Derita Lapindo Saat Jadi Komoditas Capres

Oleh : Akhmad Fauzi*

Ketika Jokowi harus meninggalkan Jakarta karena ada tugas dari partai, pikiran sederhana saja masih bisa memaknai logika pengambilan keputusan itu. Ketika diragukan ke-Islamannya, sulit juga untuk ikut berpikir latah meragukannya. Begitupun dengan melihat kapabilitas Jokowi dalam riuh rendahnya proses birokrasi dan rumitnya ketata-negaraan, namun masih ada rasa keyakinan pemimpin sekaliber Jokowi tidak akan kesulitan menyesuaikan dengan lingkungan di dalamnya.

Keyakinan ini mulai agak goyah ketika beliau tegas menyampaikan bahwa ini bukan suatu bentuk koalisi dan sama sekali tidak mengenal bagi-bagi kursi. Semakin menghela nafas saat deklarasi, Ibu Mega dengan sangat yakin menyatakan akan datang tamu baru dalam barisan koalisinya itu. Barulah kegoyahan ini menemui titik kepastian kalau memang harus goyah, ketika dengan lugasnya Jokowi mengatakan “Ya berarti tidak akan ada titik temu….” Tentu yang dimaksud di sini adalah titik temu, salah satunya dengan Golkar, pasca bertemunya Jokowi dengan ARB di pasar Gembrong.

Kegoyahanpun terus tumbuh, karena sosok lugu seorang Jokowi tidak tampak di sana. Sikap lugas Jokowi menyikapi batalnya Golkar bergabung ke barisan beliau, memang memancarkan aura ketegasan untuk berpegang pada prinsip tanpa bagi-bagi, yang diikuti dengan keterkejutan mengapa gerbong Golkar tidak jadi bersama-sama. Pernyataan jatah-menjatah dari Menag Muhaimin lah yang akhirnya menjadi pemukul gong, yang akhirnya menebalkan kegoyahan saya melihat sosok Jokowi, dibanding sebelumnya. Kalau toh ada klarifikasi dari beliau atas statemen Cak Imin, statmen klarifikasi itu hanya sebatas upaya membelokkan kebenaran adanya koalisi partai pendukung capres.

Dalam hal ini saya melihat titik kesalahan ada pada orang-orang di belakang Jokowi. Asumsinya, cetak kasar segala gerakan pastilah ada tim yang menggodok serta mengolah sedemikian rupa. Nah, apa yang dibisikkan tim ke Jokowi semua seakan-akan, seolah-olah baik-baik saja. Dan Jokowi tidak ikut dalam bagi-bagi ini.

Semakin terkejut saya, saat suatu sore, Jokowi menyempatkan diri hadir di wilayah bencana Lumpur Lapindo dan bertemu dengan para korban lumpur Lapindo. Adakah yang salah dari kunjungan tersebut? Gencarnya Metro TV dengan tayangan kegiatan di Lumpur Lapindo memang suatu kewajaran di dunia berita TV, meski sampai tulisan ini dibuat, Metro TV masih mengolah siaran dengan model talkshow, bahkan langsung di tempat, bersama narasumber warga setempat. Dari sisi nilai berita, Metro TV memang perlu memberitakannya tanpa perlu dipertanyakan tendensi di belakangnya. Tetapi bagaimana dengan Jokowi? Kegoyahan itu memaksa saya untuk menulis catatan ini.

Lumpur Lapindo adalah bencana, berarti juga ada korban di sana, juga ada orang yang terkena musibah. Mengapa tim di belakang Jokowi harus mengajak kandidatnya (dalam arti yang lebih lugas bisa dikatakan menjual) ke Lumpur Lapindo? Apakah cukup, hanya dengan datang jauh-jauh dari Jakarta, hanya untuk menemui korban Lumpur Lapindo dan membuat komitmen bersama. Apalagi dengan lantang Jokowi berkata “Ya di sinilah negara harus hadir…!”

Sangat disayangkan, hadirnya Jokowi saat itu di lokasi musibah (tentu dengan memupuk harapan) untuk memikat suara mereka, suara pemilih dari tempat bencana. Di titik inilah nilai etika harus berani beradu untuk bersuara. Kecuali jika beliau sudah menjabat RI-1, lain ceritanya. Yang tampak adalah nuansa eksplorasi suara dari musibah yang mereka alami. Sungguh, bagi saya itu adalah sebuah pendidikan politik yang perlu dikaji ulang secara mendalam dari tim yang berada di belakang beliau.

Apakah benar negara tidak hadir di Lumpur Lapindo? Inilah kekonyolan, dari pemberitaaan Metro TV sendiri diinformasikan kalau sampai hari ini yang belum mendapat ganti rugi sekitar 3.000 KK, dari 11.000 KK yang terkena dampak bencana Lapindo. Berarti sudah terjadi proses penyelesaian yang tentunya ada peran negara didalamnya, salah satunya adalah penerbitan kepres tentang Lapindo. Andi Darussalam pun menegaskan jika masih ada tunggakan sebesar Rp800M, sementara uang yang sudah digelontorkan mencapai Rp3T.

Andai saja Jokowi cukup menerima para korban di markas pemenangannya, kemudian memberikan statment dan komitmen tentang Lapindo di sana, akan lebih menampakkan derajat kehalusan langkah politiknya. Namun sayang dia telah hadir di sana lengkap dengan statemen yang ada. Bagi pendukungnya, kehadiran Jokowi di tanah Lumpur Lapindo adalah suatu kepiawaian dalam menyusun strategi pemenangan, tetapi bagi saya ini lebih sebagai kemunduran dari keluguan sikap yang pernah saya kagumi dari sosok seorang Jokowi.

Kekecewaan, ya kecewa, saat dia hadir lengkap dengan euphoria pemberitaan dan pernyataan masih hanya menghasilkan komitmen yang juga belum tentu pasti adanya. Memobilisasi mereka, korban Lumpur Lapindo untuk menjadi komoditas dan bergerak meyakini satu pilihan yang lebih terasa sebagai sesuatu yang tidak peka atas puluhan ribu keluarga yang kehilangan tanah tumpah darahnya. Padahal hasil akhir di 9 Juli 2014, nanti semua skenario bisa saja terjadi, termasuk untuk kasus Lumpur Lapindo, adalah ketidakjelasan pada tataran hasil akhir.

Bencana, ketidakpastian hasil pilpres 9 Juli 2014, memobilisasi korban yang terkena musibah, sampai justifiksi jika negara harus hadir (padahal kenyataannya selalu hadir) menjadi alasan yang kuat untuk menuangkan tulisan ini. 200 km lebih dari rumah saya, di titik semburan Lumpur Lapindo, berpuluh kali saya telah menyusuri tanggul Lapindo, yang terpatri dalam benak saya, yang pertama kali muncul adalah ikut merasakan penderitaan apa yang dialami warga seputar Lumpur Lapindo. Sangat sayang kalau hanya komoditas di masa Pilpres 2014 ini. Apapun alasan hadirnya seorang Jokowi itu, seyogyanya para korban harus dikenalkan ke semua arah yang bisa dijangkau. Karena ini bencana, bukan lahan untuk dibuat berita dan euphoria.

Berita tentang rencana Prabowo ke sanapun menjadi kegelisahan saya juga. Untunglah kemudian diberitakan kalau sebagian warga tidak berkenan Prabowo di sana, karena beralasan ada sosok ARB. Benarkah berita penolakan itu? Kalau benar, sungguh menjadi suatu keprihatinan tersendiri, karena cara berpikir warga ternyata disusupi logika berpikir yang salah. Yang satu dihadirkan untuk diharapkan yang satu ditolak karena ada sosok yang dituding menjadi biang petaka Lumpur Lapindo. Kembali, mereka hanya terlihat sebatas objek saja, karena kenyataannya kini semua masih harapan belaka. Tetapi alasan untuk menyeret mereka dalam lingkaran perebutan kekuasaan, apa itu namanya?

Saya yakin, ini bukan salah mereka, tetapi saya juga heran mengapa Jokowi harus diajak di sana. Jika nuansanya untuk membantu korban bencana, maka tulisan ini mempertanyakan itu. Bukankah hasilnya hanya sebatas komitmen? Bencana dan korban bukan untuk dijadikan wacana tetapi untuk dibantu dan diselesaikan. Memanfaatkan keberadaan mereka akan menjadi bola liar, itulah esensi tulisan ini, bukan saja untuk Jokowi, pun pula untuk Prabowo.

Pandai-pandailah para kandidat dan tim suksesnya untuk berstatemen dan menata gerak, menghangatnya suasana akhirakhir ini oleh pendukung sudah sebegitu liarnya. Jangan hanya mengejar target suara. Menjaga kepercayaan yang diberikan pendukung yang ada dalam kejernihan logika, keteduhan, dan kesantunan harus lebih dikedepankan, dan itu harus dimulai dari rumah sang kandidat itu sendiri. (*)

Kertonegoro, 31 Mei 014

Catatan :
Untuk warga korban Lapindo, ikut prihatin dengan yang terjadi. Semoga kehadiran Jokowi di sana menjadi pengharapan penyelesaian meski siapapun presiden yang terpilih nantinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: