Ke Jember, Panglima TNI Cek Kesiapan Pasukan Pamtas RI-PNG Yonif R 509/BY

Jember (titik0km.com) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto Jumat (12/7/2019) sore, melakukan kunjungan ke Jember untuk melakukan pengecekan 450 pasukan Yonif Rider 509/Balawara Yudha Kostrad, kunjungan Panglima TNI didampingi Pangkostrad TNI Letjend Besar Harto Karyawan dan beberapa petinggi TNI lainnya dan diterima oleh jajaran Forpimda Jember.

Dalam sambutannya, Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan, bahwa TNI merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan NKRI, oleh karenanya kualitas prajurit menjadi perhatian serius. “Melihat sorotan mata prajurit Condromowo (sebutan untuk pasukan Yonif Rider 509,red) saya yakin prajurit TNI ini bisa mengatasi segala rintangan yang akan dihadapi di Papua nanti,” ujar Panglima TNI memberi semangat kepada prajurit Yonif R 509.

Kepada sejumlah wartawan, Panglima TNI menjelaskan, bahwa pengecekan persiapan pasukan Pamtas RI-PNG dilakukan, karena kondisi medan di Papua merupakan perbukitan dan rawa, sehingga yang dihadapi oleh prajurit tidak hanya pengacau keamanan, tapi juga hal lain, seperti penyakir malaria, maupun lainnya.

“Kunjungan ini untuk melihat kesiapan prajurit TNI yang akan ditugaskan di Papua, terutama mengenai peralatan dan bekal, dan tadi juga memberikan tambahan peralatan terutama untuk menghadapi persoalan diluar pengacau, jadi mereka nanti berangkat selamat dan lengkap, pulangpun selamat dan lengkap,” ujar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto

Sementara Dansatgas Pamtas RI-PNG dari Yonif R 509/Balawara Yudha Letkol. Inf. Wira Muharromah, kepada wartawan mengatakan, bahwa kunjunga Panglima TNI di Jember, merupakan support yang luar biasa, sehingga menambah semangat pasukannya menjelang pemberangkatan Pamtas ke Papua.

“Kunjungan Panglima TNI ke Yonif 509 merupakan support dan pemberi semangat pasukan kami yang luar biasa, sehingga kami sangat yakin bisa menjalankan tugas ini sebaik mungkin, dan doa dari masyarakat agar kami semua bisa kembali dengan selamat dan lengkap,” ujar Letkol. Inf. Wira Muharromah. (*)

Bagikan :

Selain Produk Unggulan, Pemkab Jember Juga Kenalkan Potensi Daerah di Apkasi Otonom Expo 2019

Jember, (titik0km.com) – Perhelatan Apkasi Otonomi Expo 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center selama 3 hari, benar-benar dijadikan ajang untuk mempromosikan potensi yang dimiliki Kabupaten Jember, tidak hanya produk unggulan seperti Coffe, Chocolate, Cigar dan Cultur yang dikenal dengan 4 C, tapi beberapa potensi lainnya juga dipamerkan dalam kegiatan yang diikuti oleh 42 kabupaten yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabuaten Seluruh Indonesia (Apkasi).

Beberapa potensi yang dipamerkan dalam Apkasi Otonomi Expo diantaranya mempromosikan Jember Fashion Carnaval (JFC) serta mengikuti ajang pemilihan Puteri Otonomi Daerah, bahkan dandanan tallent JFC memberi daya tarik tersendiri dan mampu menyedot pengunjung Apkasi Expo.

“Di Apkasi Otonomi Expo ini, kita memang mempromosikan segala potensi yang ada di Kabupaten Jember, tidak hanya produk unggulan seperti kopi, coklat dan tembakau, tapi budaya dan beberapa destinasi kita kenalkan, kepada pengunjung,” ujar Slamet Sugianto Kepala Bagian Ekonomi Setda Pemkab Jember yang mendampingi tim dari Jember.

Sementara Ning Mira selaku Ning Jember yang mengikuti ajang pemilihan Puteri Otonomi Daerah dalam acara tersebut menyatakan, menjadi putri otonomi daerah harus memahami apa saja potensi di masing-masing kabupaten agar bisa bersaing di pasar yang lebih luas.

“Semua peserta pemilihan Putri Otonomi Daerah menggunakan baju kebesaran daerahnya masing-masing, kebetulan saya membawakan baju kebesaran dari Ning Jember, Mayoritas baju dari daerah Jember itu identik dengan daun tembakau”, ujar Ning Mira.

Ning Mira berharap keikutsertaan dalam ajang pemilihan Puteri Otonomi ini membuat eksistensi Kabupaten Jember tetap dikenal di Indonesia. Ia mengaku senang mengikuti puteri otonomi ini. “Selain menambah teman, juga berbagi cara mempromosikan potensi kabupaten masing-masing”, ujarnya.

Hal yang sama juga disampaikan Rahma Mahasiswi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember yang juga tallent JFC di ajang Apkasi Otonomi Expo, menurutnya ada kebanggan tersendiri bisa mewakili daerah, apalagi apa yang ia lakukan berhasil membuat pengunjung mengetahui JFC yang sebenarnya.

“Saya sebagai perwakilan JFC, tugas saya disini untuk menarik perhatian pengunjung, dan mengenalkan budaya khas karnaval yang ada di Jember ini, karena masih banyak orang Indonesia yang tidak tahu, bahwa Indonesia mempunyai karnaval terbsesar ketiga di dunia,” ujar Rahma.

Selain bertugas untuk menarik perhatian pengunjung, Rahma juga selalu menyampaikan jadwal JFC kepada pengunjung yang tertarik datang ke Jember dan ingin melihat event JFC tersebut. “Kita sampaikan kepada mereka jadwal JFC tahun 2019 yaitu 1-4 Agustus 2019, dan mereka tertarik tentang JFC ini, terutama pengunjung dari luar negeri,” ungkapnya.

Rahma berharap, walaupun pendiri dari JFC sudah tidak ada, tapi semangat dan dukungan dari masyarakat Indonesia, khususnya Jember, sangat diharapkan untuk JFC kedepan. (*)

Bagikan :

Bupati Jember Beri Kado Muslimat Kredit Lunak

Jember, (titik0km.com) Peringatan Hari Lahir (Harlah) Muslimat NU ke 73 yang digelar di alun-alun Puger oleh PC Muslimat NU Kencong pada Minggu (17/3/2019) dihadiri oleh ribuan Muslimat dari 5 kecamatan yang ada di Jember, diantaranya Kencong, Gumukmas, Umbulsari, Puger dan Jombang.

Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR yang hadir pada acara tersebut menyatakan, bahwa Muslimat NU harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan, oleh karenanya, dengan menjalin Sinergi bersama Pemkab Jember, Bupati akan memberikan kredit lunak bagi Muslimat yang memiliki usaha dirumahnya.

“Ibu-Ibu Muslimat ini bisa menjadi penggerak ekonomi kerakyatan, oleh karenanya dengan menjalin sinergi dengan Pemkab Jember, Pemerintah sudah menyiapkan bantuan kredit lunak bagi Muslimat yang memiliki usaha dirumahnya, boleh usaha menjahit maupun jualan kue, cukup dengan kartu Muslimat sebagai jaminan, ibu-ibu bisa mendapat bantuan kredit mulai dari 2-5 juta,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR Minggu (17/3/2019).

Bupati menambahkan, untuk memberdayakan Muslimat NU, pihaknya sudah meminta kepada pengurus Muslimat di masing-masing kecamatan agar mencari 1000 anggota, guna mendapatkan bantuan tersebut.

“Saya sudah minta kepada pengurus Muslimat, agar tiap-tiap kecamatan ada petugas yang mendata dan menjadi tim verifikasi, 500 untuk Muslimat dan 500 untuk Fatayat, jadi total tiap kecamatan ada 1000 ibu-ibu yang bisa diberdayakan,” tambah Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak anggota Muslimat NU untuk bersama-sama memerangi hoax, terlebih di tahun politik, jangan sampai Hoax dan Ghibah memecah belah persatuan umat dan tetap menjaga persatuan NKRI.

“Tadi juga ada deklarasi Muslimat NU anti Hoax dan anti Ghibah, dan ini sejalan dengan misi pemerintah kabupaten Jember, yaitu Muslimat NU Bersih dan kuat, dan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan NKRI,” pungkas Bupati. (lum)

Bagikan :

Datangi Kementerian PUPR, Bupati Sampaikan Terima Kasih Trase Tol Probowagi Via Jember

Jember (titik0km.com) – Bupati Jember, dr HJ Faida,MMR menyampaikan rasa terimakasih sekaligus apresiasi masyarakat soal rencana pembangunan jalan tol trans Jawa melewati Jember, Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR mendatangi kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Rabu (9/1/2018) sore.

Menurut Bupati Faida, kedatangannya kali ini adalah untuk menyampaikan terimakasih dan apresiasi masyarakat Jember kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR mengenai penambahan jalur tol trans Jawa yang memasukkan Jember sebagai salah satu ruas jalan.

“Kami mewakili masyarakat Jember sangat berterimakasih dan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Presiden Joko Widodo dan Kementerian PUPR, karena memang jalan tol yang melewati Jember ini akan sangat membantu percepatan pembangunan. Kita tahu ada Bandara Embarkasi Haji di Jember yang nantinya akan mengakomodasi 6 Kabupaten yang ada di sekitarnya,” ungkap Bupati Faida.

Selain itu, lanjut Bupati Faida, potensi pemanfaatan Bandara Embarkasi yang nantinya juga akan sangat bermanfaat untuk perjalanan umroh, juga merupakan hal yang seharusnya bisa disinergikan dengan pembangunan infrastruktur yang lain, seperti jalan tol.

“Jika kita estimasi, tidak kurang dari 8 ribu lebih jamaah haji setiap tahunnya, dan hamper 3 ribu jamaah berasal dari Jember. Belum lagi kalau umroh, jumlahnya bisa mencapai 30 ribu lebih setiap tahunnya dari akumulasi jumlah Jemaah dari Jember dan kabupaten sekitar,” tambahnya.

Di sisi lain, potensi perkembangan industri dan pariwisata, juga cukup memungkinkan untuk ditunjang oleh penambahan infrastruktur. “Potensi wisata kita tinggi, potensi industri, perkebunan, pertanian dan potensi yang lain juga cukup besar. Maka dengan adanya jalan tol yang langsung mengakses Jember, perkembangannya akan sangat cepat, terutama untuk network maping pemasarannya, dan sekali lagi kita sampaikan terimakasih untuk rencana pembangunan ruas tol ini,” jelasnya.

Sementara rombongan Bupati disambut hangat oleh Kepala Badan Pelaksana Jalan Tol Kementerian PUPR, Herry TZ. Berdiskusi langsung dengan cukup hangat di ruangannya, ia menjelaskan bahwa pembangunan ruas tol trans Jawa ini adalah misi yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, dengan harapan agar terjadi percepatan pertumbuhan perekonomian.

“Secara teknis, sebelum dibangunnya ruas jalur tol di seluruh Indonesia, khususnya di era Presiden Jokowi, ada survey yang mendalam soal dampak dan potensi. Seperti halnya Jember, kita juga harus mencari alternatif agar ruas jalan ini memudahkan masyarakat, bukan malah menyulitkan. Kita nanti akan maping mulai Situbondo, dengan jarak kurang lebih 50 km, dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai penelitiannya,” ungkapnya.

Di sisi lain, pihaknya juga akan mempelajari soal potensi-potensi yang dimiliki Jember dan daerah sekitar, terutama karena Jember bakal memiliki embarkasi haji.

Hal senada juga disampaikan Sekjen Kementerian PUPR, Prof. R. Dr. Ir. Anita Firmanti, MT yang turut menemui rombongan Bupati dan Wakil Bupati Jember. “Kajian soal ruas jalan tol memang diarahkan untuk percepatan pembangunan di daerah, sehingga agenda ruas jalan tol Jember ini akan segera kita bahas secara menyeluruh bersama Bapak Menteri, dan apalagi potensinya memang cukup tinggi,” ujarnya. (*)

Bagikan :

Hadiri Festival HAM 2018, Bupati Jember Sampaikan Pentinganya Pembangunan Untuk Rakyat

Jember (titik0km.com) – Pembangunan tak bisa dilepaskan dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Karena sejatinya, setiap program pembangunan yang dilakukan adalah untuk memenuhi HAM. Baik itu di bidang pendidikan, layanan kesehatan, administrasi kependudukan, lingkungan, maupun pembangunan yang berkelanjutan.

Hanya saja, masih banyak pemerintah daerah yang belum mengetahui bahwa apa yang dilakukan tersebut merupakan upaya pemenuhan HAM. Sehingga, program yang dijalankan terkesan cuma menjalankan kewajiban, serta rutinitas saja. Seringkali, kegiatan pembangunan tersebut tak memiliki visi yang jelas. Utamanya untuk memenuhi hak-hak dasar. Bahkan bertentangan dengan semangat HAM itu sendiri.

Demikian pernyataan yang disampaikan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR, saat menjadi narasumber dalam diskusi pleno rangkaian Festival HAM Indonesia 2018, yang digelar di Gedung Sasana Adipura Kencana, Wonosobo, Jawa Tengah, kemarin. Dalam acara itu, Jember disebut menjadi salah satu kabupaten ramah HAM, karena telah memiliki peraturan daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas.

Acara Festival HAM Indonesia 2018 ini dihadiri oleh ratusan tamu undangan dan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, dan perwakilan negara sahabat. Mereka terdiri dari berbagai macam organisasi, baik pemerintah maupun di luar pemerintahan. Acara ini merupakan agenda tahunan Komnas HAM, untuk mengkampanyekan berbagai isu-isu tentang HAM. Di antaranya adalah menjadikan kabupaten ramah HAM.

Dalam kesempatan itu, Faida tampil memukau saat menyampaikan progres pemenuhan HAM di Jember. Terutama, soal keberaniannya melakukan negosiasi pembatalan rencana eksplorasi tambang emas di Blok Silo, Jember. Karena menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk membangun jika rakyatnya tidak membutuhkan. Apalagi sampai menolak pembangunan tersebut. “Untuk itu, kami berkoordinasi dengan Menteri ESDM, agar surat keputusan Blok Silo ditinjau ulang,” katanya.

Oleh karenanya, kata dia, dalam pembangunan yang dilakukan, Kabupaten Jember tak hanya mengombinasikan dengan prinsip-prinsip HAM, serta Suistable Development Goals (SDGs) saja. Tapi juga melakuan sinergi dengan pemerintah pusat, dan provinsi. Karena, Faida menegaskan, pembangunan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama.

Selain itu, pembangunan yang dilaksanakan juga harus berkelanjutan, dan memberi efek kesejahteraan bagi masyarakat. “Saya yakin, jika kombinasi ini berjalan dengan baik, maka akan mempercepat kesejahteraan di daerah masing-masing,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, sepakat dengan pernyataan Bupati Faida. Karena menurut dia, pembangunan yang berpijak pada pemenuhan HAM, harus ada integrasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Integrasi antara pusat dan daerah wajib dilakukan karena negara ada keterbatasan sumber daya, sementara intensitas dan ragam jenis pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia semakin banyak.

Berdasarkan data pengaduan di Komnas HAM, pemerintah daerah menjadi salah satu pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat karena diduga banyak melanggar HAM. Untuk itu, upaya mengurangi pelanggaran HAM dan memajukan HAM, salah satunya bisa ditempuh dengan terus mengarusutamakan pembentukan kabupaten/kota HAM di seluruh pelosok tanah air.

Dia menjelaskan, kabupaten/kota HAM adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai HAM sebagai pijakan dalam pembuatan kebijakan, program kerja, dan implementasi pembangunan. “Pemerintah pusat dituntut pro aktif untuk mendorong pemerintah daerah agar mau dan siap menjadi kabupaten/kota HAM,” jelas Taufan. (*)

Bagikan :

Bahas P4GN, Bakesbangpol Trenggalek Kunjungi Pemkab Jember

Jember (titik0km.com) – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Peemerintah Kabupaten Trenggalek, Kamis (13/11/2018) melakukan studi banding di Kabupaten Jember, terkait dengan penerbitan peraturan bupati tentang penanganan narkotika.

Kunjungan rombongan Bakesbangpol Trenggalek diterima oleh Asisten Pemerintahan Drs. Hadi Mulyono, M.Si. yang didampingi pejabat dari Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dispora, Bakesbangpol, dan Bagian Hukum Pemkab Jember, diruang rapat aula kantor bawah Pemkab Jember, dalampertemuan tersebut, kedua kabupaten membahas tentang peraturan bupati yang mengatur tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba.

Hadi Mulyono menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Jember berterimakasih kepada Kabupaten Trenggalek, karena telah memberikan kepercayaan atas dijadikannya Jember sebagai salah satu obyek studi banding.

“Apalagi maksud dan tujuannya terkait pencegahan narkoba, jadi teladan kita semua, termasuk Kabupaten Jember, sehingga dalam forum silaturrahmi ini sama-sama mendapatkan masukan apa yang baik di Kabupaten Jember,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut dijelaskan Kabupaten Trenggalek sudah memiliki perdanya, sedangkan di Jember belum ada. Sementara itu pula di Kabupaten Trenggalek belum ada Perbup dan di Jember sudah ada Perbup.

Hal itu yang membuat pertemuan menjadi sangat positif, karena dapat saling membawa manfaat, khususnya dalam memerangi sekaligus memberantas narkoba.

Hadi menjelaskan, di Jember sudah ada Perbup terakait dengan pencegahan dan pemberantasan narkoba. Perbup itu juga sudah ditindak lanjuti dengan SK Bupati tentang tim pelaksana, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Sehingga, lanjut Hadi, setelah terbentuknya tim itu, tentunya ada langkah-langkah konkrit. “Memang belum satu badan, tetapi bentuk kegiatan ini dari semua unsur baik itu dari lingkup OPD Pemkab sendiri maupun OPD eksternal dari Kepolisian ataupun TNI sudah termasuk, sehingga dalam pelaksanaan selama ini sudah berjalan,” jlentrehnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut terbungkus dalam beberapa kegiatan, mulai dari Dispora yang melakukan pencegahan melalui sosialisasi di seluruh siswa SMA di Kabupaten Jember. Bakesbangpol dngan Kegiatan Satu Sekolah Satu TNI, dengan memberikan materi terakait dengan pencegahan narkoba.

Dalam forum-forum kegiatan itu tidak hanya penyuluhan dari narasumber. Di dalamnya juga diisi dengan pengakuan dari mantan pecandu narkoba agar tidak ditiru oleh generasi muda.

Kepala Bakesbangpol Trenggalek Drs. Widarsono, M.M. menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Trenggalek bisa mengadopsi hal-hal baik dalam perbup yang dimiliki Jember untuk diterapkan dalam proses pembuatan perbup di Trenggalek.

Widarsono menjelaskan, Trenggalek sudah punya Perda tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Jember telah memiiki perbup terkait hal ini.

“Jadi ini kita padukan. Kita bisa saling menutupi kekurangan-kekurangan, yang semuanya kembali kepada kepentingan dan kepedulian kepada masyarakat,”

Mengenai Perbup di Jember, Widarsono berpendapat, melihat baik Perbup di Jember, dan memang perlu banyak diaplikasikan  di Trenggalek. “Nanti akan kami aplikasikn di Kabupaten Trenggalek,” ungkapnya.

Bagikan :

Peduli Bencana Palu-Donggala, Pemkab Jember Kirimkan Tim Medis

Jember (titik0km.com) – Pemerintah Kabupaten Jember Selasa (2/10/2018) memberangkatkan sejumlah dokter untuk membantu penanganan korban gempa dan tsunami di Donggala serta Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Pemberangkatan oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR., dilakukan di Pendapa Wahyawibawagraha.

Humas RSD dr. Soebandi, dr. Yustina Evi kepada wartawan menjelaskan, terkait persiapan dan tugas yang akan dilakukan oleh tim dokter ini. Pemerintah Kabupaten Jember akan mengirimkan tiga tim dokter. Pengiriman dilakukan secara bertahap.

Tim pertama terdiri dari dokter umum, dokter bedah umum, dokter bedah tulang, dokter anastesi. Ditambah perawat anastesi Dan perawat IGD. “Mereka itu yang pertama kali bertugas untuk menyisir dan mengobati pasien-pasien yang memang membutuhkan operasi,” terangnya.

Untuk mendukung tugas, tim pertama telah membawa alat-alat operasi. Juga membawa berbagai obat.

Tim kedua akan ditentukan kemudian, dengan melihat kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya tim ketiga merupakan tim pascabencana.

Terkait masa tugas, Evi menyebut estimasi waktu satu minggu. Namun, bisa lebih lama sesuai perkembangan kebutuhan.

Tim pertama yang beejumlah 9 orang ini akan diterima di RS Wahidin Makasar. Diperkirakan tim baru bisa melaksanakan operasi pada Rabu 3 Oktober 2018.

Jumlah tim keseluruhan bisa mencapai 30 orang dengan tiap tim terdiri dari 9 sampai 10 orang.

Bupati Faida mengungkapan dokter yang dikirim adalah dokter spesialis dan paramedis terbaik.

“Tim ini siap mental. Seminggu kembali atau seminggu dari Makasar untuk lanjut ke Donggala dan Palu,” terang Bupati Faida.

Pemerintah juga melakukan upaya mambantu warga Jember yang menjadi korban. Upaya ini mengomunikasikan dengan keluarga di Jember.

Sampai saat ini data resmi menyebutkan tiga orang warga Jember yang teridentifikasi menjadi korban. Pemerintah pun masih terus berkoordinasi dengan tim yang sudah berada di lokasi bencana untuk perkembangan informasi ini.

Tim yang telah berangkat dan berada di lokasi bencana pada hari kedua pascabencana adalah tim dari BPBD Jember dan Brigif 9/2 Kostrad.

Sementara itu, Direktur RSD dr. Soebandi, dr. Hendro Sulistiyono menjelaskan, tidak semua dokter di rumah sakit diberangkatkan. “Jadi tidak perlu kuatir,” pugkasnya (*)

Bagikan :

Undang PPATK, Pemkab Jember Gelar Sosialisasi BPHBT

Jember (titik0km.com) – Pemerintah Kabupaten Jember menyosialisasikan sistem pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara online berbasis website: E-BPHTB.

Sosialisasi di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Selasa (4/9/2018), ini diikuti oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten (PPATK)  dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) se-Kabupaten Jember.

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Suyanto, S.H mengatakan, sosialisasi bertujuan memberikan pengetahuan kepada peserta tentang mekanisme pembayaran secara online berbasis web dan pelaksanaan transaksi non tunai.

“Juga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus menginformasikan terkait adanya temuan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa timur atas pelaporan transaksi tahun 2017 yang harus segera ditindak lanjuti,” terangnya.

Sekretaris Daerah Ir. Mirfano dalam sambutan pembukaan sosialisasi mengungkapkan pada tahun 2017 telah dibuat beberapa aplikasi terkait pembayaran pajak. Pembuatannya cukup lama, karena harus melakukan beberapa uji coba dengan Bank Jatim.

“Sekarang semakin mendekati sempurna. Basisnya masih berbasis web, belum berbasis Android. Nanti masih akan dipantau perkembangannya, karena keamanan data menjadi fokus nomer satu pada aplikasi tersebut,” terang Mirfano.

Sekda menegaskan, Jember tidak boleh tertinggal dalam hal teknologi informasi. Seperti halnya Jember Smart City, maka sosialisasi pembayaran secara online menjadi implementasi Smart City.

“Oleh karenya harus dipahami ini merupakan sebuah perubahan yang sangat dibutuhkan masyarakat Jember,” terangnya.

Saat ini dunia sudah terkoneksi tanpa batas. Menyesuaikan perkembangan paradigma konsumen ingin mendapat pelayanan tercepat. “Kalau bisa sehari ya sehari, kalau bisa tiga jam ya tiga jam,” ujarnya.

“(Paradigma) ini yang membuat semua harus mencari cara bagaimana teknologi bisa membuat cara kerja yang efisien dan cepat,” kata Mirfano.

Mirfano menyampaikan Pemkab Jember berkomitmen untuk menomorsatukan konsumen atau masyarakat, membangun sistem yang tidak terlalu kompleks, jaringan dibikin mudah dan efisien, dan ingin mengurangi biaya menjadi yang variable.

“Juga menjadi organisasi pemerintahan yang cepat tanggap,” ungkap Mirfano.

Bagikan :

Manager PTPN XII Mumbulsari Mentahkan MoU antara Direksi PTPN, AP II, Kemenhub dan Pemkab Jember

Jember (titik0km.com) – Tidak dimulainya pelebaran jalan menuju Bandara Notohadinegoro Jember oleh pihak Manager PTPN XII Mumbulsari pada Kamis (30/8/2018) kemarin, dinilai mementahkan MoU yang telah disepakati bersama antara Dirut PTPN XII, Kemenhub, Angkasa Pura II (AP II) dan Pemkab Jember  pada 6 Juli 2018 lalu, akibatnya pembangunan akses menuju bandara terhenti.

“Kami belum pernah menerima surat dari Bupati Jember terkait master plan pelebaran jalan menuju bandara, sehingga kami tidak bisa memberikan izin pengerjaanya hari ini, memang 4 hari lalu ada surat tembusan dari Pemkab Jember terkait masterplan, namun surat itu ditujukan ke Kemenhub, bukan ke Direksi PTPN, disinilah kami tidak bisa memutuskan, kalau surat dari Bupati sudah ada, maka kami akan membahas dengan kantor wilayah untuk selanjutnya di serahkan ke Direksi dan diputuskan bersama dengan pemegang saham, sebelum memberikan izin pelebaran jalan menuju bandara,” ujar Kis Hartono kepada sejumlah wartawan Jumat (31/8/2018).

Ketika disinggung jika sebelumnya antara Kemenhub, AP II, Dirut PTPN XII dan Pemkab Jember sudah membuat kesepakatan pada 6 Juli, Kis menyangkal jika pertemuan yang dilakukan atasannya pada Juli itu bukan MoU tapi sebuah kesepakatan, “MoU belum dibuat, yang dilakukan pada 6 Juli itu kesepakatan saja, MoU akan dibuat kalau sudah ada masterplannya,” ujar Kis Hartono.

Padahal dari data yang diterima media ini, pada 6 Juli 2018, PT Angkasa Pura II Persero bersama dengan PTPN XII dan Pemkab Jember sudah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terkait pemanfaatan lahan milik PTPN XII dan atau Barang milik Daerah Kabupaten Jember untuk pembangunan, pengembangan dan pengusahaan Bandara Notohadinegoro di Jember.

Surat MoU yang ditanda tangani Bupati Jember, Dirut PTPN XII dan PT. Angkasa Pura II

Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh President Director PT Angkasa Pura II (Persero) Muhammad Awaluddin, Bupati Jember dr.Hj. Faida, MMR, dan Direktur Utama PTPN XII Berlino Mahendra Santosa yang disaksikan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dan Direktur Holding PTPN M. Cholidi.

MoU ini merupakan langkah awal bagi seluruh pihak dalam bekerjasama guna meningkatkan rute, frekuensi, dan kualitas penerbangan di Bandara Notohadinegoro untuk mendukung perekonomian, perdagangan dan pariwisata serta memperluas konektivitas udara bagi masyarakat Jember dan sekitarnya.

Secara umum MoU yang ditandangani oleh perseroan dan para pihak akan meliputi Penyediaan lahan sesuai kebutuhan master plan Bandar Udara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Pemberian rekomendasi dan/atau penerbitan Peraturan Daerah yang terkait keamanan dan keselamatan penerbangan, Proses pembangunan, pengembangan, dan/atau pengusahaan Bandar Udara Notohadinegoro Kabupaten Jember yaitu area sisi udara dan/atau sisi darat, Penyediaan infrastruktur dan/atau aksesibilitas Bandar Udara Notohadinegoro Kabupaten Jember, Penghijauan lingkungan di sekitar Bandar Udara Notohadinegoro Kabupaten Jember dan Pembebasan Bandar Udara Notohadinegoro Kabupaten Jember dari Obstacle untuk menjamin keamanan dan keselamatan penerbangan.

Bahkan untuk pengembangan bandara Notohadinegoro Jember yang sudah di setujui Presiden RI Joko Widodo ini, pihak Angkasa Pura II menganggarkan dana sebesar 200 Milyar, hal ini disampaikan Presiden Director PT Angkasa Pura II (persero) AP II Muhammad Awaludin pada saat penandatananan MoU Juli lalu.

“Seluruh poin yang disepakati dalam MoU tersebut akan didetailkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama (PKS), khususnya dalam aspek pengembangan seluruh infrastruktur bandara dimana kami berencana akan melakukan investasi di Bandara Notohadinegoro dengan estimasi nilai sebesar ± Rp 200 Milyar,” pungkas Awaludin. (*)

Bagikan :