Mengusap Embun di Cermin Pendidikan

Mengusap Embun di Cermin Pendidikan

Oleh : Akhmad Fauzi*

Kembali, cermin pendidikan negeri ini harus bergambar buram, sebuah keanehan yang senantiasa diperankan dengan mulus dan berkesinambungan! Belum selesai trauma karut-marut “distribui UN”, kini hadir lagi kasus “KS dengan 0,5 gr. Sabu”. Kalau dari kacamata kehidupan memang ini tidaklah terlalu aneh. Tapi begitu kasus itu tergambar di kanvas pendidikan, seharusnya hal ini menjadi sesuatu yang menyakitkan! Mengapa?

Mantan pemimpin KPK pada kesempatan talkshow di media televisi mengatakan bahwa kalau ada seratus anggota DPR korup atau puluhan birokrat terjerat kasus amoral, mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi, begitu satu dua Hakim yang sudah bisa “di beli”, maka trust (kepercayaan) hukum akan tercabik-cabik. Kalau pernyataan ini kita analogikan dengan dunia pendidikan, semestinya tidak berbeda jauh. Dunia pendidikan harus steril dari anasir-anasir yang tidak baik, karena pendidikan adalah penanaman. Karena pendidikan adalah warna dasar lukisan. Lukisan abadi yang bernama Indonesia.

Tetapi anehnya, kejadian-kejadian yang melukai dunia pendidikan ini begitu saja berlalu, tak ubahnya seperti orang yang tersandung kerikil yang hanya cukup dipijat sebentar kemudian melenggang tanpa ada keinginan untuk menguak akar masalahnya. Bayangkan, sudah jelas-jelas tertangkap membawa sabu, dengan ringannya Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, Tabrani, masih juga canggung untuk melakukan pencopotan jabatan Kepala Sekolah dari si anak buahnya itu (Metro tv – MHI: selasa, 013). Begitu juga kalau kita lihat dengan beberapa kasus lainya. Sungguh, masih juga dianggap ringan kasus-kasus yang ada itu. Bukan nilai kasusnya yang menjadi bidikan kita, tetapi ingat, gerakan pendidikan ini disamping memproduksi angka akademik tetapi juga merupakan investasi moral. Bisakah hati ini merasa miris, jika kita, anak didik kita, dunia pendidikan kita, dikelola oleh orang-orang yang “aneh”, oleh orang yang berani melanggar norma? (catatan: di mata penulis, hitungannya bukan pada madatnya atau apapun, tapi latar belakang karakter sehingga menjadi pemadat atau pelanggar itulah yang tidak boleh hidup di nafas pendidkan).

Seharusnya kejadian-kejadian yang ada sejauh ini jangan dianggap imbasnya kecil. Kalau dalam bidang hukum “sang hakim” adalah intinya, maka dalam bidang pendidikan, nilai “karakter” (utamanya guru) adalah segalanya. Kalau nilai karakter (guru) ini sudah dianggap murah, terus siswa akan diberi apa oleh pendidikan? Maka wajar jika produk yang dihasilkannya nanti ada yang meragukan kualitasnya. Maka wajar pula jika ada yang pesimis dengan segala gebrakan yang dilakukan pemerintah selama ini.

Proporsionalitas dalam melihat ketidaknyamanan ini memang harus seimbang, siapapun akan mengatakan kalau realitas ini adalah “dosa lama”. Harus diakui juga jika pemerintah sudah cukup baik dalam menjaga regulasi di bidang pendidikan. Perangkat hukum dan perundang-undang dalam lima tahun terakhir telah menunjukkan dinamika yang membaik, begitu juga dengan penghargaan untuk para pendidik. Tetapi tentu kita juga tidak boleh membuat dosa baru lagi yang nantinya akan dianggap oleh anak cucu kita sebagai dosa juga. “Mencegah” atau bahkan mengakhiri dosa baru inilah yang tampaknya membutuhkan energi yang tinggi, baik bagi pemerintah sebagai pemegang regulasi, guru (pendidik) sebagai pelaksana, maupun masyarakat sebagai objek yang terlayani.

Re-strukturisasi Bidang Pendidikan

Memotong celah-celah yang menyebabkan ketidaknyaman juga tidaklah mudah. Variasi permasalahannya pun cukup kompleks. Banyak formula yang dicoba diungkapkan oleh berbagai pakar. Namun, semua terkesan berjalan di tempat. Bahkan pengamat pendidikan, Darmaningtyas, memprediksi kalau Indoneia butuh satu generasi lagi untuk merasakan kemapanan dunia pendidikan.

Terlepas dari kebenaran prediksi itu, yang pasti perlu ada langkah yang cukup signifikan untuk mengurai benang kusut ini. Penulis sangat berharap banyak dengan reformasi birokrasi yang sedang digulirkan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara, utamanya pada lahirnya PerMenpan no. 17 tahun 013 (tentang penilaian angka kredit guru dan dosen). Dari beberapa sosialasi yang penulis terima tentang permen ini, memang cukup menjanjikan untuk kepastian karir profesi seorang guru (pendidik). Keseimbangan penilaian yang selama ini lebih mengedepankan pada administratif birokratis sudah berkurang total karena mengedepankan kapabilitas dan aksebilitas pendidik itu sendiri. Tentu ini akan memberikan peluang yang cukup besar bagi mereka yang “memang berkeinginan” untuk maju.

PerMen di atas inilah yang penulis maksud sebagai salah satu contoh restrukturisasi itu. Apakah sudah cukup? Dari telaah sepintas penulis (untuk permen itu saja) nampaknya memang masih ada celah untuk mensiasati permen yang dikhawatirkan pensiasatan itu akan mengurangi nilai wibawa penilaian itu sendiri. Pensiasatan yang penulis maksud adalah masih adanya kelemahan dari segi kepengawasan dan proses penilaian itu untuk menjadi sebuah ketetapan. Tetapi intinya, regulator memang harus bekerja keras untuk lebih mempercepat adanya perubahan-perubahan di bidang pendidikan.

Ada memang beberapa pakar yang menghendaki adanya perubahan itu lebih ditekankan pada perubahan pola fikir. Tetapi itu terlalu lama dan nilai ukurnya juga terlalu nisbi. Penulis justru lebih sepakat bahwa sebenarnya kelemahan terbesar (dari karut-marutnya dunia pendidikan ini) terletak pada sisi penegakan aturan. Kalau penegakan aturan (reward dan punishment) berjalan dengan baik, maka pembentukan pola fikir itu akan lebih mudah dilakukan.

Penutup

Bagaimanapun potret pendidikan yang ada di negeri ini, saat ini negara telah menyadari sepenuhnya kalau pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan naional. Memang, efek dari prioritas itu adalah menggelembungnya anggaran yang inipun akan berdampak pada penyelewengan-penyelewengan. Namun, hal ini sebenarnya tidaklah perlu terlalu dikhawatirkan, karena negarapun juga sudah berupaya keras untuk meminimalisir penyelewengan itu.

Pendidikan harus tetap berjalan meski sembunyi-sembunyi (Basuni), pendidikan harus steril dari semua anasir dan mengedepankan kejujuran (Arif Rahman). Pendidikan (di Indonesia) harus mau berbenah diri. Jangan lagi kita di repotkan dengan memperbaiki dan menangani, tetapi cukup “mengusap” saja. Mengusap cermin pendidikan di rumah besar Indonesia. Hanya mengusap, dan itupun bukan “kotoran” tetapi cukup hanya berbentuk embun. Kapan? Entahlah… (*)

Kertonegoro, 28 Mei 013

Penulis adalah :

Guru pada SMP Negeri 2 Jenggawah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: