Pasca Pertokoan Jompo Roboh, Bupati dan Dandim Gelar Rakor Lintas Sektor

Jember, (titik0km.com) – Pasca amblesnya jalan Sultan Agung Jember yang merupakan Jalan Nasional, serta mengakibatkan 10 kavling dari 31 pertokoan Jompo ke sungai Jompo, Senin (2/3/2020) Bupati Jember dr. Faida MMR bersama dengan jajaran Forkopimda dan lintas sektor, serta beberapa pemilik toko menggelar rakor di Pendopo Pemkab Jember.

Dalam rakor tersebut, Bupati membahas langkah-langkah dan tahapan pasca peristiwa yang terjadi pada Senin jam 4 pagi. “Rakor ini sebenarnya sudah kita rencanakan bersama Forkopimda kemarin, saat melihat kondisi keretakan tanah yang sudah sangat mengkhawatirkan, ternyata tadi pagi sudah ambrol,” ujar Bupati Jember dr. Faida MMR.

Dalam rakor tersebut, Bupati menjelaskan, bahwa kejadian robohnya pertokoan Jompo merupakan bencana, sehingga dirinya tidak ingin ada pihak-pihak yang saling menyalahkan, akan tetapi menjadi tanggung bersama yang harus segera ditangani.

“Memang pada Oktober lalu, dari Kementerian PUPR sudah menyampaikan ke Pemkab Jember, bahwa untuk penanganan rusaknya jalan Sultan Agung ini tanggung jawab bersama, dimana untuk perbaikan jalan wewenang di pusat, untuk sungai ada di Propinsi, dan untuk relokasi ada di Pemkab Jember, yang memang akan direncanakan tahun ini, cuma banyak faktor yang harus diselesaikan, salah satunya adanya akad jual beli pertokoan, dimana sejatinya pertokoan tersebut merupakan aset milik Pemkab,” ujar Bupati.

Seperti yang disampaikan oleh Rouf, salah satu pedagang yang menempati Kavling nomor 18, menurutnya, pihaknya menempati kavling di pertokoan Jompo sudah sejak 2006, awalnya ia sewa, dan ada retibusi tiap bulannya yang dikenakan.

Namun pada tahun 2010, kavling disebelahnya dijual, sehingga ia membelinya. “Dulu saya menempati kavling itu sewa pada tahun 20067, kemudian pada tahun 2010, ada akad jual beli, awalnya saya ada tagihan retribusi, namun sejak 2018, tagihan retribusi tidak ada,” ujarnya saat mengikuti rakor dengan Forkopimda.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Farid, kepada Bupati, ia mengatakan kalau menempati kavling di pertokoan Jompo juga melalui akad jual beli, dan dinotariskan. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: