Ironi Politik Dinasti dan Kepala Daerah Maju Sebagai Wakil

Oleh: IQBAL KHOLIDI*)

Majunya para mantan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya dalam pilkada memang cukup marak, ini tidak lepas dari upaya dari mempertahankan kekuasaan, dalam ilmu politik memang diajarkan tidak hanya bagaimana seseorang berusaha merebut untuk mendapatkan kekuasaan namun juga bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan.

Permasalahannya adalah cara-cara melanggengkan kekuasaan itu terkadang berbenturan dengan semangat reformasi dan merusak demokrasi walaupun itu secara eksplisit tidak di larang dalam ketentuan undang-undang.

Bagaimana tidak, dalam suatu Pilkada ada incumbent “rela” menurunkan levelnya, dari yang sebelumnya menjabat kepala daerah, bersedia maju menjadi calon wakil kepala daerah. Misalkan seorang Bupati yang sudah menjabat dua periode, namun ingin tetap memimpin daerahnya lantas dia maju lagi untuk untuk ke tiga kalinya di Pemilukada dan rela maju sebagai Wakil Bupati, seperti incumbent Bupati Pasuruan Dade Angga yang berniat maju lagi untuk ke tiga kalinya, dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati,  jelas ini telah menyiasati aturan batasan memimpin dua periode bagi Kepala Daerah.

Ada juga fenomena politik melanggengkan kekuasaan yakni majunya istri incumbent kepala daerah di Pemilukada karena sang kepala daerah sudah memimpin dua kali masa jabatan, seperti yang terjadi di Pemilihan Bupati Kabupaten Probolinggo yang baru saja di menangkan oleh istri incumbent, dan Pemilu Kepala Daerah Kota Probolinggo dimana istri incumbent juga sudah mendaftar dan siap maju di Pemilihan Walikota Kota Probolinggo. Ada istilah yang populer untuk fenomena majunya istri, anak atau keluarga dalam meneruskan tahta politik ini dengan istilah politik dinasti, bahasa buruknya politik nepotisme.

Peraturan yang diajukan pemerintah melalui kementrian dalam negeri untuk membatasi praktek politik seperti diatas, hingga kini masih di matangkan dalam RUU Pemilu Kepala Daerah, RUU yang merupakan revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kini sudah menuai pro kontra di berbagai kalangan, upaya kemendagri dianggap sebagai melanggar HAM, melanggar demokrasi dan mengebiri hak politik warga negara. Sedangkan bagi yang pro, aturan itu perlu untuk segera diberlakukan agar tidak merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untuk menjadi pemimpin.

Kalaupun nanti peraturan yang membatasi itupun telah ditetapkan dan berlaku menjadi sebuah ketentuan dalam Pemilu Kepala Daerah, nampaknya pihak-pihak yang kontra dengan aturan tersebut tentu tidak akan tinggal diam dan berusaha melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi atau bahkan menemukan praktek baru dalam melanggengkan kekuasaan.

Nampaknya kedudukan telah membuat mereka nyaman dan enggan untuk beranjak dari tampuk kekuasaan. Dengan dalil ingin meneruskan dan melanjutkan pembangunan daerahnya, para incumbent mengatakan bahwa kehendak masyarakat luaslah yang mendorong mereka untuk terus berusaha melanggengkan kekuasaannya, dengan cara-cara maju lagi meski menjadi wakil atau mengorbitkan istri-istrinya sebagai calon kepala daerah.

Ada faktor krisis watak kenegarawanan pada elite-elie pemimpin kita, sehingga fenomena itu masih terjadi meskipun itu jelas-jelas tidak etis karena nampak sekali menggambarkan sebagai sosok yang haus kekuasaan. Hal ini berbeda dengan dinamika politisi yang menjalani karir politik yang menanjak dalam pemerintahan, jika dulunya Camat kemudian jadi Bupati lalu Gubernur bahkan menjadi Mentri. Tapi ini tidak, yang dulunya Menteri rela maju sebagai Wakil Gubernur atau bahkan duduk sebagai Walikota, yang dulunya ketua MPR rela maju lagi sebagai calon Gubernur atau bahkan turun pangkat menjadi ketua Fraksi,yang dulunya nyalon Presiden kini rela di lamar menjadi Wakil Gubernur.

Dinamika politik seperti ini nampaknya menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Mereka tidak sungkan apalagi malu melakukan melanggengkan kekuasaan dengan upaya-upaya seperti itu. Partai politikpun juga masih ada yang menonjolkan wajah dinasti politik dalam kepengurusan partainya, SBY misalnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai demokrat, sedangkan anaknya Ibas menjadi sekjen Partai Demokrat. Sementara Megawati sebagai ketua umum di PDIP sedangkan anaknya Puan Maharani menjadi ketua DPP PDIP dan sang suami menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP. Artinya suasana dinasti politik di pemerintahan bisa saja bawaan dari kultur politik dinasti di tubuh partai politik. Adanya hegemoni dinasti politik di tubuh partai politik juga berpengaruh terhadap penetapan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik tersebut di Pemilu Kepala Daerah.

Kembali ke Khittah Reformasi

Rakyat telah menuntut reformasi pada tahun 1998, reformasi yang memiliki slogan melawan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Jadi, nepotisme adalah salah satu musuh gerakan reformasi. Rakyat waktu itu mengecam adanya nepotisme yang di lakukan oleh rezim Soeharto  dalam menguasai ekonomi dan politik negara, seperti mengangkat Siti Hardiyanti Rukmana yang tak lain adalah anaknya untuk menjadi Menteri Sosial.

Menegakkan semangat reformasi dalam bernegara dan berbangsa nampaknya kini semakin terkikis, atau mungkin kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara bagi pelaku politik masih dalam proses tumbuh kembang. Semua pihak, baik masyarakat, tokoh dan media harus membangun kesadaran dalam bernegara. Ada banyak ironi. Kita menolak korupsi, tapi kita selalu memilih partai-partai berdasarkan uang. Kita menolak nepotisme,tapi kita memilih partai dan pemimpin yang nepotis.

Partai politik harus mampu menjaring calon pemimpin-pemimpin kepala daerah berdasarkan logika politik yang di butuhkan daerah, bukan berdasarkan logistik  politik  yang di janjikan.

 Negarawan atau Politisi

Pemilu kepala daerah Lumajang di pastikan Bupati incumbent maju untuk kedua kalinya, Bupati Bondowoso juga pasti maju lagi, Bupati Banyuwangi hampir pasti berkehendak melanjutkan. Bupati Jember sedang menjalani periode kedua. Akankah dari para pemimpin-pemimpin daerah tersebut kelak ketika masa jabatan periode ke dua sudah habis, ada yang mengikuti jalan politik yang telah di lakukan oleh bupati Probolinggo, walikota Probolinggo, atau bupati Pasuruan?

Maju sebagai wakil bupati atau menuntun istrinya mencalonkan diri sebagai bupati.Di sini mereka di uji apakah watak politisinya atau watak sebagai negarawan yang menonjol.

*) Penulis kini tinggal di PP. MHI Bangsalsari Jember. Twitter @iqblack_kholidi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: