Dari Sini Semua Berawal

PP Tentang P3K Sudah Diteken, Ada Dua Jalur Untuk Honorer dan GTT

PP Tentang P3K Sudah Diteken, Ada Dua Jalur Untuk Honorer dan GTT

Jember, (titik0km.com) – Disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49 tahun 2018 tentang Management Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) belum lama ini mendapat direspon dari Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR, menurut Bupati perempuan pertama di Jember ini, disahkannya PP P3K merupakan respon baik yang diberikan Presiden RI Jokowi terhadap persoalan ribuan Honorer dan GTT .

“Ini respon baik dan jawaban yang diberikan pemerintah pusat dalam menangani persoalan Honorer dan GTT, karena persoalan ini tidak hanya terjadi di Jember, tapi di seluruh daerah di Indonesia, dan kemarin kita sudah mengundang kepala BKN pusat untuk rakor dengan BKD se Jatim, kebetulan saya sebagai koorwil Apkasi Jawa Timur, dan persoalan ini juga menjadi bahasan saat itu,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR Senin (3/12/2018) saat menghadiri acara Hari Disabilita Internasional di RRI Jember.

Menurut Bupati, untuk Honorer dan GTT memang hanya punya dua pilihan jalur untuk menjadi pegawai negeri, yaitu melalui jalur PNS dan P3K, dan untuk P3K ini bisa bergerak jika PP sudah ditanda tangani pemerintah pusat sebagai payung hukum.

“Memang ini sebuah pilihan yang harus disyukuri bersama, karena memang untuk Honorer dan GTT memiliki dua jalur untuk diangkat menjadi pegawai, yaitu jalur PNS dan P3K, dan saat ini kita sudah menyiapkan SP-SP (Surat Penugasan) yang diterbitkan untuk GTT yang mengisi formasi kosong, dan data itu yang akan kita kirim ke Kemenpan guna disetujui pengangkatannya untuk mengisi formasi kosong yang ada,” ujarnya.

Namun meski demikian, Bupati berharap agar pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperioritaskan Honorer maupun GTT dari daerahnya sendiri, “Memang persoalan untuk pengangkatan Honorer dan GTT sangat penting, ini menyangkut SDM, karena untuk menentukan masa depan bangsa, soal kualitas guru menjadi tanggung jawab bersama, sehingga perlu diadakan test seleksi bersama untuk persyaratan, dan kami mendorong kepada pemerintah pusat agar Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk memperioritaskan GTT dari daerahnya sendiri, seperti di Jember ya kita akan angkat GTT yang ber KTP Jember, apalagi kita tidak kekurangan suplay guru, dan ini saya kira sebagai solusi,” pungkas Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR. (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *