Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Features » Premanisme Wartawan

Premanisme Wartawan

Premanisme Wartawan

Oleh : Shodiq Syarief*

Kekerasan terhadap wartawan kembali terjadi. Kali ini menimpa Edi Winarko, wartawan sebuah mingguan di Jember. Dia dianiaya (ditusuk) oleh Akhamad Kholil, warga Mumbulsari, Jember, ketika mengkonfirmasi berita dugaan haji palsu.

Entah karena takutnya menghadapi wartawan, atau tak ingin kedoknya diketahui publik, sehingga Kholil nekat melakukan kekerasan pada wartawan. Yang jelas dia termasuk warga awam terhadap hukum, sehingga tindakannya termasuk spontanitas.

Beberapa waktu lalu, sejumlah tokoh pers nasional dan pemimpin redaksi dari berbagai penerbitan berpengaruh, akan mengeluarkan deklarasi atau ikrar. Isinya, agar ‘wartawan melawan premanisme’. Yakni, sebuah gerakan perlawanan terhadap aksi premanisme oleh seseorang atau sekelompok orang, yang merasa dirugikan kepentingannya oleh pemberitaan pers.

Ikrar tersebut telah diamini oleh dedengkot jurnalis seperti Gunawan Muhammad, Fikri Jufri, Bambang Harymurti (Tempo), Dahlan Iskan (Jawa Pos Grup), Suryopratomo (Kompas), Margiono (Harian Merdeka) dan beberapa tokoh pers lainnya, di Hotel Santika Jakarta, Jumat lalu.

Mereka sepakat aksi premanisme yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa, terhadap individu wartawan maupun institusi penerbitan pers, tak boleh dibiarkan berlangsung terus. Sebab, terlepas dari unsur kealpaan atau kekhilafan seorang wartawan atau pun institusi penerbitan, solusinya bukan dengan ‘main kayu’ atau main hakim sendiri.

Memang, sudah tak terbilang banyaknya wartawan menjadi korban aksi premanisme sekelompok orang, termasuk dari kalangan aparat penegak hukum sendiri. Kita masih ingat nasib Udin, wartawan Bernas, yang tewas tanpa diketahui pelaku dan juntrung hukumnya, di penghujung tahun 1990-an.

Atau demo sekelompok massa kepada kantor Jawa Pos di Surabaya, juga aksi perusakan kantor Radar Madura (Bangkalan) setahun lalu. Tentu saja, yang terbaru adalah demo yang disertai penganiayaan oleh sekelompok massa di kantor majalah mingguan Tempo, baru-baru ini. Ikrar perlawanan terhadap premanisme pers itulah, justru merupakan reaksi dari kasus Tempo Vs pengusaha beken, Tomy Winata, yang konon punya hubungan dekat dengan kekuasaan.

Aksi premanisme terhadap pers, bukan saja merupakan bentuk pengingkaran terhadap demokrasi, yang sedang berkembang di tanah air sejak orde Reformasi ini. Tapi juga merupakan pengebiran terhadap opini publik dan mengganggu kebebasan informasi yang sedang kita bangun.

Bukankah pers merupakan salah satu pilar demokrasi, yang kita idamkan, ketika pilar-pilar yang lain sedang ‘mandul’ misalnya?

Kita maklum, bahwa memang masih banyak penerbitan pers yang belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai undang-undang (UU) dan kode etik pers. Bahkan kita juga sering mendengar kalangan wartawan pun, juga ada yang nekad melakukan praktik premanisme terhadap anggota masyarakat. Baik itu dilakukan secara kasar, seperti penodongan, intimidasi, ancaman dan lain-lain sejenisnya. Maupun dilakukan secara halus dengan ‘main mata’ dengan sumber berita, yang dianggap mau ‘mengerti’.

Namun, apakah jika ada anggota masyarakat yang merasa kurang sreg, merasa dirugikan atau bahkan ‘dihabisi’ oleh pemberitaan, lalu serta merta menghantam wartawan atau institusi pers dengan main hakim sendiri?

Bukankah ini negara hukum yang patut kita hargai bersama, demi tegaknya supremasi hukum?

Kita sadar dan mafhum, dalam kondisi emosional, biasanya apa saja bias dilakukan oleh siapa pun. Baik oleh kalangan kawulo alit maupun kelompok elite, termasuk aparat penegak hukum sekalipun.

Namun barangkali yang perlu kita pahami bersama, tugas wartawan adalah cukup berat untuk mengemban amanat nurani, tuntutan demokrasi dan bahkan tuntutan perusahaannya.

Sebagai manusia biasa, wartawan juga tak lepas dari sifat lupa dan khilaf. Maka, sudah selayaknya jika kita memperlakukan seorang wartawan, seperti layaknya saudara yang lain. Artinya, ketika mereka terjatuh pada sifat aslinya (lupa dan khilaf), maka solusinya ya sesuai dengan aturan main yang ada. Sebab, pada diri seorang wartawan, juga sudah dibekali dengan kode etik dan UU pers.

Wartawan yang melakukan tugasnya keluar dari rel kode etik dan UU, pasti akan terjerat hukum (hukum pers dan hukum pidana/perdata). Walhasil, wartawan juga tak kebal hukum.

Hukum gregetan terhadap wartawan dan institusi pers, seperti yang sering kita saksikan selama ini, bukalah solusi yang bijak. Bahkan sebaliknya, justru akan menambah daftar panjang keburaman hukum kita dan menjadi momok bagi kelangsungan iklim demokrasi, yang kita dambakan.

Sebaliknya, dalam menjalankan tugasnya, wartawan wajib mematui rambu-rambu, kode etik dan UU pers, yang seharusnya sudah menjadi ‘rukun iman’ insan jurnalis. Wartawan yang profesional, bukan saja hanya pandai dan mahir menyajikan karya yang enak dibaca dari kalimat ke kalimat yang lain. Namun lebih dari itu, mereka juga harus tahu dan bijak, berita yang bagaimana layak disajikan, sesuai fakta, obyektif dan tak merugikan pihak lain. Tentu saja, penyajian itu tetap pada standar umum, yakni untuk kepentingan publik. Bukan gara-gara ‘lupa rukun iman’ dan ‘aji-aji’ mumpung ……?

Kehadiran wartawan dan industri pers, baik media cetak maupun elektronik, tetap sangat dibutuhkan oleh kita semua. Mereka juga pejuang demokarasi dan kelak berharap menjadi ‘pahlawan’ yang dikenang oleh publik. Kita tak bisa membayangkan, seandainya seluruh wartawan dan industri pers mogok sehari saja, bagaimana ‘gelapnya dunia’ ini …??? (*)

*Penulis adalah Anggota PWI, dan mengajar di Prodi Komunikasi UIJ

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top