Paripurna LPJ Bupati Jember, Terkait Silpa 2016, Ini Jawabannya

JEMBER (titik0km.com) – LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) Bupati dalam Paripurna yang digelar Jumat (7/7/2017) di gedung DPRD Jember dihadiri oleh 38 anggota DPRD dari 50 anggota dewan, dalma paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Jember H. Thoif Zamroni dan Wakil Ketua DPRD Jember NN Martini, bupati Jember dr. Faida MMR menjelaskan beberapa pandangan fraksi terkait adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) APBD 2016 sebesar Rp. 600 M lebih. Menurut bupati perempuan pertama, besarnya SILPA pada 2016, tidak lebih karena adanya masa transisi, tidak hanya itu, perumahan OPD dan Regulasi dari pemerintah pusat juga menyebabkan besarnya SILPA 2016 kabupaten Jember, terutama di TPG (Tunjangan Profesi Guru) serta beberapa lelang proyek besar yang tidak ada peminatnya. “Kelebihan Silpa pada tahun 2016, dikarenakan masa transisi, seperti anggaran TPG, dimana anggarn TPG tidak disertai regulasi, ketika akan dilakukan penyerapan, banyak data guru yang belum memenuhi syarat untuk mendapat tunjangan, juga adanya guru yang sudah pensiun dan meninggal, di pos TPG ini saja angak Silpanya mencapai 80 M,” ujar Faida. Faida juga menjelaskan, silpa dari pos gaji pegawai juga yang mencapai 229 M lebih, hal ini dikarenakan adanya dinamika pegawai yang pensiun, meninggal dunia dan mutasi, begitu juga dengan belanja hibah dan Bantuan sosial yang Silpanya mencapai 73 M, hal ini dikarenakan ada 920 lembaga pengusul yang tidak memenuhi syarat kelayakan administrasi, “Ketika tidak memenuhi kelayakan administrasi, kami tidak bisa memaksakan, karena akan berdampak dan menimbulkan malasah hukum dikemudian hari,” tambah Faida. Sementara Silpa 2016 dari anggran Belanja Langsung setidaknya mencapai 352 M. dimana ada beberapa 5 proyek besar yang tidak bisa dijalankan, hal ini dikarenakan tidak adanya peminat, tidak hanya itu, begitu juga dengan Silpa dana JKN yang disebabkan belanja operasional yang 40% tidak terserap karena kesulitan, hal ini karena adanya petunjuk tehnis pemanfaatan dana operasional sesuai Permenkes 21 tahun 2016, serta adanya pelampauan pendapatan DAU sebesar 185 M pada akhir tahun. “Dari dana Silpa yang ada saat ini, telah siap digunakan untuk pembangunan 15 Puskesmas, 135 Puskesmas Pembantu, 100 unit ambulan desa, perencanaan 35 Puskesmas Induk, serta peningkatan dan pemeliharaan, dan penggunaanya akan dibahas pada P-APBD 2017,” pungkas Faida. (aisy/mlj)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: