Festival HAM, Bupati Rekomendasikan Tiap Desa Miliki Forum Anak

Jember, (titik0km.com) – Bupati Jember memberikan intruksi untuk seluruh Pemerintah Desa yang ada di Jember untuk memberntuk Forum Anak, keberadaan forum anak akan menjadi media bagi anak-anak untuk bisa terlibat aktif dalam pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Hal ini disampaikan Bupati Jember dr. Faida MMR saat menjadi pemateri dalam Pleno ketiga Festival HAM 2019 yang berlangsung di Aula PB. Sudirman pada hari kedua Festival HAM Rabu (20/11/2019). “Akan ada banyak manfaatnya jika desa membentuk forum anak dan dilibatkan dalam program Musrenbangdes, dan kami targetkan semester satu tahun 2020 seluruh desa sudah mempunyai forum anak,” ungkap bupati kepada wartawan.

Dalam rapat pleno ketiga tersebut bupati menyampaikan materi bertema Pemenuhan HAM bagi Anak di Kabupaten Jember. Muncullnya ide membentuk Forum Anak, bermula saat sesi dialog pada Pleno ketiga, dimana salah satu anak yang menjadi peserta meminta agar anak di Jember terlibat dalam perencanaan pembangunan, utamanya saat musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes).

Menurut bupati, pembentukan forum ini tidak akan mengalami kendala berarti. Apalagi ratusan kepala desa baru telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan HAM. “Forum anak sangat penting, karena melalui forum ini aspirasi anak-anak Jember bisa tersampaikan dengan baik, ini instruksi, karena untuk kepentingan bersama, kepentingan anak-anak, kepentingan desa, dan untuk kepentingan pembangunan secara menyeluruh,” jelasnya.

Bupati menjelaskan, sebelumnya Pemkab Jember telah membuat kebijakan agar anak-anak terlibat dalam perencanaan pembangunan.

Namun diakui, belum semua desa melibatan anak-anak dalam Musrenbangdes. Karena itu, pemerintah akan memastikan Musrenbangdes seluruh desa, untuk kegiatan tahun 2020, melibatkan anak-anak.

Satu dari empat penduduk di Jember, bupati menjelaskan, adalah anak-anak. Jika anak-anak tidak terlibat dalam perencanaan pembangunan, pemerintah tidak bisa mewakili keinginan dan kepentingan anak-anak.

Selain soal keterlibatan dalam perencanaan pembangunan, anak-anak peserta pleno ketiga menyampaikan aspirasi tentang kurikulum pendidikan untuk Menteri Pendidikan.

Mereka juga menyoal infrastruktur publik yang belum ramah difabel. “Untuk bangunan lama memang belum ramah difabel. Tapi, kami prioritaskan trotoar dan bangunan pemerintah untuk bisa ramah difabel,” kata bupati.

Terkait bangunan yang akses difabel, bupati menegaskan telah menetapkan perjanjian bagi pemohon Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk memperhatikan akses difabel. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: