Bupati Dukung Deklarasi PN Jember Wujudkan Zona WBK-WBBM

Jember (titik0km.com)- Setelah Polres Jember mendapat predikat sebagai zona Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM), Kamis (21/2/2019) giliran Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Jember mendeklarasikan diri sebagai zona WBK dan WBBM.

Meski deklarasi kedua lembaga hukum digelar tidak secara bersama, namun Bupati Jember mengapresiasi deklarasi kedua lembaga ini sebagai lembaga yang mencanangkan diri sebagai zona integritas wilayah bebas korupsi, terlebih di lembaga hukum seperti Kejaksaan dan Pengadilan.

“Saya sebagai Bupati sangat mendukung deklarasi dari Pengadilan Negeri Jember untuk menjadikan zona integritas wilayah bebas korupsi, dan semangat hari ini kita dukung, karena sejatinya masyarakat pencari keadilan ingin pelayanan yang adil, jujur dan terbuka serta terbebas dari Korupsi,” ujar Bupati Jember.

Bupati mengatakan, urusan korupsi adalah urusan besar, sehingga dengan adanya deklarasi zona WBK dan WBBM di Pengadilan Negeri Jember ini, sudah sesuai dengan yang tertulis dalam Al Quran yang menyebutkan Hakim harus terbebas dari Korupsi.

“Deklarasi seperti ini sangat bagus, terlebih sebelumnya Pengadilan Negeri Jember menjadi juara 3 nasional, mudah-mudahan dengan adanya deklarasi ini prestasinya akan semakin meningkat,” ujarnya.

Bupati berharap, dengan adanya Deklarasi ini, ke depan seluruh instansi vertikal yang ada di Jember bisa melakukan hal yang sama, sehingga bisa terintegrasi dan semakin meberikan layanan yang komplit kepada masyarakat.

“Forpimda itu instansi yang memiliki hubungan Vertikal, tentu jika semua instansi melakukan gerakan seperti ini, maka akan semakin terintegrasi dan bisa memberikan layanan yang komplit kepada masyarakat,” tambah Bupati.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Jember Bambang Pramudianto, kepada wartawan mengatakan, bahwa deklarasi ini sesuai dengan Per Menpan RB no. 52 tahun 2014, dimana sebagai instansi pemerintah harus merubah sikap untuk melayani masyarakat yang bebas korupsi.

“Deklarasi ini sesuai dengan Peraturan Menpan nomor 52 tahun 2014, mau tidak mau, bisa tidak bisa , kita harus merubah sikap untuk melayani masyarakat yang bebas koruspi, sesuai dengan visi misi Mahakamah Agung, yaitu terwujudnya badan peradilan yang agung, dan ini sebuah tekad dan kemauan, tidak hanya sekedar lips serrvice yang tertuang dalam kertas, tapi dengan sikap dan prilaku,” ujar Bambang.

Untuk mewujudkan zoan WBK dan WBBM berjalan lancar di Pengadilan Negeri Jember, pihaknya sudah membentuk Tim Pengawas, tidak hanya secara manual di PN Jember, tapi juga secara online, “Ada Siwas yang akan mengawasi hakim-hakim di PN Jember, selain itu, juga pengaduan secara online, jadi dengan adanya deklarasi ini, masyarakat bisa melaporkan hakim-hakim nakal secara online,” pungkas Bambang. (*)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *