Pemilu Katanya Adalah Pesta Rakyat

Oleh : A. Gugun Ginanjar*

Pesta rakyat 5 tahunan yaitu pesta demokrasi memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen dan mewakili kepentingan rakyat telah berlalu, tinggal para caleg menunggu hasilnya dengan harap-harap cemas apakah kampanye dan sosialisasi yang telah dilakukan berhasil memikat hati rakyat dan membuatnya terpilih untuk menikmati kursi panas di Senayan.

Memang sedikit agak aneh, mengapa disebut Pesta Rakyat? Karena memang benar rakyat berpesta dalam arti harfiah, berpesta berarti menikmati suguhan goyangan dangdut dari penyanyinya yang seksi pada saat kampanye terbuka, berpesta berarti meminta bansos non budgeter baik yang bersifat personal seperti contoh BSM (bantuan siswa miskin) atau yang bersifat kolektif (perbaikan sarana umum, perbaikan sarana ibadah, sarana olahraga, atau kegiatan kepemudaan), berpesta berarti menjual suara (nilainya relative berbeda tiap daerah).

Dari perhelatan besar tersebut rakyat Indonesia sangat berharap wakilnya yang akan duduk di Senayan akan amanah menjalankan kepercayaan rakyat dan membela kepentingan rakyat di dapilnya masing masing tanpa melakukan KKN. Rakyat sangat menghujat dan berharap hukuman mati dapat terlaksana apabila melihat anggota legislative pimpinan eksekutif terindikasi korupsi. Rakyat sangat membenci dan mencaci apabila aparatur pemerintahnya MAGABUT atau bahkan korup.

Namun sadarkah rakyat bahwa mereka yang di benci itu adalah produk dari rakyat itu sendiri? Tentu kita sangat familiar dengan jargon Terima Uangnya Jangan Pilih Orangnya atau pemberitaan di media yang mewartakan lokasi lokasi yang menerima serangan fajar bahkan sampai membuat spanduk atau baliho untuk menegaskan hal tersebut.

Sekali lagi muncul pertanyaan sadarkah rakyat bahwa dengan demikian rakyat justru mendidik legislator dan pimpinan eksekutif untuk berbuat korup dan berprilaku menyuap untuk menjamin keinginannya terlaksana. Tanyakanlah kepada saksi hidup (caleg atau calon kepala daerah/negara) yang dalam beberapa bulan ke belakang rajin mengunjungi rakyat untuk sekedar sosialisasi dan bersilaturahmi, pasti mereka mendapatkan sodoran proposal bantuan dana atau proposal transaksi jual beli suara yang nilainya bervariasi sebagian jamuan makan siangnya.

Belum lagi para calo massa yang mengaku-aku bisa mengondisikan suara sekian puluh ribu suara tentunya dengan biaya operasional yang nilainya sangat lumayan. Penderitaan belum berakhir sampai di situ dan setelah acara silaturahmi selesai pun tim sukses (timses) akan menerima tagihan yang nilainya cukup fantastis dari toko sebelah karena para hadirin aji mumpung mengambil rokok, memesan makanan minuman dan kopi serta menguras isi toko selama acara berlangsung.

Bahkan ada beberapa kasus sang caleg di tipu timses nya sendiri dengan cara penggelembungan dana operasional sehingga tim nya sudah merasakan sukses terlebih dahulu dari sang caleg. Tinggallah sang caleg geleng geleng kepala melihat laporan keuangan yang sudah overbudget dan harus berhutang kanan kiri lagi untuk menutupi overheat sampai rapat pleno KPU yang menyatakan siapa yang terpilih dan siapa yang tidak.

Dari ilustrasi fakta yang terjadi tersebut jika ingin jujur seharusnya kita membenci, mencaci, memaki diri sendiri karena secara sadar telah berbuat korup dan mau menerima suap dengan pembenaran itu adalah resiko caleg yang ingin dipilih, dan karenanya sangatlah tidak rasional jika kita berharap caleg terpilih akan suci dan jauh dari kata korupsi karena kita sendiri bertindak seperti apa yang kita benci dan mendidik mereka (caleg) untuk berprilaku menyimpang.

Pemilih yang  melakukan jual beli suara (baca : menerima suap) akan bersikap subjektif dan menafikkan fakta apapun tentang si pemberi suap. Adalah sebuah pemikiran yang bagus jika rakyat mengajukan amandemen UU Tipikor dan UU Pemilu yang menghukum rakyat yang menerima gratifikasi (Baik berupa bansos, bingkisan atau jual beli suara) sama beratnya dengan caleg/calon kepala daerah/capres yang terindikasi melakukan jual beli suara karena baik caleg dan rakyat yang menerima adalah pihak yang bersalah. Sehingga akhirnya Ambil Uangnya Jangan Pilih Orangnya yang pada hakikatnya adalah tindakan korup dan gratifikasi, tapi perbuatan nista yang menjadi musuh no 1 bangsa ini telah menjadi sebuah tindakan legal dan halal karena di amini semua pihak.

Hal ini tentu saja mengundang argumentasi pembenaran dari kita semua, bahwa regulasi pemilu di Indonesia yang menganut system proporsional terbuka dan tidak lagi berlakunya sistem nomor urut yang mengharuskan caleg/calon kepala daerah/capres “menjual” dirinya untuk supaya terpilih yang menyebabkan ini terjadi. Sekarang mari kita runut kebelakang dan melacak jejak di fase manakah tindak korupsi dan suap terjadi.

Regulasi, aturan, Undang Undang atau apalah namanya adalah merupakan produk dari DPR yang mempunyai kewenangan untuk membuatnya berdasarkan rekomendasi dari eksekutif. Di fase ini tindak korupsi dan suap rentan terjadi, banyak sudah kasus suap dan korup terungkap ketika pembuatan UU dilaksanakan sehingga UU dan aturan yang dibuat menguntungkan segelintir pihak. DPR terdiri dari institusi partai sebagai anggotanya, partai sendiri merupakan individu yang terpilih oleh rakyat untuk mewakilinya.

Individu tersebut adalah caleg yang sebelumnya berjuang mati-matian untuk terpilih. Bentuk perjuangannya dimulai dari sosialisasi dan kampanye ke masyarakat sampai saat hari H pencoblosan suara (seperti yang sudah dijelaskan diatas). Perjuangan belum berakhir sampai dengan hari H pencoblosan, distribusi hasil pencoblosan dari KPPS sampai dengan KPU Pusat (KPPSPPSPPKKPU Kabupaten – KPU Provinsi – KPU Pusat) di fase ini juga rentan terhadap tindak korup dan suap karena banyak caleg yang berusaha dan ditawari “pengamanan” suara oleh pejabat penyelenggara pemilu.

Untuk proses pemilihan sampai dengan pelantikan caleg terpilih membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk biaya teknis dan non teknis. Itulah mengapa di Indonesia system demokrasinya merupakan salah satu system demokrasi yang  termahal. Caleg/calon kepala daerah/capres pada masa pesta demokrasi ini terjun dan berperang dalam sebuah kompetisi yang berhukum rimba, siapa kuat dia yang menang, kejahatan dilawan dengan kejahatan karena tidak ada lagi yang namanya etika dan dosa semua berlomba untuk menang dalam situasi dan kondisi yang mengharuskan melakukan kejahatan karena semua elemen yang berperan dalam pesta ini melakukan konspirasi jahat atas nama demokrasi.

Dari fakta di lapangan tersebut maka bisa disebut ini adalah lingkaran setan yang saling kait mengkait dan tidak ada satu pihak pun yang ingin disalahkan. Menurut penulis salah satu cara memutus rantai lingkaran setan tersebut adalah dengan bersikap adil kepada diri sendiri yaitu dengan cara menjadi pemilih yang jujur dan tidak menerima suap dari caleg. Pilihlah caleg/calon kepala daerah/capres berdasarkan kompetensi, skill, pengalaman dan akhlaknya yang baik bukan berdasarkan tebalnya kocek sang calon.

Input yang baik outputnya juga baik. Dengan menjadi pemilih yang jujur diharapkan menghasilkan produk wakil rakyat yang jujur pula. Wakil rakyat yang jujur akan menghasilkan produk kebijakan yang adil bagi kita semua, dan dengan demikian kita dengan mudah bersuara lantang menunjuk hidung anggota legislative dan pemimpin kita mana yang jujur dan tidak, dengan bersikap jujur kita tidak akan disalahkan oleh anggota legislative dan pemimpin kita bahwa suara rakyat sudah dibeli, dengan bersikap jujur  kita bukan maling teriak maling kepada anggota legislatif dan pemimpin kita, dengan bersikap jujur kita bertanggung jawab atas diri sendiri dan pilihan kita dengan tidak menyalahkan orang lain.

Sehingga apabila ada perilaku menyimpang dari anggota legislatif dan eksekutif itu adalah sebuah anomali dan hasil yang abnormal dari proses demokrasi yang terjadi, dan apa yang terjadi dengan maraknya kasus korupsi dan jual beli suara seperti sekarang ini adalah sebuah proses alami dan normal dengan melihat kondisi yang ada yaitu semua elemen bangsa aktif dan bahu membahu melakukan kejahatan korupsi dan suap. Sadar atau tidak sadar rakyat ikut berperan bahkan menjadi dalang dalam sebuah kejahatan awal yang bernama korupsi dan suap. Tunjuklah hidung kita sendiri jangan tunjuk hidung orang lain, nikmatilah kondisi bangsa ini sekarang dan bertobatlah selagi dunia belum kiamat jika kita masih menerima suap.

Penulis setuju dan berpendapat yang sama dengan Prof. JE Sahetapy bahwa untuk membebaskan Indonesia dari perilaku korupsi dan suap membutuhkan waktu satu generasi (kurang lebih 60 tahun) itupun dengan catatan generasi berikut yaitu generasi anak2 kita yang kini berusia balita tidak terkontaminasi perilaku korup dan suap. Yang artinya kita semua ini adalah bagian dari elemen bangsa yang korup dan penerima suap. Nauzubillahi mindzalik….! (*)

*A. Gugun Ginanjar adalah Kontributor Lepas www. titik0km.com bertempat tinggal di Jawa Barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: