Gunakan Perkada, APBD Jember 2018 Mengacu Anggaran 2017

JEMBER (titik0km.com) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akhirnya angkat bicara terkait belum selesainya pembahasan APBD Jember yang berujung dikeluarkannya Peraturan Kepala daerah (Perkada) oleh Bupati Jember dr Hj Faida MMR guna mengatur penggunaan anggaran APBD 2018.

Saat bertemu khusus dengan Bupati Jember dr Hj Faida MMR, Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan, untuk penggunaan APBD tahun 2018, Bupati Faida bisa mengacu alokasi anggaran APBD Jember tahun 2017 sekitar Rp 4 triliun untuk melaksanakan pembangunan yang pengunaannya diatur dalam perkada.

Hal ini juga ditegaskan Muh. Ardian Noeryanto, Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan & Pinjaman Daerah Kemendagri, di depan Mendagri dan Bupati Faida di Jakarta.

“Ibu Bupati bisa mengunakan acuan tahun sebelumnya. Umpama tahun sebelumnya pagunya belanjanya adalah Rp 4 Triliun, maka itulah patokannya,” tegasnya.

Ardian juga menjelaskan keperuntukan untuk apa saja dana sekitar Rp 4 triliun tersebut. “Empat triliun buat apa Bu? Buat belanja yang bersifat wajib dan yang bersifat mengikat. Apa itu mengikat? Untuk gaji pegawai’ bayar listrik telepon dan segala macam,” ungkapnya.

Termasuk untuk alokasi dana belanja wajib. “Apa itu belanja wajib? Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Jadi kalau ada statement yang menyatakan hanya untuk belanja pegawai ya tidak benar. Dan itu ada dalam Pasal 46 PP 58 Tahun 2005,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja. Mendagri Tjahjo Kumolo juga berharap jika belanja pegawai bisa lebih rendah, sehingga alokasi anggaran bisa dialokasikan lebih banyak untuk pembangunan dan masyarakat.

“Syukur bisa alokasi anggarannya itu belanjanya lebih rendah. Itu lebih baik,” ujarnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: