Pemerintah Siapkan Dana Bencana Rp 3 Triliun

JAKARTA (titik0km.com)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merencanakan mencairkan dana bencana pada 2014 senilai Rp 3 triliun. Staff Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Purwiyanto, kepada wartawan di Komisi IV DPR, Senin (3/2) mengatakan pencairan dana tersebut membutuhkan persetujuan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Seperti yang dijelaskan dalam rilis resmi Setkab RI pada Selasa (4/1), selain dana bencana alam, pihak Kemenkeu menganggarkan anggaran untuk stabilisasi pangan sebesar Rp 2 triliun. “Terkait anggaran bencana 2014, ada dua alokasi anggaran, yaitu pertama yang ada di kementerian atau lembaga. Kedua ada di non K/L, ini memang ada anggaran cadangan yang dikhususkan bencana alam sebesar Rp3 triliun,” kata Purwiyanto dalam rilis.

Purwiyanto juga menambahkan, semua anggaran di 2014 merupakan keputusan Banggar dan pemerintah, sehingga dalam rapat ini tidak akan ada keputusan langsung. “Tetapi kami akan laporkan dan tindak lanjutkan,” jelasnya.

Mengenai dana bencana alam sebanyak Rp 3 triliun, Purwiyanto menambahkan akan membaginya pada dua kelompok. Kelompok pertama pada on farm dan kelompok kedua pada dana cadangan. “Bencana alam sebesar Rp 3 triliun yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu Rp 1,5 triliun dana on farm dan sisanya cadangan. Dari dana tersebut sudah ada 200 miliar yang di posisikan ke Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB),” tuturnya dalam rilis kepada media Titik Nol Kilometer.

Dana Cadangan Rp 3,5 Triliun

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, di Jakarta, mengatakan pemerintah memiliki dana cadangan Rp3,5 triliun untuk membantu daerah menangani banjir. “Anggaran itu terdapat di sejumlah kementerian seperti Kemen-PU, Kemensos dan Kemenkes,” katanya.

Menurut Agung, pemerintah akan melakukan perkiraan kerugian akibat banjir di seluruh Indonesia. Setelah banjir reda, pemerintah akan segera memperbaiki infrastruktur yang menjadi tanggungjawab pusat.

Jadi kita bergotong royong untuk memperbaiki semua kerusakan yang ada. Infrastruktur itu ada tanggungjawab pusat, provinsi dan kabupaten,” kata Agung.

Agung prihatin dengan kondisi bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia saat ini. Keadaan ini dinilainya cukup ekstrem. Hujan yang begitu dasyat. Terutama terjadi di daerah Jawa Tengah.

Maka itu, bagi para petani yang mengalami kerusakan, lanjut Agung, Kementerian Pertanian akan menyediakan bibit-bibit pengganti karena banyak lahan sawah gagal panen. Sementara bantuan logistik setiap kabuapten berhak mengambil logistik 100 ton dari pusat dan 200 ton di tiap provinsi.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata  Agung,  juga akan berusaha membantu pengusaha kecil yang usahanya hancur diterjang musibah. Pengusaha akan dibantu supaya bisa mendapatkan rescedule utang bila memiliki pinjaman di bank. “Bencana harus dihadapi dengan optimistis. Pemerintah pusat memberi dukungan moral ke pemerintah daerah,” katanya.

Dengan adanya status tanggap darurat, maka seluruh komponen pemerintahan baik dari tingkat provinsi maupun pusat bisa ikut serta bergotong royong melakukan tindakan penanggulangan bencana. (asd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: