Momen Kembali ke Khittah Pendidikan

Oleh : Akhmad Fauzi*

 Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan pasal yang menjadi landasan bagi Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). “Faktanya implementasi program RSBI di sekolah-sekolah sangat diskriminatif dan tidak sejalan dengan idealisasinya,” kata Ketua Divisi Sosialisasi KPAI Asrorun Ni`am Sholeh di Jakarta, Rabu. Dikatakannya, banyak anak-anak yang memiliki bakat istimewa namun karena tidak cukup baik dari sisi ekonomi menjadi tersisihkan dan tidak dapat masuk RSBI. “Sebaliknya anak yang memiliki bakat dan kecerdasan rata-rata, namun karena memiliki sumber ekonomi lebih dan berani membayar lebih, masuk RSBI,” katanya. (Jakarta; ANTARA)

Benarkah Terjadi Diskriminasi?

PENULIS merasakan sikap yang diambil KPAI adalah antiklimaks dari rentetan bola salju “kasak-kusuk” akan keberadaan RSBI ini. Selama penulis mempelajari ilmu kependidikan,  memang belum pernah menemukan korelasi yang valid antara “wah-nya” sarana prasarana dengan kualitas (baik akademik, apalagi non akademik) pendidikan. Ketika konsep CTL dilaunching di Inggris, kurang lebih 50 tahun silam, tidak ada variabel yang yang memasukkan ke-wah-an ini dalam penelitiannya. Dari dua lembaga (collage) yang menjadi pilot proyek penelitian CTL tidak ada indikasi syarat tertentu yang, sebagaimana diterapkan dalam RSBI.

Pengertian pendidikan sebenarnya jelas, yaitu “usaha sistematis yang disengajakan, yang dibuat oleh masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia” (simpulan penulis; mengambil dari berbagai pendapat ahli). Sistematis di sini bukan menitikberatkan pada hal-hal verbal (ruang ber-ac, satu anak satu komputer dan lain-lain) atau yang bersifat ukuran pasti. Sistematis (menurut penulis) lebih ditekankan pada penguatan proses saat terjadinya transfer ilmu. Mulai dari kesiapan kurikulum, kematangan strategi mengajar, metode yang akan diterapkan sampai pada “improvisasi” pengajar (guru) di dalam kelas. Nilai verbal seperti di atas bukanlah hal yang harus, tetapi hanya sebatas pendukung. Pendidikan tidak akan mati (dan memang akan berjalan terus) meski proses pembelajaran harus melingkar di bawah pohon dengan beralatkan selembar daun lontar.

Ketika setiap tahun hasil UN diumumkan, tidak pernah sekolah yang berkategori “wah” mendominasi prestasi, justru di UN 2012 kemarin seorang siswa SMA dari Indonesia Timur, yang belajarnya tidak pernah merasakan terangnya PLN, mampu meraih nilai sempurna pada mata pelajaran Matematika. Begitu juga siswa di lampung, yang setiap pergi dan pulang sekolah harus menyempatkan untuk mencari kayu bakar untuk dijual kembali, bisa melenggang mulus dan “gratis” di kampus UI-Depok.

Penulis tidak berada dalam posisi menghujat, tetapi diakui atau tidak, kondisi pelabelan (yang kemudian berujung pada prioritas pemenuhan fasilitas yang akhirnya berwarna diskriminasi) sejatinya  menjadi “teriakan tak besuara” di kalangan praktisi pendidikan sejak lama. Entah mengapa, pelabelan ini sepertinya semakin di gemakan oleh beliau-beliau bahkan praktisi pendidikan sendiri. Memang, pelebelan ini adalah hak pembuat kebijakan untuk mempermudah mengukur peta kekuatan pendidikan nasional. Dan kalau kita cermati di tataran teoritis, pemerintah sudah cukup baik dalam mengarahkannya. Lihat saja bagaimana pemerintah akan menindak tegas RSBI yang tidak memberikan kursi gratis untuk 20-40 persen siswa miskin.

Bagaimana pemerintah mewajibkan sekolah ini harus ber-ISO, dan lain-lain. Tapi apa kenyataan di lapangan? Yang ada adalah kegamangan begitu memasuki gerbang sekolah (bagi yang kurang mampu). Terjadi nuansa ekslusif dan cenderung ada rasa “iri”.

Yang agak mengelitik adalah pernyataan Wali Kota Surabaya yang pada intinya tidak menginginkan RSBI dibubarkan dengan dalih pola pembelajaran di RSBI cukup baik dan memang semua sekolah harus go internasional. Agaknya sang walikota tidak sadar bahwa yang di gugat bukan “prosesnya” tetapi “kesetaraan” dan “bentuk perhatian” serta “image” yang seakan-akan fasilitas menjadi jaminan kualitas (akademik dan perilaku) peserta didik. Inilah yang penulis maksud diskriminasi itu, bukan “cita-cita” untuk menyempurnakan semua fasilitas! Kalau toh RSBI tetap ada memang seyogyanya biarlah menjadi ranah garapan non plat merah saja.

Kembali ke Khittah Pendidikan

PENULIS tidak pula bermaksud menggugat (siapapun), karena kenyataannya sekarang, hanya MK yang mampu melakukan gugatan itu. Maksud penulis dengan menguraikan sekilas kenyataan di atas adalah agar kita, semua pihak, berani kembali ke titik yang seharusnya (khittah). Kalau toh kemarin ada kesalahan, itu buah dari resistensi luasnya demokrasi yang -kayaknya- juga sudah mulai merambah dunia pendidikan. Kalau toh harus dicari siapa yang salah, sangat elegan kalau semua berani mengacungkan diri sebagai yang bersalah. Mungkin di sebagian besar kita sudah menyaksikan tayangan sebuah televisi tentang pro-kontra akan keberadaan sekolah label ini. Bagaimana mereka saling mempertahankan argumennya. Bagaimana energi kepiawaian itu harus terkuras untuk memperdebatkannya. Bagaimana mereka memprediksi ekses dari hasil pro-kontra ini.

Penulis tidak terlalu mempersoalkan siapa, bagaimana, dan apa. Di samping keterbatasan penulis, tetapi juga, nyaringnya perdebatan itu tidak akan mampu merubah keadaan. Penulis masih meyakini kalau pendidikan akan semakin bergairah dan maju jika pemerintah, pelaksana regulasi, praktisi pendidikan, dan masyarakat  melihat pendidikan sebagaiamana mestinya. Maksudnya:

  1. Dari sisi pemerintah diharap berposisi sebagai regulator. Regulator adalah penentu bagaimana bola pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang. Baik dari sistemnya, kelayakan perangkat lunak dan kerasnya, kesamaan hak, dan kesamaan “kue” anggaran.
  2. Dari sisi pelaksana diminta untuk sungguh-sungguh dalam mengawal regulasi yang ada, baik yang berupa perangkat Undang-Undang maupun yang berbentuk anggaran.
  3. Bagi praktisi (guru), harus menyadari bahwa titik tumpu pendidikan (pembelajaran) ada pada pundaknya. Menyadari tupoksinya dan menyadari status keprofesionalannya.
  4. Untuk masyarakat harus berani tampil memberikan respon (yang positif) atas segala warna pendidikan, baik yang ada di lingkup lingkungan mereka maupun yang berskala nasional.

Keempat komponen itu harus pula menyadari bahwa hakekat pendidikan itu ada pada proses bukan terfokus pada hasil semata. Proses dalam pendidikan harus be-ruh-kan memanusiakan manusia (l’art pour l’art), bukan menyamakannya dengan proses pembentukan baja atau benda lainnya. Di dalam proses yang mesti dicermati adalah guru, siswa, metode, dan (kalau ada) bisa disempurnakan dengan media/sarana. Faktor guru sangat menentukan, jadi, salah kalau kita menggebu memoles media dan sarana, sementara guru tidak pernah beranjak dari gaya lamanya.

Mungkin ada pernyataan kalau sekolah yang berlabel SSN ke atas karena gurunya dinamis dan kreatif. Sebatas analisis penulis tidaklah demikian, banyak guru di sekolah yang kurang beruntung sebenarnya mereka lebih dinamis, kreatif, dan bahkan berdedikasi. Pengkritisan penulis justru pada tidak adanya pemerataan kesempatan untuk mengembangkan profesinya. Meskipun toh dari sisi reward pemerintah sudah cukup baik dengan memberikan tunjangan dengan berbagaimana istilah tetapi justru dari sisi perhatian keahlian, mereka banyak yang tidak tersentuh.

Kesimpulannya, selama negeri ini tidak melihat pendidikan sebagai proses, maka akan terjadi kebijakan-kebijakan yang ujung-ujungnya akan berbentuk hitungan verbal. Kalau keverbalan itu terus dipelihari, ujung-ujungnya akan ada penelikungan kebijakan. Begitu suasana ini semakin gawat, maka yang ada adalah diskriminasi. Maka akan terulang “teriakan dan kasak-kusuk”. Maka akan ada penggugatan, dan itu suatu energi yang besar dan sia-sia.

Penulis bersyukur ada yang menggugat kondisi yang agak kurang sesuai dengan khittah ini. Penulis juga bersyukur pemerintah proporsional dalam menanggapinya dengan menyerahkannya ke Mahkamah Konstitusi. Penulis bersyukur pula masyarakat bisa mengikuti dinamika ini dengan sebebas-bebasnya. Maka penulis akan lebih bersyukur kalau semua pihak saling legowo, saling menyadari, saling mengisi, dan bahu membahu memperbaiki, yang endingnya adalah menjadikan pendidikan sebagaimana mestinya. Mari kita giring Pendidikan Nasional ini ke kandangnya (khittah) kembali dengan tidak perlu ada yang dipermalukan. Salam pendidikan!!!

*) Penulis adalah Guru SMP Negeri 3 Jenggawah

Tinggal di Kelurahan Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jatim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: