Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Inspirasi » Layanan Publik Dapat Rapor Kuning Ombudsman RI, Ini Kata Bupati Jember

Layanan Publik Dapat Rapor Kuning Ombudsman RI, Ini Kata Bupati Jember

Layanan Publik Dapat Rapor Kuning Ombudsman RI, Ini Kata Bupati Jember

Jember (titik0km.com) – Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2018, mendapat penilaian dengan rapor kuning dari Ombudsman RI perwakilan Jawa Timur, penilaian dari Ombudsman ini menunjukkan jika pelayanan publik di Jember masih jauh dari kata memuaskan.

Menanggapi penilaian ini, Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR mengatakan, bahwa pihaknya sudah memanggil kepala OPD yang mendapat nilai rendah tersebut, menurut Bupati, kalau memang tahun 2018 mendapat rapor kuning, maka tahun 2019 harus ada peningkatan menjadi hijau.

“Memang kepala OPD yang nilainya rendah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sudah dipanggil, dan diminta untuk tahun ini lebih maksimal dan memuaskan, saya kira kalau tahun 2018 kemarin dapat rapor kuning, maka tahun ini harus hijau, saya kira beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, kemarin di kabpaten tetanga pada 2017 rapornya merah, dan sekarang naik menjadi kuning, maka kalau Jember sekarang rapornya kuning, tahun depan harus hijau,”ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida saat diwawancarai usai pelepasan tim kesebelasan sepak bola Pra Porprov Jember.

Faida mengatakan, untuk meningkatkan nilai layanan publik dari kuning menjadi hijau, pihaknya sudah siap membuat komitmen dengan OPD-OPD yang berhubungan dengan layanan publik, kalau memang tidak sanggup, Bupati mempersilahkan untuk membuat pernyataan ketidaksanggupan.

“Kami sudah minta kepada OPD-OPD untuk meningkatkan kinerjanya, kalau memang tidak sanggup, gak apa-apa mengajukan pengunduran diri, dan ini sebuah komitmen saat mereka dilantik, yang jelas apapun hasil penilaian tahun 2018, tahun ini harus lebih baik,” pungkas Bupati.

Jember sendiri pada tahun 2018 dari penilaian Ombudsman RI, terhadap pelayanan publik mendapat nilai 57,42 atau masuk zona kuning, yang berarti kepatuhannya sedang, penilaian ini sendiri meliputi 52 produk urusan wajib, kemudian Ombudsman RI akan mengambil tujuh sample pada instansi yang melakukan pelayanan publik, seperti Dinas Kependudukan terkait Akte Lahir dan Dinas Transmigrasi terkait pelayanan kartu Kuning atau A1. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top