Bupati Jember Serius ‘Pelototi’ Aset Daerah

JEMBER, (titik0km.com) – Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, terus berupaya memperbaiki aset kekayaan daerah Jember, baik barang bergerak dan tidak bergerak. Karena pengelolaan aset salah satunya mempengaruhi penilaian BPK RI atas laporan dan kinerja.

Terkait status kompleks Matahari Mall, di Johar Plaza, berdasarkan data yang dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dapat dijelaskan bahwa tanah Johar Plaza seluas 8.841 meter persegi sesuai dokumen surat persetujuan bersama tanggal 14 April 1986, Bupati Kepala Daerah TK II Jember dengan Direktur PT Duta Anggada Inti Karena, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 593.35-1299 tanggal 21 September 1987 tentang pengesahan tukar menukar tanah dan bangunan Pemerintah Daerah TK II Jember dengan bangunan milik pihak ke tiga.

“Hal ini masih memerlukan kajian lebih lanjut terhadap tindak lanjut kesepakatan tersebut,” tegas Bupati Faida.

Pemkab Jember, terus berupaya memperbaiki penatausahaan aset milik daerah, dengan melaksanakan kegiatan kegiatan yang melibatkan lintas sektoral dan lembaga vertikal, bersinergi bersama Kejaksaan Negeri Jember, Kepolisian Resort Jember, KPKNL, BPN Jember, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, sehingga hal itu agar proses peningkatan kualitas pengelolaan barang daerah dapat segera tercapai.

Bupati dalam memelototi aset dan memperketat aset daerah, maka dibentuk Tim Pemanfaatan Aset, Tim Penertiban Aset, Tim Penghapusan Aset, Tim MPTGR, Tim Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah, dan Tim Optimalisasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Objek Wisata.

“Sebagaimana dokumen laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI, salah satu rekomendasi nya adalah meningkatkan kecermatan dalam proses evaluasi RKA-OPD. Dan telah dilakukan langkah penyesuaian di tahun anggaran berjalan, sehingga kegiatan yang dimaksud tetap dapat berjalan efektif,” tegas Faida,ketika merespon pertanyaan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FKB) tentang evaluasi rencana kerja anggaran OPD di forum sidang paripurna, Jumat (7/7/2017) siang

Sejalan dengan itu, sejak tahun 2017 selain ada evaluasi RKA OPD, juga dilakukan review RKA OPD melalui penelaahan atas penyusunan dokumen untuk memberikan keyakinan terbatas atau limited assurance bahwa RKA OPD telah disusun berdasarkan pagu anggaran dan alokasi anggaran yang ditetapkan Bupati, RPJMD, Renstra OPD, Renja OPD, standar biaya, kebijakan lain, kaidah perencanaan, penganggaran, dalam membantu kepala OPD menghasilkan RKA OPD yang memenuhi prinsip efektif, efisien dan ekonomis dalam pencapaian target kinerja.

Ditegaskan Bupati terkait opini WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan RI sebenarnya sebagai pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan dari laporan keuangan yang didasarkan 4 kriteria antara lain ; kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
Opini Wajar dengan Pengecualian terhadap laporan keuangan daerah Kabupaten Jember tahun 2016 lebih disebabkan karena penyajian nilai aset tetap yang menurut keyakinan BPK belum optimal.

“Masalah aset ini merupakan bawaan dari masa masa lalu yang memposisikan pengelolaan barang milik daerah tidak lebih penting dibanding pengelolaan keuangan. Sehingga pengelolaan dan penatausahaan aset daerah seringkali diabaikan dan kurang mendapat perhatian,” ujar Bupati Faida.

Kondisi itu berlangsung bertahun tahun, terakumulasi sehingga menjadi permasalahan kronis yang harus segera ditangani dengan sungguh sungguh, supaya tidak menjadi pengecualian dalam opini BPK.

Selain itu, masih kata Faida, sejak diberlakukannya SAP berbasis akrual sangat mempengaruhi aset tetap dalam laporan keuangan. Data base aset tetap yang ada harus dilakukan penyempurnaan mendasar, yakni nilai perolehan aset tetap harus dapat diyakini sehingga apabila tidak terdapat bukti dokumen maka harus dinilai kembali dan hal itu membutuhkan waktu mengingat besar dan luas wilayah tersebar di seluruh Jember.
Audit BPK RI harus dilaksanakan secara obyektif dan independen dan untuk tindak lanjutnya, tidak dapat diselesaikan 1 – 2 tahun, namun membutuhkan konsistensi dan komitmen dari semua pihak.

“Saya telah menegaskan kepada BPKAD, Inspektorat dan seluruh jajaran OPD untuk mendukung audit secara transparan, obyektif dan independen agar penatausahaan keuangan ke depan lebih baik,” pungkasnya. (min/mul)

Bagikan :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *