Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Entrepreneur » Plt Bupati Lumajang Kurang Setuju, Insinyur Jadi Plt. Kadinkes

Plt Bupati Lumajang Kurang Setuju, Insinyur Jadi Plt. Kadinkes

Plt Bupati Lumajang Kurang Setuju, Insinyur Jadi Plt. Kadinkes

LUMAJANG (titik0km.com)  Terkait mutasi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lumajang yang terkesan amburadul, Plt Bupati Lumajang, dr Buntaran Supriyanto MKes kepada media mengatakan jika hal itu sangat tidak disetujuinya.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 971 Tahun 2009, pada BAB V tentang kompetensi pejabat struktural Dinkes Propinsi/Kabupaten/Kota.

Yang pada Pasal 19 ayat (1), menyebutkan bahwa Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan berlatar belakang pendidikan Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.

“Sementara ini, Plt Dinkes Kabupaten  Lumajang, yaitu Ir Agus Widarto, mantan Asisten Ekonomi Pernah (Ekbang) Sekda Lumajang, dan itu yang tidak saya setujui sebenarnya,” kata dr Buntaran saat ditemui di ruang kerjanya siang ini.

Menurut dr Buntaran ketidaksetujuan adanya mutasi tersebut, dari secara keseluruhan terutama pejabat Eselon ll.

“Sebab tidak ada kepentingan yang mendesak dan selama ini saya tidak diajak musyawarah dari awal. Jadi kesimpulannya masih belum urgent,” bebernya lagi.

Plt Kepala Dinkes Kabupaten Lumajang yang sekarang itu background pendidikannya adalah Insyinyur dan itu yang tidak menjadikan dr Buntaran tidak setuju, yang penting sarjana kesehatan atau AMD KEB (D3) atau sarjana kesehatan masyarakat.

Namun dr Buntaran dan jajaran terkait masih mempelajari apa boleh pihaknya mengganti Plt dinas yang satu dengan Plt lainnya.

“Dalam ketentuannya boleh, tapi harus ada persetujuan menteri. Kalau saya sebagai Plt boleh mengganti, maka akan saya ganti dengan yang lebih kompeten dan lebih baik lagi,” paparnya.

Hal itu sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016, itu termasuk kewenangan plt Bupati pasal 9e, dapat melakukan pengisian dan penggantian pejabat berdasarkan Perda perangkat daerah setelah mendapat persetujuan dari Mendagri.

Sebagai Plt Kepala Dinkes itu, kata dr Buntaran butuh kompetensi khusus dan pekerjaan itu juga tidak boleh disambi-sambi.

“Dampaknya, dari pekerjaannya tersebut akan tidak bisa optimal hasilnya. Pasti akan banyak kekurangan disana sini. Sebab harus mengetahui betul persoalan yang ada di lingkup Dinkes secara keseluruhan.

“Seperti program imunisasi difteri, dari 121.745 sasaran ORI imunisasi difteri, sampai saat ini masih realisasi sejauh ini ada sekitar 49,80 persen saja, dan 42,96 persen cakupan yang belum terealisasi,” tambahnya.

Ditegaskan lagi oleh dr Buntaran bahwa  yang nantinya akan dilakukannya itu bukan karena like and dislike, tetapi sesuai dengan kebutuhan dan adanya beberapa desakan dari luar, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Lumajang. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top