OJK Diharapkan Menjadi KPK Di Bidang Ekonomi

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2011 diharapkan mampu membawa perubahan berarti di bidang perekonomian Indonesia JEMBER (titik0km.com) – Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2011 diharapkan mampu membawa perubahan berarti di bidang perekonomian Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan. “Pendirian OJK diharapkan nantinya mampu menjadi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang ekonomi,” ujar anggota Komisi XI DPR RI Ahsanul Qosasi. Pernyataan ini disampaikan Ahsanul Qosasi dalam acara Seminar dan Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan yang dilaksanakan oleh Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember di aula lantai 3 Gedung Rektorat Universitas Jember (16/7).

Anggota DPR RI asal Partai Demokrat ini kemudian menjelaskan jika filosofi pembentukan OJK adalah adanya otoritas yang mengawasi lembaga-lembaga di bidang jasa keuangan seperti bank dan asuransi. “Kita tidak ingin kasus yang merugikan negara seperti kasus BLBI, Bank Bali atau Bank Century terjadi lagi. Kasus tersebut bisa terjadi salah satu faktornya karena Bank Indonesia bertindak sebagai pembuat aturan, pengawas sekaligus pemberi hukuman. Oleh karena itu dengan adanya OJK, kita harapkan aturan main di sektor jasa keuangan bisa ditegakkan,” katanya.

Namun harapan Ahsanul Qosasi ditanggapi dengan kritis oleh pemerhati ekonomi yang juga sekaligus dosen di Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Jember, Pudjo Harsono. Menurutnya, OJK yang masih ‘bayi’ ini masih harus ditunggu kiprahnya, mengingat kewenangan OJK yang amat luas, kompleks dan tidak mudah. Apalagi independensi OJK diragukan. Kisah lamanya pembentukan OJK sejak dimulai tahun 2002 dan baru terbentuk pada tahun 2011, menunjukkan kuatnya tarik ulur kepentingan yang bermain.

“Kewenangan pengawasan bank dari Bank Indonesia serta pengawasan lembaga jasa keuangan lainnya dari Bapepam-LK dan Kementerian Keuangan akan beralih ke OJK. Sementara dari sembilan Dewan Komisoner OJK, dua orang dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, saya khawatir mereka akan sulit bersifat obyektif jika harus berhadapan dengan lembaga asalnya,” tanya Pudjo Harsono.

Oleh karena itu menurut Pudjo Harsono, semua pemangku kepentingan di bidang ekonomi dan keuangan harus menerima dengan pikiran terbuka bahwa untuk mendorong struktur kelembagaan, tugas dan fungsi serta kewenangan regulasi OJK yang independen, efisien dan efektif perlu mengkaji kembali peran OJK sebagai regulator untuk pengawasan sektor jasa keuangan. “OJK juga diharapkan memiliki kewenangan hukum yang cukup untuk melakukan penyidikan dalam masalah-msalah sektor jasa keuangan,” tutur Pudjo Harsono lagi.

OJK Diharapkan Menjadi KPK Di Bidang EkonomiOJK Diharapkan Menjadi KPK Di Bidang EkonomiKegiatan seminar dan sosialisasi OJK ini juga menampilkan pembicara, Edy Natalis dari Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) OJK yang banyak memaparkan keberadaan, tugas pokok dan fungsi OJK sebagai lembaga baru di Indonesia. Kegiatan yang diteruskan dengan buka puasa bersama ini dibuka secara resmi oleh Rektor Universitas Jember, Drs. Moh. Hasan, MSc., PhD. Hadir dalam kegiatan ini para dosen dan mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP dan Fakultas Ekonomi Universitas Jember. (ias)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: