Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Features » Sosialisasikan Program Prona Kabag Hukum Beri Penyuluhan 25 Kades

Sosialisasikan Program Prona Kabag Hukum Beri Penyuluhan 25 Kades

Sosialisasikan Program Prona Kabag Hukum Beri Penyuluhan 25 Kades

JEMBER (titik0km.com)– Banyak persoalan hukum di desa terutama terkait Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) hingga beberapa kepala desa tersandung OTT (Operasi Tangkap Tangan) Tim Saber Pungli, membuat Bagian Hukum Pemkab Jember melakukan Penyuluhan kepada desa yang mendapat program Prona, terlebih pada tahun 2017 Jember dijatah 21 ribu kuota sertifikat.

Bertempat dibalai desa Sumber Pinang Kecamatan Pakusari, Kamis (10/8/2017) sedikitnya 25 kepala desa dari 3 kecamatan yang meliputi Pakusari, Arjasa dan Kalisat dikumpulkan untuk mendapat penyuluhan hokum, acara yang juga diikuti seluruh Badan Perwakilan Desa (BPD) ini dihadiri oleh Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sambodo Cahyadi, Kasi Penanganan Masalah Pertanahan BPN Jember H. Sukarman serta jajaran Muspika Pakusari.

“Penyuluhan hukum khususnya terkait prona ini perlu diberikan kepada kepala desa untuk disampaikan kepada masyarakat, selama ini banyak masyarakat yang mengatakan kalau mengurus sertifikat melalui Prona gratis tidak dipungut biaya, dan memang gratis untuk di BPN karena sudah dianggarkan Negara, tapi dengan catatan persyaratan sebelum mengajukan sertifikat itu harus dipenuhi sendiri,” ujar H. Sukarman

Sukarman menambahkan, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon atau peserta prona adalah pra sertifikat seperti Akte baik jual beli maupun hibah dan waris, sesuai dengan pasal 3 ayat 2 Permen ATR atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016.

“Jika perubahan status tanah setelah tahun 1997, maka persyaratannya adalah harus ada Akte, baik itu Akte Hibah, Akte Jual Beli maupun Akte Waris, namun untuk status tanah yang perubahannya dilakukan setelah tahun 1997, cukup menggunakan Petok, Girik atau Pipil,” ujar Sukarman.

Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Jember Ratno Sambodo Cahyadi, kepada media ini mengatakan bahwa tujuan program prona ini untuk mensejahterakan masyarakat, sedangkan mengenai adanya penolakan beberapa kepala desa terkait Prona, pihaknya menjelaskan agar kepala desa tidak takut menjalankan program nasional tersebut, karena ada Surat Edaran (SE) Bupati yang bisa dijadikan payung hukum untuk kepala desa.

“Selagi melaksanakan sesuai SE Bupati, saya kira kades tidak perlu takut untuk menjalankan program Prona, justru program ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat kecil,” kata Ratno. (ali/mlj)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top