Dari Sini Semua Berawal

Bupati Keluarkan Perbup, Bebaskan 100 Persen Biaya Kesehatan Warga Miskin

Bupati Keluarkan Perbup, Bebaskan 100 Persen Biaya Kesehatan Warga Miskin

JEMBER (titik0km.com) – Layanan kesehatan terhadap warga miskin benar-benar menjadi perhatian serius pasangan Bupati Jember dr Faida MMR dan Wakil Bupati Jember Drs KH Muqit Arief dalam memenuhi 22 janji kerjanya. Bahkan, Bupati Jember telah mengeluarkan peraturan bupati (Perbup) khusus untuk melayani warga miskin. Dalam Perbup Nomor 1 Tahun 2017 yang dikeluarkan Bupati Faida ini, membebaskan biaya pengobatan 100 persen untuk warga miskin.

Menurut Faida, seluruh rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, tidak boleh menolak melayani warga miskin dengan alasan biaya minim, karena semua biaya pengobatan sesuai Perbup dibiayai oleh pemerintah. Untuk itulah, perlu dibuat MoU antara pemerintah dan rumah sakit swasta. Hal tersebut juga tertuang jelas dalam Perbup Nomor 1 Tahun 2017 yang dikeluarkan Bupati Faida tentang Pedoman Penggunaan Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin dengan Surat Pernyataan Miskin yang Dijamin Pemerintah Kabupaten Jember.

Lebih jauh Faida menjelaskan, Perjanjian Kerja Sama (MoU) tentang Tata Kelola Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara Pemerintah Kabupaten Jember dengan pihak rumah sakit swasta ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang lebih baik dari sisi cakupan dan aksesibilitas karena dapat mengajak kepedulian, keterlibatan dan peran serta rumah sakit swasta yang bersedia bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Setidaknya dalam hal cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih luas dengan bertambahnya kapasitas kamar pelayanan milik rumah sakit swasta terutama untuk kekurangan jumlah tempat tidur kelas III, ICU, ICCU, perinatologi dan kamar operasi,” papar bupati lulusan cumlaude pascasarjana UGM ini. Termasuk, kata Faida, dalam hal mengatasi londisi kedaruratan medis dimana setiap waktu dalam golden periode (masa emas) pertolongan menjadi semakin berharga yang tidak dapat ditukar dengan uang yang tidak pula dapat ditukar dengan rekomendasi. “Kecuali dengan kepedulian dan komitmen pemerintah bahwa nyawa si miskin adalah sama berharga dengan nyawa para pemimpin dan orang-orang yang beruntung dari sisi ekonomi,” tegasnya.

Faida yang konsern dalam urusan kemanusiaan ini menjelaskan, setiap orang adalah anggota keluarga yang sangat disayangi dan bagian penting dari semua keluarga yang ingin dilayani dengan cepat, ditempat terdekat, dengan akses dan biaya pelayanan yang sangat terbuka termasuk bagi si miskin.

“Maka, peran serta rumah sakit swasta dalam menangani masyarakat miskin justru harus mendapatkan apresiasi karena bersedia menerima tarif standar kelas III milik Pemerintah Kabupaten Jember yang lebih rendah daripada yang biasa ditetapkan oleh rumah sakit swasta,” ujar dokter lulusan Unair ini.

Dari penjelasan tersebut, Faida berharap tidak ada lagi opini miring terkait langkah pemerintah mengajak pihak rumah swasta untuk bekerjasama dalam melayani masyarakat, termasuk saat membangun MoU dengan RS Bina Sehat Jember yang dulunya ditanganinya, maupun saat nantinya MoU dengan rumah sakit swasta lainnya. Terlebih lagi, kata Faida, sepanjang 5 tahun terakhir, sebenarnya tingkat hunian di Rumah Sakit Bina Sehat Jember selalu di atas 90 persen.

“Bahkan, saat pemerintah memutuskan untuk universal coverage jaminan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan tidak ada satupun rumah sakit swasta di Kabupaten Jember yang bersedia MoU dengan BPJS Kesehatan, kecuali Rumah Sakit Bina Sehat Jember,” tegasnya.

Dijelaskan, dalam forum pertemuan antara wakil menteri Kesehatan RI dengan seluruh pimpinan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta di kabupaten Jember terungkap bahwa di dalam masa uji coba BPJS Kesehatan semua rumah sakit swasta memilih sikap wait and see apakah MoU dengan BPJS Kesehatan terbukti tidak membuat Rumah Sakit Bina Sehat mengalami kesulitan pengelolaan keuangan akibat tarif BPJS Kesehatan yang kebanyakan di bawah tarif rumah sakit swasta.

Untuk itulah, Faida menyakini, ketika pihak rumah sakit swasta bersama-sama pemerintah melayani masyarakat miskin secara bersama-sama, persoalan layanan kesehatan akan lebih baik di Jember. “Terlebih, dengan keluarnya Peraturan Bupati telah membebaskan masyarakat masyarakat miskin dari beban membayar biaya pengobatan sebesar 40 persen, karena 100 persen biaya pengobatan ditanggung Pemerintah Kabupaten Jember,” pungkas bupati perempuan pertama di Jember ini. (aisy/myn/mlj)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *