Desa Balung Kulon Bertekad Sukseskan Program Prona

JEMBER (titik0km.com) – Meski banyak membuat Kepala Desa berperkara hukum, Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, bertekad sukseskan program Prona di Jember.

Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) merupakan kegiatan legalisasi asset untuk proses administrasi pertanahan, seperti pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertifikat tanah yang diselenggarakan secara massal. Banyaknya kasus yang menjerat banyak oknum membuat sejumlah Desa keberatan menjalankan program ini sehingga pihak terkait harus melakukan sosialisasi.

“Sangat terbantu dengan program prona ini, saya mengajukan akte hibah warisan dari orang tua, dan persyaratanya pronq juga sangat mudah sekali, “kata Yuniati warga Desa Balung Kulon yang saat itu lagi mengajukan sertikat tanahnya dalam program prona di sekretariat Panitia Prona di Desa Setempat, Rabu (17/5/2017)

Sementara Kepala Desa Balung Kulon, Syamsul Hadi, saat ditemui sejumlah awak media mengatakan, sebelum mendapatkan program Prona pihaknya mengaku sudah mendapatkan sosialisasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kejaksaan Negeri, dan Polres Jember. Sehingga saat program tersebut dilaksanakan didesanya, pihaknya lantas melakukan apa yang disarankan pihak BPN, seperti dengan membentuk panitia yang semua anggotanya bukan perangkat desa,”terangnya.

Hal tersebut dilakukan karna pada awalnya ia merasa khawatir menerima program ini akibat banyak kepala desa yang terjerat kasus hukum. Namun tingginya animo warga yang menginginkan legalisasi status tanah mereka, membuatnya optimis mampu melakukan program yang khusus diberikan bagi warga kurang mampu ini dengan benar,”ujar Syamsul Hadi.

Hal senada disampaikan Sekretaris Panitia Prona Desa Balung Kulon, E.A Sonhady yang mengaku telah melakukan semua prosedur untuk menjalankan program ini.

“Sebanyak 308 orang warga Balung Kulon yang mengikuti Prona. Untuk persyaratan cukup melampirkan akta tanah, fotocopy KTP dan KK. Sedangkan biaya per orang dikenakan biaya rata-rata Rp 1 juta rupiah. Sertifikat tanah akan diterbitkan antara 2 hingga 3 minggu paska dilakukan pengukuran.

“Dengan melakukan semua sesuai prosedur ia yakin program pemerintah ini bisa membawa manfaat bagi masyarakat,”tambah Sonhady sambil menutup perkataanya. (myn/mlj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: