Blusukan vs Kunker

Oleh: Iqbal Kholidi*

Menteri BUMN Dahlan Iskan (DI) dan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menarik perhatian publik karena memiliki gaya kepemimpinan blusukan alias turun ke lapangan dalam bekerja, DI sekalipun kini masih “ribut” dengan DPR masih saja tidak mengusik dirinya untuk terus bekerja keliling nusantara.

Begitu juga Jokowi, menarik untuk di ikuti cara bekerjanya membenahi Jakarta, berkeliling ke kampung kumuh, sungai, rumah susun dan tanpa canggung menemui gubernur-gubernur “tetangga”, kementrian-kementrian bahkan puskesmas, kelurahan bahkan PMK tak luput dari perhatian kerja lapangan Jokowi.

Dahlan yang mantan jurnalis sudah terbiasa turun ke lapangan untuk mendapatkan sumber berita. Jokowi yang memiliki latar belakang pengusaha terbiasa turun langsung menangani bisnis. Kebiasaan ini terbawa hingga keduanya menjadi pejabat Negara. Bahkan ketika DI masih menjadi Dirut PLN dan Jokowi menjadi Walikota Solo keduanya juga konsisten melakukan kerja turun ke lapangan.

Sebagai pejabat eksekutif keduanya memang selayaknya lebih banyak turun kelapangan untuk mengeksekusi dan mengevaluasi kebijakannya agar rakyat segera merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.  DI dan Jokowi juga tahu akan potensi yang di miliki di institusinya sehingga dalam mengaplikasikan programnya hampir pasti masalah financial bukan jadi hambatan untuk melakukan terobosan kerja. Mereka berdua mampu memetakan permasalahan yang harus di atasi dari hulu hingga hilir, mana skala prioritas yang harus segera di kerjakan dan mana yang memungkinkan di dahulukan. Bahkan tidak jarang satu terobosan bermanfaat dalam berbagai bidang.

Gaya bekerja dengan turun ke lapangan yang di lakukan menunjukkan keduanya tahu apa yang harus di lakukan dan di putuskan. DI dan Jokowi misalnya sangat tahu kemana dia harus turun lapangan atau turun kebawah (turba). Penulis menyimpulkan ada beberapa manfaat dari blusukan, yang pertama adalah “Intervensi”, beberapa BUMN memang perlu intervensi Mentri BUMN agar mau berbenah dan berubah maju. Jokowi mengibaratkan dirinya adalah lokomotif yang harus di ikuti “gerbong-gerbong” dia tidak segan-segan akan meninggalkan (memberhentikan) “gerbong-gerbong” yang tidak bisa mengikutinya. Kedua Motivasi, dengan turba pemimpin dapat memotivasi kepada jajaran di bawah menekankan bahwa keberhasilan bisa di capai bukan karena tidak mampu tapi karena tidak mau, DI memotivasi BUMN yang “mati suri” menjadi hidup lagi, yang baru bisa berjalan bagaimana bisa lari, yang sudah lari menjadi kencang larinya. Jokowi ingin menunjukkan sebuah spirit, bahwa  semangat ini harus diturunkan kepada seluruh birokrasi yang ada di Jakarta.

Ketiga adalah Supervisi, dengan turun ke lapangan pemimpin dapat memastikan perencanaan dan pengerjaan apakah benar-benar sudah berjalan sesuai tujuan program dan ketika jajaran di bawah menghadapi kendala, pimpinan bisa langsung segera mencarikan solusi.

Keempat turba dapat berfungsi sebagai Evaluasi, pemimpin dapat melakukan evaluasi secara faktual atas eksperimen atau keberhasilan skala kecil menuju langkah besar yang akan di lakukan. Sebagaimana yang di lakukan Jokowi tidak hanya sekali mengunjungi satu daerah, bahkan mengunjunginya lagi di lain waktu untuk memastikan instruksinya sudah di tindak lanjuti apa belum, tepat sasaran apa tidak.

Jokowi Ikut terjun ke lapangan ketika program di luncurkan dan memastikan infrastruktur pendukung siap dan sigap untuk menyukseskan program pemerintah DKI. Jokowi mengatakan menguasai medan itu penting.

Sebagai pejabat publik tentu selalu menjadi sorotan tidak hanya kebijakan akan tetapi gaya kerja blusukan yang di lakukan oleh keduanya, Max Sopacua salah satu fungsionaris Partai Demokrat dan anggota DPR ini menilai apa yang di lakukan dahlan Iskan yang kerjaannya ke daerah terus, di duga sebagai private campaign, artinya memiliki keinginan besar untuk untuk maju (Pilpres). (vivanews.com)

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengkritik gaya Jokowi. Bang Yos terang-terangan meminta Jokowi untuk menghentikan blusukannya, karena tidk efektif. Namun Jokowi menegaskan gaya kepemimpinannya adalah blusukan dan selama 5 tahun kepemimpinannya akan terus menerus blusukan.

Bagaimana dengan kunker DPR? Kunjungan Kerja atau “blusukan” versi mereka justru selalu menuai kecaman bahkan penolakan seperti terhadap rencana kunjungan kerja Panitia Khusus RUU Pemerintahan Daerah DPR RI, ditolak oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Berlin/Jerman, PCI NU Jerman, dan Watch Indonesia. Mereka menilai kunjungan atau studi banding ke Jerman ini sama sekali tak ada gunanya.

Anggota DPR dianggap tidak memiliki sense of crises seharusnya melakukan penghematan anggaran. Kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan anggaran karena selama ini belum teruji efektivitas, manfaatnya dan sering salah sasaran.

Di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker), DPR malah berharap anggaran untuk kunker ke luar negeri untuk tahun 2013 ditambah. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2013 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp 248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 yakni sebesar Rp 139 ,94 milliar.

Mantan ketua MPR dan mantan Cagub DKI Hidayat Nurwahid menilai apa yang di lakukan oleh Dahlan Iskan dan Jokowi merupakan Birokrasi Kerakyatan, yang tujuannya untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut penulis, yang perlu di garis bawahi adalah, bahwa kepemimpinan merakyat tidak bisa dibentuk seketika dan dengan cara yang instan. Sikap dan ciri khas ini tidaklah dibentuk karena ada pilkada atau kegiatan yang semata-mata butuh dukungan. Pola merakyat ini terbentuk dari dulu, dari kehidupan keluarga, dari lingkungan dan dari pergaulan.

*Penulis kini Tinggal di PP. MHI Bangsalsari Jember.Twitter @iqblack_kholidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: