Apakah Menaikan Gaji = Mengurangi Korupsi?

Adv Web t0k

Oleh : Mike Reyssent*

Salah satu cara untuk mengantisipasi para menterinya melakukan tindak pidana korupsi, hari Jumat tanggal 5 September 014, Wakil Presiden terpilih Jussuf Kalla, di kediamannya di Jalan Brawijaya Nomor 6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan mengatakan kepada wartawan tentang rencana kenaikan gaji menteri pada pemerintahan yang akan datang.

JK berharap para menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) dan JK tidak terjerat kasus seperti yang dialami mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik.

Kepada wartawan di kediamannya, di Jalan Brawijaya Nomor 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (Kompas.com 5/9/014), JK mengatakan, korupsi oleh seorang menteri itu dipengaruhi perilaku sang menteri itu sendiri.

Ia memahami bahwa gaji menteri sekarang di luar tunjangan hanya berkisar Rp 19 juta per bulan, dan sudah lama tidak dinaikkan.

“Kita sadar gaji menteri Rp 19 juta per bulan. Bandingkan gaji anggota DPR Rp 70 juta per bulan, dapat fasilitas macam-macam,” katanya.

*****

Jika kita hanya melihat gaji pokok menteri yang “hanya 19 juta” itu, akan sangat tidak sebanding dengan jabatan dan tugas yang diembannya, Karena begitu banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh para menteri ini dalam melakukan tugas kenegeraannya. Tapi apakah memang “hanya 19 juta” saja penghasilan para menteri?

Ternyata, selama ini gaji menteri memang hanya Rp 19 juta per bulan, tapi tunjangan yang diterima mencapai lebih dari Rp 150 juta.

Upaya kenaikan atau menaikan gaji menteri, sudah sejak lama diusulkan oleh banyak pihak kepada pemerintah, tapi sampai saat akan berakhirnya Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II SBY belum juga mengabulkannya.

Sudah sejak beberapa waktu lalu, para pengamat telah mengusulkan kepada pemerintah, untuk menaikan gaji para menteri.

Pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Kementerian BUMN, M Said Didu, menyarankan sebaiknya gaji menteri ini dinaikkan supaya tidak membebankan negara.
“Gaji menteri itu menurut saya harus di-restruck. Diberinya Rp 19 juta tapi biaya operasional Rp 100 juta lebih. Sangat repot itu pertanggungjawaban untuk yang Rp 100 juta,” katanya kepada detikFinance, Selasa (20/5/014).

Dana operasional ini mencakup segala macam, mulai dari tunjangan transportasi, protokoler, dan lain-lain. Ia usul, menteri diberi gaji besar tapi tidak usah ada tunjangan-tunjangan lagi.

“Menurut saya digaji Rp 150 juta saja itu baru fair. Setelah itu jangan minta uang lagi ke negara,” katanya.

Sebuah usulan yang sangat menarik, tapi sampai dengan berakhirnya masa pengabdian Kabinet Bersatu Jilid II, SBY belum juga mengabulkan usulan tersebut.

Bisa kita baca pernyataan dari Juru bicara Kementerian ESDM, Saleh Abdulrahman, yang mengatakan, harus ada perbaikan dalam remunerasi terhadap karyawan dan juga menteri, terutama di kementeriannya.

Saleh Abdulrahman menambahkan, gaji yang diterima Menteri ESDM Jero Wacik tidak besar, sedangkan beban kerjanya sebagai menteri cukup berat. “Gaji menteri kan tidak besar sehingga harus dibantu dana operasional. Tuntutan kerja begini besar harusnya ada remunerasi sebanding,” ujar Saleh dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (6/9/014).

*****

Saya akan memberikan beberapa contoh kasus di bawah ini.

Tentu kita masih ingat kasus Gayus Tambunan kan? (Silahkan tanya mbah Google) Apakah Gayus tidak menerima remunerasi?

Tentu kita masih sangat ingat juga tentang kasus “potong jari” kan? Berapa penghasilan Akil Mochtar?

Total penghasilan gaji plus tunjangan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar selama lima tahun sejak bertugas pada 2008 sampai 2013 mencapai Rp12. 429. 344.950.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jendral Mahkamah Konstitusi (MK) Jenedri Gaffar saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta hari ini, Senin (12/5/014).

Jenedri kembali mengungkapkan, gaji bulanan Akil sebesar Rp13,9 juta, tunjangan kehormatan dan transportasi mencapai Rp9,37 juta. Selanjutnya tunjangan khusus untuk pengawalan Rp200 ribu per hari, tunjangan persidangan Rp300 ribu.

Apakah Akil Mochtar melakukan tindak pidana korupsi karena merasa kurang penghasilannya?

Masih ingat tentang kebijakan pemberian bonus untuk polisi lalu lintas jika mengeluarkan surat tilang? Untuk mencegah damai di tempat, jika polisi lalu lintas mengeluarkan surat tilang, akan mendapatkan tambahan sebesar Rp 10rb. Tapi, apakah dengan memberikan tambahan/bonus kepada polentas, jika terjadi penggaran lalu lintas, tidak ada lagi aksi damai ditempat? Tentu kita tidak asing lagi dengan uang damai yang makin besar dilakukan oleh para oknum polisi dijalananan kan? Padahal jika saja polisi melakukan tilang, maka polisi tersebut akan mendapat imbalan atau uang tambahan sebesar Rp 10 Ribu. Yang ada, terkait pelanggaran lalu lintas sekarang ini, uang damai ditempat, akan semakin besar kan?

Melihat contoh diatas pertanyaannya adalah,

-Mengapa, Gayus Tambunan, yang sudah mendapat remunerasi, tetap melakukan penggelapan pajak? Mengapa, Akil Mochtar yang sudah mempunyai penghasilan sedemikian besar masih juga bisa disuap? Mengapa polantas yang sudah dapat bonus tambahan tetap melakukan damai di tempat?

-Jika sudah tahu bahwa gaji menteri tidak cukup, lalu kenapa orang berebut untuk bisa menjabat sebagai menteri?

-Apakah jika usulan kenaikan gaji menteri dikabulkan oleh SBY saat itu, atau jika pemerintah yang akan datang menaikan gaji para menterinya, akan ada jaminan bahwa menteri tersebut tidak melakukan korupsi?

-Apakah karena kekurangan gaji, lalu para menteri tersebut lalu mau dan berani mencuri uang rakyat?

-Apakah pernyataan Juru bicara Kementerian ESDM, Saleh Abdulrahman tersebut, ingin membenarkan dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh bosnya Jero Wacik?

-Bagaimana jika dibandingkan dengan penghasilan buruh yang hanya dibawah Rp 3 juta, apakah lalu hal itu membuat buruh untuk selalu menggunakan kesempatan untuk korupsi?

-Apakah para menteri dan pejabat dari pemerintahan yang akan datang berani menjawab tantangan Ahok untuk diperiksa hartanya (Kompas.com Teriak-teriak Jangan Nyolong tetapi Tak Mau Diperiksa Hartanya)

Menurut saya, jika ingin menaikkan gaji (sehingga mempunyai penghasilan besar), penambahan remunerasi atau apapun namanya, dalam bentuk penambahan penghasilan, harus berdasarkan kajian yang mendalam, sehingga menteri akan mendapat penghasilan yang cukup dan sepantasnya. Tapi, hal itu bukan dalam upaya mengurangi korupsi. Karena cara seperti itu, tetap tidak akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang untuk mencuri. Dengan penghasilan yang lebih besar, justru hanya akan membuat korupsi akan bertambah besar.

Semua perbuatan korupsi bukan karena tidak ada uang tambahan atau karena kekurangan gaji, tapi lebih banyak disebabkan karena memang mental dan moral pejabat tersebut yang sudah tidak baik. Mental dan moral yang kuat menghadapi segala macam godaan, sehingga tetap bisa bekerja untuk memperbaiki bangsa ini. Jadi, tidak ada alasan apapun untuk membenarkan tindakan pencuri uang rakyat tersebut.

Dalam upaya untuk pemberantasan korupsi, bukan satu pihak saja yang harus bekerja keras tapi juga harus didukung oleh semua pihak. Dari pihak legislatif, yudikatif, eksekutif maupun dari masyarakat sendiri.

Sudah saatnya pemerintah yang akan datang mengeluarkan Perpu tentang pembukitan terbalik yang sudah sejak lama diusulkan KPK.

Sudah saatnya, DPR merevisi Undang Undang terkait Tindak Pidana Korupsi.

Karena tindakan korupsi telah merusak bangsa ini, sudah saatnya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk koruptor yang telah terbukti bersalah, jangan ada lagi alasan apapun yang bisa meringankan terdakwa!!!.

Begitu juga untuk masyarakat, jika telah terbukti melanggar apapun, jangan berupaya untuk menyuap, hadapi semua resikonya, tetap menghormati hukum diatas segalanya…. (*)

Catatan :
-Seberapapun besarnya penghasilan seseorang tidak akan bisa cukup, sekecil apapun penghasilan orang akan tetap bisa cukup.
-Saatnya kita memperbaiki, berbenah diri, bahu membahu untuk kemajuan bangsa ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: