Pemkab Jember Lakukan MoU dengan 5 Instansi

Jember (titik0km.com) – Pemkab Jember terus melakukan terobosan-terobosan untuk memberikan layanan maksimal kepada masyarakat, Selasa (14/3/2017) bertempat di Aula PB Sudirman Pemkab Jember, Bupati Jember dr. Faida melakukan MoU (memorandum of understanding) dengan 5 Instansi sekaligus diantaranya, Kejaksaan Negeri Jember, BPJS, Bulog dan Puslit Kopi dan Kokao.

Bupati Jember dr. Faida MMR, dalam sambutannya mengatakan bahwa MoU dengan 5 instansi ini diharapkan bisa memberikan layanan maksimal kepada masyarakat khususnya dibidang pemberdayaan, kesehatan dan beberapa hal yang berkaitan dengan masyarakat.

“Pemkab melakukan MoU dengan 5 Instansi dengan harapan bisa memberikan layanana maksimal terhadap warga Jember, karena sejatinya pemkab adalah pelayan dari masyarakat,” ujar Faida.

Faida mencontohkan, dalam pelayanan kesehatan, saat ada warga yang sakit, mereka semua harus tercover dalam JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) atau KIS (Kartu Indonesia Sejahterta) jika tidak memiliki kartu tersebut, maka pihak-pihak seperti Kades, Puskesmas atau Rumah Sakit pemerintah yang bertanggung jawab.

“Warga yang sakit harus diutamakan mendapat perawatan dan pelayanan, jangan sampai warga sakit masih harus direpotkan mengurus SKM atau tetek bengek lainnya, jika dirawat di Puskesmas, kalau warga tidak segera tertangani, maka Puskesmas yang patut disalahkan, begitu juga ketika di Rumah Sakit Pemerintah, kalau warga masih dipersulit mengenai aturan birokrasi, maka rumah sakit yang layak disalahkan,” ujar Faida.

Oleh karena itu, Pemkan Jember perlu membuat MoU dengan BPJS Kesehatan, agar layanan kesehatan ini bisa maksimal dirasakan oleh warga Jember, tentunya kesepakatan ini hanya boleh dinikmati oleh masyarakat miskin karena mereka akan dicover oleh BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) Daerah atau JKN.

“Tentunya layanan kesehatan ini untuk masyarakat yang tidak mampu, yang belum tercover BPJS Kesehatan, bagi masyarakat yang sudah memiliki BPJS Kesehatan Mandiri, ya jangan lantas ikut ini, karena layanan ini untuk masyarakat miskin,”’ ujar Bupati.

Kepala BPJS Kesehatan Jember Tania Rahayu, kepada wartawan mengatakan bahwa, pihaknya berharap ada kerjasama dari masyarakat dan kepela desa di Jember, terutama untuk mendata warga yang tidak mampu ikut BPJS Kesehatan Mandiri, maka untuk didaftarkan ke BPJS Kesehatan PBI.

“Saat ini di Jember, warga yang tercaver BPJS Kesehatan PBI atau JKN sekitar 70 ribu warga, dan nanti akan ada evaluasi, mereka yang memilliki JKN tapi sudah bekerja baik di BUMN, BUMD atau PNS, maka harus mengembalikan kartu JKN nya untuk diberikan kepada warga yang lebih membutuhkan, dan hal ini butuh kerjasama antara perangkat desa dan juga masyarakat,” ujar Tania.

Kesepakatan lain yang dilakukan Pemkab Jember dalam MoU dengan 5 Instansi tersebut diantaranya, tentang penanganan masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, diantaranya meliputi pemberian bantuan hukum, yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara atas dasar permintaan Pemkab.

Begitu juga MoU yang dilakukan dengan Bulog Sub Divre Regional XI Jember, dalam kerjasama ini, pihak Bulog akan membantu pemkab dalam pengembangan warung rakyat berjaringan dan pasokan bahan pangan pokok. (MYN/AL1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: