Perjuangan Penyandang Cacat Jember Dambakan Kota Inklusi

JEMBER (titik0km.com) – Langkah pegiat penyandang disabilitas untuk mendorong kota Jember menjadi kota yang ramah untuk para penyandang cacat, masih harus tersandung-sandung. Pada saat diadakan deklarasi penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Jember Menuju Kota Inklusi pada hari Minggu (01/12) itu, beberapa instansi Pemkab Jember yang terkait tidak hadir, kali ini dengar pendapat dengan Bupati masih belum juga terealisasi.

Menurut Asrorul Mais, salah seorang pegiat organisasi Persatuan Penyandang Cacat (PERPENCA) Jember memang awalnya agenda dengar pendapat dijadwalkan dilaksanakan Selasa (03/11) pada pukul 09.00, “Namun rupanya Bapak Bupati Kabupaten Jember membatalkan karena harus berangkat ke Surabaya dan diganti pada tanggal 10 Desember mendatang, padahal kami sudah siap dengan paparan, mengapa kota Jember sudah harus mulai berubah menjadi kota inklusi bersama teman-teman,” ujar Asrorul Mais.

Pada UU No. 19 Tahun 2011 tentang pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas memang telah ditetapkan bagaimana hak dari para penyandang cacat harus dipenuhi sama seperti umumnya, seperti pemerintah daerah harus mampu menciptakan kehidupan yang inklusif dalam setiap aspek kehidupan bagi penyandang cacat.

Pemerintah memenuhi akses kepada para disabilitas, sebagaimana tercantum juga untuk pemenuhan hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. “Termasuk juga pada bidang pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, serta semua aspek kehidupan yang mengakui persamaan hak dan penghormatan terhadap hak dan martabat setiap orang tanpa ada perbedaan atas dasar kecacatan,” papar Asrorul Mais

“Coba saja dilihat dalam undang-undang disyaratkan bahwa sebanyak 1 persen dari jumlah tenaga kerja dari satu perusahaan direkrut dari para penyandang cacat sebagai tenaga kerja, itu saja masih belum bisa diwujudkan, kemudian masalah lain yang menyangkut kota inklusi, apakah alun-alun kota Jember ini sudah ramah terhadap para penyandang cacat, apakah gedung Pemkab ini juga bisa diakses para penyandang cacat? Ironisnya gedung DPRD yang katanya rumah rakyat juga masih tidak memberikan akses untuk memudahkan penyandang cacat saat berada di gedung itu,” tegas Asrorul Mais lagi.

Beberapa keluhan tentang fasilitas publik yang dirasa tidak mendukung keberadaan penyandang cacat yang seharusnya menjadi perhatian Pemkab dan instansi yang terkait juga mengemuka, pasalnya di sektor pendidikan masih ada diskriminasi tentang penyandang cacat yang akan melanjutkan sekolah di tingkat menengah, atas dan perguruan tinggi.

“Pada prinsip kami sengaja mendorong untuk Jember menjadi kota inklusi dengan menerapkan perda inklusi, karena penyandang cacat juga berhak atas kemandirian serta persamaan hak dan penghormatan tanpa perbedaan dengan dasar kecacatan, ini yang akan kami perjuangkan secara terus menerus, salah satunya lewat acara deklarasi penandatanganan Piagam Komitmen Bersama Jember Menuju Kota Inklusi, yang kemarin dilakukan,” pungkas Asrorul Mais, sambil berharap semua keluarga penyandang cacat juga mendukung kota Jember menjadi kota inklusi bagi para disabilitas. (asd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: