Pengumuman Honorer K2 Dinilai Bermasalah oleh FHI

JAKARTA (titik0km.com)Forum Honorer Indonesia (FHI) yang memberikan apresiasi terkait dengan usaha keras pemerintah untuk semaksimal mungkin secepatnya mengumumkan hasil seleksi honorer k2. Namun FHI masih tidak puas dengan upaya pemerintah, dengan pelaksanaan pengumuman kelulusan honorer K2, karena menurut FHI pengumuman yang dilakukan secara bertahap menjadi rawan bagi nasib pengawai honorer itu sendiri.

Menurut Eko Imam Suryanto S. Psy, Sekretaris Dewan Presidium FHI, pihaknya telah mengajukan beberapa hal yang dianggap rawan serta mencerminkan ketidak konsistenan pemerintah untuk proses pengumuman seleksi honorer K2 tersebut. Sampai saat ini, FHI masih mempertanyakan alasan pemerintah mengumumkan secara bertahap. “FHI khawatir ada indikasi ruang permainan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi ini,” ujar Eko Imam Suryanto seperti yang dikutip dari rilis yang diterima Redaksi Titik Nol Kilometer.

Eko Imam Suryanto juga menambahkan, “Seharusnya pemerintah melengkapi pengumuman seleksi honorer k2 dengan data tanggal lahir dan masa aktif bekerja. Hal ini untuk menghindari kecurigaan dan prasangka ke pihak pemerintah, sementara itu kami dari FHI juga melakukan analisa data sementara dan masukan beberapa daerah terkait hasil pengumuman sementara, ternyata kesimpulan sementara, pemerintah kurang menerapkan penilaian afirmasi,” paparnya lagi.

Sebelumnya, pada rapat kerja dengan komisi II DPR juga mendesak pemerintah untuk menjelaskan ke publik alasan penundaan pengumuman honorer K2 yang terjadi beberapa kali. Seperti yang dilansir di laman DPR pada Senin (4/2), pernyataan Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, secara lembaga Komisi II DPR juga mendesak pemerintah untuk menjelaskan ke publik alasan penundaan pengumuman honorer K2 yang terjadi beberapa kali. Sebab penundaan itu telah menimbulkan kecurigaan masyarakat.

FHI sendiri sangat kecewa terhadapnya lambannya proses pengumuman K2. Dari masukan korwil/korda FHI di beberapa daerah sudah melaporkan adanya indikasi bahwa pemerintah kurang fair dalam menilai dan menetapkan kelulusan. “Indikasi permainan data sangat kuat. Apalagi dengan tidak dicantumkan data lengkap seperti tempat dan tanggal lahir, akan menimbulkan terbukanya ruang untuk oknum yang sengaja memanfaatkan lambannya pengumuman ini, terutama di lembaga teknis birokrasi baik itu di daerah maupun pusat. Salah satu contoh di Medan, Murnio Sitompul bertugas di SDN 066046 Kecamatan Helvetia Medan Sumut, secara administrasi dan fakta sudah memenuhi syarat. Bahkan Hasil verifikasi dan validasi dari BKN dinyatakan lulus. Tetapi menjelang tes nomornya tidak keluar, malah lebih tragis yang bersangkutan sampai menanyakan di BKD bahkan BKN di Medan tidak ada yg bertanggung jawab,” kata Eko Imam Suryono.

Untuk itu, terkait Hasil Tes honorer K2, FHI akan mengkoreksi lagi nama-nama yang diumumkan. Eko yang didampingi Andi Subakti dari Dewan Pembina FHI menyatakan, jika ditemukan nama yang mungkin terindikasi manipulasi, maka FHI akan melakukan tuntutan dan menelusurinya.

Mengenai bagi honorer K2 yang tidak lulus, FHI akan tetap meminta pemerintah agar dibuatkan peraturan yang tegas terkait kelanjutan tugasnya dan masalah kesejahteraannya bagi honorer k2. “Jika ini tidak segera dituntaskan maka akan menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kekecewaan secara psikologis bisa memunculkan perilaku negatif yang memicu kejahatan sosial. FHI berharap ada pendekatan dan penyelesaian yang lebih berkeadilan dan manusiawi bagi rekan-rekan honorer K2, ujar Eko.

Dari beberapa data yang dikumpulkan, FHI juga menyoroti tidak meratanya sebaran guru secara nasional, FHI juga memandang perlunya pemerintah untuk memikirkan kebutuhan guru didaerah terutama daerah yang terpencil, di perbatasan dan daerah terluar. “untuk itu pemetaan sebaran guru pada daerah-daerah tersebut harus jadi acuan juga bagi kelulusan serta melibatkan Kemendikbud untuk prosesnya,” lanjut Eko.

FH juga menyoroti kebijakan Kementrian PANRB, yang tidak mengakomodir semua honorer K2 yang berjumlah 605.179 orang tersebut untuk diangkat semua, dikhawatirkan menjadi persoalan serius. Terkait hal ini FHI akan menggelar Rapat Koordinasi yang akan diikuti oleh perwakilan honorer K2 dari seluruh indonesia. “Agenda dari Rapat Kordinasi tersebut adalah membahas langkah terkait hasil pengumuman honorer K2 dan juga menyusun  rekomendasi draft usulan penanganan terhadap nasib Honorer K2 yg tidak lulus untuk diusulkan ke pemerintah,” kata Eko Imam Suryanto.

“Tentunya rekomendasi ini dibuat untuk memberikan masukan pada pihak pemerintah. Sebagai tuan rumah kali ini adalah FHI Lebak dan akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 Februari 2014 nanti. Untuk itu kami berharap seluruh korwil/korda FHi untuk segera konfirmasi di no 081377995656 atau ke 087885443666,” pungkas Eko yang didampingi oleh Andi Subakti dari Dewan Pembina FHI. (asd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: