Menghindari Alasan Verbalnya UN

Oleh : Akhmad Fauzi*

Seharian kemarin, fokus fikir tertumpah pada diskusi dengan semua wali murid kelas 9, temanya adalah Persiapan UN. Tema yang bisa dipastikan sedang marak diperbincangkan di setiap lembaga pendidikan yang ada. Apalagi pasca konvensi (yang sudah diputuskan) UN tidak tereleminasi meskipun sudah ada keputusan MK akan hal ini. Kalau mau berfikir positif tentu ada keyakinan jika UN tahun depan pasti ada perbaikan-perbaikan sekaligus penguatan-penguatan agar wibawa UN (yang saat ini mendekati titik nadir) kembali merangkak menuju titik normal lagi. Bagi yang merasa masih mengganjal tentu akan menyisakan keraguan-keraguan akan hasil konvensi itu walaupun puluhan pakar pendidikan telah mengerutkan dahi sepenuhnya di konvensi yang di gelar Kemendikbud itu.

Pelanginya suara UN adalah kewajaran, semakin wajar kalau warna pelangi itu dipandang dengan kejernihan fikir. Disatu pihak melihat UN sebagai basis standarisasi hasil, di sisi lain menggugat cara standarisasi itu karena masih belum ada kesetaraan dalam pelayanan dan perhatian. Dua hal inilah yang saya lihat selalu mengemuka setiap kali diskusi-diskusi. Nuansa berseberangan ini merupakan hal yang baik atau bahkan perlu terjadi karena pendidikan memang harus diwarnai rasa dinamika. Rasa berseberangan inipun tidak perlu berakhir karena akan menjadi wadah tawar menawar perbaikan wajah pendidikan negeri ini. Yang tidak boleh adalah bersikukuh dengan pendapatnya sementara perbaikan jalan di tempat!

Di dalam UN ada suara-suara negatif. Kalau kita simak dari suara itu dapat dibagi menjadi dua jenis kenegatifan, yaitu : 1) Mempertanyakan ketidak relevannya UN ini dengan peraturan yang ada yang ini biasanya berimbas pada penggugatan anggaran, 2) proses pelaksanaannya yang biasanya menyangkut pada profesionalisme pelaksanaan dan nilai kejujuran. Potret negatif ini bisa kita cermati juga dari penggugatan-penggugatan oleh mereka yang juga mengadakan konvensi, tandingan. Setiap item penggugatan yang disuarakan mereka selalu dibarengi dengan “karena regulator alpa akan tugasnya”.

Kalau menyimak alasan dari Kementrian mengenai pentingnya hasil UN ini untuk standarisasi penilaian secara nasional untuk bahan perbaikan dan penilaian dari segala sisi, maka seharusnya semua pihak bisa mendukung. Tetapi kalau melihat dari kesenjangan aliran dana sampai pada ketidakmerataan pelayanan perbaikan akan kemampuan pendidik yang terjadi di lapangan, tentu ini menjadi tanya tanya besar. Dikemanakan hasil UN yang bertahun-tahun itu? Bukankah bukan hal baru lagi jika sering terdengar ada gedung yang hampir atau justru sudah roboh. Terlalu bosan kiranya mendengar keluhan anak didik yang harus belajar bersebelahan dengan tempat makan ternak. Bukan aneh lagi kalau di suatu wilayah selalu terjadi pembinaan-pembinaan sementara di wilayah lain pembinaan itu tidak pernah tersentuh. Ambivalen kan? Bisakah menghindari paradigma UN yang paradoks ini?

Simak, betapa parasoksnya potret hasil UN yang setiap tahun diumumkan. Jarang sekali sekolah yang berkategori “wah” mendominasi prestasi, bahkan justru pernah seorang siswa SMA dari Indonesia Timur, yang belajarnya tidak pernah merasakan terangnya PLN, mampu meraih nilai sempurna pada mata pelajaran Matematika. Begitu juga siswa di lampung, yang setiap pergi dan pulang sekolah harus menyempatkan untuk mencari kayu bakar untuk dijual kembali, ternyata bisa melenggang mulus dan “gratis” di kampus UI-Depok, karena nilai UN tertinggi. Paradoks lagi kan?

Maka wajar jika perbincangan seputar UN selalu terkesan terlalu menghargai angka-angka dan mengedepankan sesuatu yang verbal! Selama penulis mempelajari ilmu kependidikan, memang belum pernah menemukan korelasi yang valid antara “wah-nya” sarana prasarana dengan kualitas (baik akademik, apalagi non akademik) pendidikan. Ketika konsep CTL dilaunching di Inggris, kurang lebih 50-an tahun silam, tidak ada variabel yang yang memasukkan ke-wah-an ini dalam penelitiannya.

Nilai trilyunan yang dianggarkan negara (lewar APBN) boleh tetap jalan, perbaiki saja arus penyalurannya. Tetapi jangan sampai nilai trilyunan itu membeli ruh pendidikan yang semestinya. Karena konsep pendidikan sebenarnya jelas, yaitu “usaha sistematis yang disengajakan, yang dibuat oleh masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia” (simpulan penulis; mengambil dari berbagai pendapat ahli). Sistematis di sini bukan menitikberatkan pada hal-hal verbal (ruang ber-ac, satu anak satu komputer dan lain-lain) atau yang bersifat ukuran pasti. Sistematis (menurut penulis) lebih ditekankan pada penguatan proses saat terjadinya transfer ilmu. Mulai dari kesiapan kurikulum, kematangan strategi mengajar, metode yang akan diterapkan sampai pada “improvisasi” pengajar (guru) di dalam kelas. Nilai verbal seperti di atas bukanlah hal yang harus, tetapi hanya sebatas pendukung. Pendidikan tidak akan mati (dan memang akan berjalan terus) meski proses pembelajaran harus melingkar di bawah pohon dengan beralatkan selembar daun lontar.

Saya masih meyakini kalau pendidikan akan semakin bergairah dan maju jika pemerintah, pelaksana regulasi, praktisi pendidikan, dan masyarakat melihat pendidikan sebagaiamana mestinya. Maksudnya :

1. Dari sisi pemerintah diharap berposisi sebagai regulator. Regulator adalah penentu bagaimana bola pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Baik dari sistemnya, kelayakan perangkat lunak dan kerasnya, kesamaan hak, dan kesamaan “kue” anggaran.
2. Dari sisi pelaksana diminta untuk sungguh-sungguh dalam mengawal regulasi yang ada, baik yang berupa perangkat Undang-Undang maupun yang berbentuk anggaran.
3. Bagi praktisi (guru), harus menyadari bahwa titik tumpu pendidikan (pembelajaran) ada pada pundaknya. Menyadari tupoksinya dan menyadari status keprofesionalannya.
4. Untuk masyarakat harus berani tampil memberikan respon (yang positif) atas segala warna pendidikan, baik yang ada di lingkup lingkungan mereka maupun yang berskala nasional.

Keempat komponen itu harus pula menyadari bahwa hakekat pendidikan itu ada pada proses bukan terfokus pada hasil semata. Proses dalam pendidikan harus memiliki roh memanusiakan manusia (l’art pour l’art), bukan menyamakannya dengan proses pembentukan baja atau benda lainnya. Di dalam proses yang mesti dicermati adalah guru, siswa, metode, dan (kalau ada) bisa disempurnakan dengan media/sarana. Faktor guru sangat menentukan, jadi, salah kalau kita menggebu memoles media dan sarana, sementara guru tidak pernah beranjak dari gaya lamanya.

Dalil apalagi yang belum dikeluarkan, hampir semua telah tuntas terkupas lengkap dengan dasar-dasar penguatnya! Siapa yang belum bersuara, hampir semua elemen, kalangan, bahkan lintas disiplin ilmu berkoar-koar mengkuliti! Media apa yang luput dalam memberitakan, toh dunia maya pun ramai mempergunjingkan! Yah, sungguh UN masih banyak menyisakan tanya-tanya. Betapa tidak, sampai budayawan gaek betawi pun (RS) begitu berani mengatakan UN tak ubahnya genoside gaya baru dengan asumsi telah mentraumatiskan peserta didik lewat 20 paket soal, padahal (masih menurut beliau) di negara majupun hal ini tidak pernah dilakukan! Lebih miris lagi, beliau meminta sang Menteri untuk mundur!!! (ILC, tayangan Selasa, 3 April 013). Penulis heran, fenomena apalagi ini? Permainan apalagi ini?

Mungkin sudah saatnya menggiring wilayah pendidikan ini keluar dari dunia nyata, yang penuh simbol-simbol verbal ini.(*)

Kertonegoro, 3 Oktober 2012

Penulis adalah Praktisi pendidikan
bertempat tinggal di Kertonegoro-Jenggawah-Jember
web : bermututigaputri.guru-indonesia.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: