Fenomena Migrasi Politik

Fenomena Migrasi Politik
Oleh: Iqbal Kholidi*

Ketika Pemilihan Kepala Daerah usai, maka menyisakan calon-calon yangkalah. Publik dan media larut dan fokus pada pemberitaan atas euphoria kemenangan kandidat terpilih, realisasi program-program kampanyenya, bulan madu sang pemenang, gebrakan dalam 100 hari kepemimpinan, 1 tahun kepemimpinan dan dinamika politik sang pemenang. Memang tidak menarik mengikuti perkembangan calon-calon yang telah kalah , namun sebenarnya cukup unik juga bila diikuti kemana perjalanan karir politik mereka pasca kalah di pertarungan PILKADA, bagi yang pengusaha mereka jelas kembali ke basic-nya sebagai pengusaha, bagi yang artis atau selebriti kembali ke habitatnya di dunia hiburan, yang musisi kembali bermusik, yang komedian kembali melawak. Nah bagi kaum politisi kemanakah karir politik selanjutnya?.

Ternyata beberapa politisi yang kalah  di pertarungan Eksekutif (Kepala Derah) mereka mencoba peruntungan maju di jalur Legislatif, yakni menjadi anggota Dewan, contohnya Dede Yusuf, yang baru saja kalah di Pilgub Jabar, sekarang nyalon DPR di Dapil II Jawa Barat yakni meliputi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

Sementara di kawasan Jawa Timur diantaranya adalah Fandi Utomo, mantan Calon Wali Kota  Surabaya 2010-2015 ini maju sebagai bakal Caleg Partai Demokrat untuk DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) I (Surabaya – Sidoarjo) nomor urut enam. Kemudian Eddy Paripurna, mantan Calon Bupati Kabupaten Pasuruan 2013-2018 dan juga Wakil Bupati Pasuruan (2008-2013), maju sebagai Caleg PDI Perjuangan untuk DPRD Jatim nomor urut satu dari Dapil II. (Pasuruan-Probolinggo). Selain itu, ada nama Udik Djanuantoro, mantan Calon Bupati Kabupaten Pasuruan 2013-2018 ini maju sebagai Caleg untuk DPRD Kabupaten Pasuruan dari Partai Golkar. Di luar itu, ada nama Sumardi mantan Calon Wakil Bupati Nganjuk dan Wahid Nurahman mantan Calon Wakil Bupati Probolinggo yang maju sebagai Caleg DPRD Kabupaten Probolinggo dari Partai Golkar.

Dahulu para kandidat yang kalah di Pilkada kemudian pindah maju di Legislatif dan akhirnya terpilih, misalnya mantan Wakapolri Adang Daradjatun yang dikalahkan Fauzi Bowo di Pilgub DKI, kini menjadi anggota DPR RI dari PKS, Ali Maschan Moesa yang kalah di putaran pertama  Pilgub Jawa Timur akhirnya maju terpilih menjadi anggota DPR RI dari PKB. Fenomena ini ternyata juga menjadi “inspirasi” bagi para pejabat negara yang hampir habis masa tugasnya, mereka khususnya para Kepala Daerah yang sudah menjabat dua periode, sehingga tidak mungkin untuk mencalonkan diri lagi untuk ketiga kalinya, mereka mengambil pilihan untuk bermigrasi politik dari Eksekutif ke Legislatif. Nyalon Anggota DPR. Seperti Wakil Bupati Kabupaten Jember Kusen Andalas yang akan maju di DPR RI melalui PDIP. Namun bila Bupati Bondowoso Amien Said Husni dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, justru kebalikan
dari Kusen Andalas, dulunya mereka adalah Anggota DPR RI, kemudian jadi Bupati. Migrasi Politik dari Legislatif ke Eksekutif.

Namun kini fenomena Migrasi Politik dari Eksekutif ke Legislatif, menjadi suatu hal yang menarik untuk di cermati, karena pelakunya bukan hanya pejabat di daerah saja tetapi juga para pejabat pusat, yakni para Menteri yang masih aktif, setidaknya ada 10 Menteri yang di kabarkan akan maju menjadi Anggota DPR RI di Pemilu 2014.

Berdasarkan data DCS di Website KPU, inilah nama-nama Menteri yang “Nyaleg” berikut dengan Daerah Pemilihannya (DAPIL), Menteri yang berasal.

Partai Demokrat yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR;
1. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin, Nomor urut 1 di Dapil Sulawesi Tenggara.
2. Menteri ESDM Jero Wacik nomor urut 1 di Dapil Bali.
3. Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan, nomor urut 1 di dapil Jawa Barat III
4. Menteri Perhubungan EE Mangindaan, nomor urut 1 di dapil Sulawesi Utara.
5. Menteri Pemuda dan Olahraga KRMT Roy Suryo, nomor urut 1 di dapil Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kemudian Menteri yang berasal Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
1. Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, nomor urut 1 di dapil Sumatera Utara I.
2. Menteri Pertanian Suswono, nomor urut 1 di dapil Jawa Tengah X. Menteri yang berasal dari

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah:
1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi A. Muhaimin Iskandar, nomor urut 1 di dapil Jawa Timur VIII
2. Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal A Helmy Faishal Zaini, nomor urut 1 di dapil Nusa Tenggara Barat.

Menteri yang berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN);
1. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, nomor urut 1 di dapil Lampung I.

Melihat fenomena ini, sangat di sayangkan, karena di akhir sisa jabatan seharusnya para Menteri ini lebih fokus untuk  menyelesaikan tugas-tugas negara. Dengan maju menjadi calon anggota Legislatif, konsentrasi para menteri akan terpecah, karena harus melakukan persiapan politik sebagai calon anggota Legislatif, termasuk juga kampanye-kampanye politik. Maka besar kemungkinan tugas-tugas kementrian akan di tunggangi oleh kepentingan pribadi.

Akan terjadi pengaburan pelaksanaan tugas Menteri, dampaknya tentu adalah terganggunya jalannya roda Pemerintahan, belum lagi dampak dari menteri-menteri yang lain karena memiliki ambisi yang lebih spektakuler yakni nyalon Presiden RI 2014-2019 seperti Menkokesra Aburizal Bakrie, Menko Perekonomian Hatta Radjasa, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan Menteri Agama Suryadharma Ali.

Kembali lagi, mengapa para Menteri ini rela maju menjadi anggota DPR? Tentu ini terkait dengan nasib yang bersangkutan nanti pasca tidak lagi menjadi Menteri, mereka tidak ingin menjadi “pengangguran” atau di katakan sebagai “pensiunan” kabinet. Mungkin juga karena Partai Politik yang mengusung para Menteri ini sedang krisis kader terbaiknya, sehingga harus menurunkan Menteri-menterinya yang di kabinet maju di perebutan kursi Legislatif.

Fenomena migrasi politik  rupanya menggambarkan bahwa lembaga Legislatif atau DPR /DPRD menjadi tempat “pelarian” karir politik para kandidat yang kalah di PILKADA, sebagian lagi menjadikan  sebagai batu loncatan untuk migrasi politik ke Eksekutif menjadi  Bupati/Walikota, Gubernur atau Menteri, dan sebagian yang lain menjadi wadah “pelarian“ bagi para “pensiunan” pejabat Eksekutif seperti Bupati atau Wakil Bupati yang sudah habis atau akan habis periodenya, termasuk mantan Menteri, ada dua mantan menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid I 2004-2009 yang akan maju menjadi DPR yakni Mantan Menteri Perhubungan Freddy Numberi yang akan maju di Dapil Papua, dan mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Taufiq Efendi melalui dapil Kalimantan Selatan. Kedua mantan menteri ini maju melalui Partai Gerindra.

Dalam Fenomena Migrasi Politik ini, kita tidak bisa berbuat banyak, misalkan mencegah mereka, karena itu menyangkut hak politik seorang warga negara. Untuk itu, kita respon  dengan hak politik yang kita miliki, yakni hak pilih dalam Pemilu Legislatif 2014 nanti, kita harus benar-benar selektif dalam memilih calon anggota Legislatif, calon yang benar-benar niat menjadi anggota DPR, yang menjadikan DPR bukan sebagi tempat “pelarian” politik. Kita harus melihat rekam jejaknya, reputasi, etika, dan adakah prestasi-prestasinya selama ini. (*)

*Penulis Tinggal di Jember, twitter: @Iqblack_kholidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: