difasilitasi dan di mediatori oleh Suprianto Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprop Jatim sekaligus sebagai pimpinan rapat terbatas dan tertutup Rabu (21/2/2018) malam, antara Bupati dan DPRD menggelar pertemuan di Jember.

Hal ini sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya atas undangan Gubernur yang di gelar di Gedung Negara Grahadi Surabaya bersama Gubernur, Pangdam, Kapolda, wakil ketua Komisi A DPRD Jatim serta Forkopimda Jember, sedangkan dalam pertemuan lanjutan ini, juga disaksikan oleh pimpinan Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum, Kabiro Hukum Pemprop Jatim Himawan Estu Bagio, sedangkan dari Pemkab Jember yang hadir yakni Kepala Bapekab Ahmad Fauzi, Kabah Hukum Ratno Sembodo dan Kepala Inspektorat Joko Santoso, juga nampak hadir Dandim 0824 Jember Letkol. Inf. Arif Munawar serta Kasi Datun Kejari Jember.

Ada dua poin terpenting yang telah disepakati oleh Bupati dengan DPRD Jember yakni soal KUA-PPAS APBD 2018 pada penganggaran untuk anggaran Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) senilai Rp 25 miliar pada Dinas Pendidikan dan anggaran pengadaan makanan dan minuman (mamin) senilai Rp 17 miliar pada Bagian Umum Pemkab Jember.

“Pertama soal mamin, semula dipandang besar. Sebenarnya itu tidak besar, itu dari OPD-OPD yang ada mamin terus ditarik pada bagian umum. Jadi ketika ada acara besar bupati, maka anggaran diambil dari situ, jadi itu sudah tidak ada masalah,” terang Suprianto.

Selanjutnya untuk anggaran kesejahteraan GTT-PTT tetap diakomodir dan disepakati namun tidak perlu lagi menambah anggaran. “Tapi sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang ada di eksekutif. Ada yang idle terhadap data. Jadi datanya belum valid,” ujarnya.

Selanjutnya, setelah nanti data GTT-PTT divalidkan, ternyata ada ruang anggaran untuk sekian ribu orang di eksekutif yang faktanya masih bisa dimaksimalkan. “Bisa nanti GTT dapat sekitar maksimal Rp 1.400.000. Itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi anggaran disana bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan GTT,” ujarnya.

Dia juga menambahkan, untuk anggaran GTT tidak perlu ada penambahan lagi, karena memang sudah ada pos anggaran di eksekutif yang bisa dimaksimalkan sesuai dengan keinginan eksekutif dan legislatif dalam proses menambah kesejahteraan bagi GTT-PTT yang sebelumnya ada yang menerima honor kecil Rp 300 ribu.

“Pertemuan malam ini saya kira sangat baik sekali. Saya selaku pimpinan rapat, jangan dianggap saya menghakimi, namun saya sebagai fasilitator, penengah sehingga bisa ketemu. Jadi, ketika ada bottle neck, bisa kita carikan solusinya,” katanya.

Bottle neck atau hambatan pelik yang dimaksud Suprianto itu yakni soal miss data atau ada data yang salah dan kemudian akan ada perbaikan dalam Peraturan Bupati APBD 2018 tersebut sesuai dengan data yang valid. “Jadi, itu tadi sudah. Kesepakatan tadi tinggal dituangkan dalam KUA-PPAS kemudian ke dalam APBD 2018. Tidak ada tenggat waktu, saya kira ada kewajiban moral agar itu segera diselesaikan,” tandasnya. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top