Sekali Lagi FHI Minta Pemerintah Tegas Tangani Honorer yang Tidak Lulus

LEBAK (titik0km.com)Forum Honorer Indonesia (FHI) saat ini terus memantau dan mengikuti proses pengumuman Honorer K2 yang diumumkan oleh Kementerian PANRB. Hal ini dilakukan oleh FHI pada saat Rapat Koordinasi FHI yang diadakan di Lebak pada tanggal 15 s/d 16 Februari 2014, karena FHI melihat adanya proses pengumuman honorer K2 masih jauh dari yang diharapankan.

Menurut Eko Imam Suryanto, Sekretaris Jendral Dewan Presidium FHI, beberapa hal yang dipantau oleh FHI adalah mengenai hasil pengumuman. Secara umum FHI menilai bahwa dari data honorer yang lulus, masih terlihat Kementerian PAN RB masih belum menerapkan penilaian afirmasi yang telah disetujui antara pada saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada tanggal 3 Februari 2014 yang lalu. “Dari analisa data yang dilakukan FHI maka kami mengambil kesimpulan bahwa hampir 80% adalah TMT 2003/2004. Ini tentunya kurang memberi rasa keadilan bagi pegawai honorer k2 yang memiliki masa kerja lebih panjang,” jelas Eko melalui rilis yang diterima Titik Nol Kilometer pada Minggu (16/2).

Eko juga menambahkan bahwa honorer yang dinyatakan lulus dari segi usia banyak yang berusia antara 25 sampai 32 tahun. Hal ini tentunya akan menambah kekecewaan dari para honorer yang memiliki masa kerja yang lebih panjang. “Jika kembali pada PP 56 Tahun 2012, sebetulnya ada kebijakan MenPANRB yang menabrak amanah dari PP tersebut, yaitu kebijakan kuota 30% serta dasar pelaksanaan tes yang menggabungkan antara TKD dan TKB. Dalam amanah PP seharusnya dilakukan TKD terlebih dahulu, baru setelah lulus TKB. Maka dari itu FHI meminta pemerintah untuk menambah kuota khususnya guru. Harapannya adalah untuk memenuhi rasa keadilan bagi para honorer,” papar Eko.

Terkait pernyataan MenPANRB, melalui Kepala Biro Hukum dan Komunikasi KemenPANRB yang memberikan pernyataan yang menyatakan bahwa honorer k2 yang gagal diserahkan ke daerah adalah konyol. “Sekali lagi FHI menegaskan bahwa pemerintah harus segera membuat juklak tertulis dan tegas dalam penanganan honorer k2 yang tidak lulus. Hal ini untuk meredam kegalauan dan gejolak jika hal ini tidak dituntaskan,” tegas Eko.

Eko sendiri mengaku bahwa FHI sudah menemukan beberapa indikasi kecurangan, bahkan bukti yang pada saat yang tepat akan dibuka ke publik. Sehingga FHI merasa perlu untuk menekankan pembuatan peraturan yang tegas dan tidak hanya sekedar pernyataan lisan. “Tidak hanya itu, FHI juga meminta segera dibuat penjabaran UU ASN melalui PP yang mengakomodir seluruh honorer K2 menjadi PPPK atau tambah kuota untuk bisa mengangkat kembali honorer K2 yg tidak lulus khususnya guru. Terpenting dari semua itu, FHI meminta kepada BKD untuk secara bijak menindaklanjuti hasil pengumuman kelulusan honorer K2 dengan tidak mengutak atik dan merubah hasil pengumuman. BKD cukup menempelkan hasil pengumuman,” pungkas Eko Imam Suryanto yang saat itu didampingi oleh Ketua Dewan Presidium Pusat, Hasbi,SPd,MM, Bpk Utom selaku Ketua FHI Lebak, Herman selaku Ketua FHI Tangerang, Habieb selaku Ketua Panitia Raker FHI dan Tati Supriati Ketua Team IT dan Data FHI Pusat. (asd)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: