Sidang Gugatan DPRD Jember Digelar di PN, Tergugat Tidak Hadir

Sidang gugatan perdana terhadap legalitas Interpelasi dan Hak Angket DPRD Jember oleh Slamet Mintoyo warga Desa Lem bengan Kecamatan Ledokombo Jember, dengan daftar gugatan nomor perkara 26/Pdt.G/2020/PN/Jmr sedianya digelar hari ini Kamis (5/3/2020).

Namun karena pihak tergugat, dalam hal ini Pimpinan DPRD Jember maupun perwakilannya tidak hadir. “Pihak tergugat tidak ada yang hadir, padahal saya jauh-jauh dari Ledokombo saja hadir, lha ini kantor DPRD hanya berjarak tidak lebih dari 2 kilo dari PN (Pengadilan Negeri, red) malah tidak ada yang hadir, saya kecewa,” ujar Slamet Mintoyo.

Slamet menilai, dirinya selaku warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional untuk turut serta mengawal program pemerintah, dan apa yang dilakukan ini juga mewakili sebagian masyarakat di Jember. “Saya menggugat ini tidak ada pesanan atau titipan dari pihak manapun, saya murni menggugat karena saya melihat Hak Interpelasi dan Hak Angket DPRD Jember cenderung di politisasi, dan rakyat yang dirugikan,” ujar Slamet.

Kuasa Hukum Slamet Mintoyo, Heru Nugroho SH., dan Moh. Husni Thamrin SH., yang mendampingi penggugat menyayangkan ketidak hadiran satupun pimpinan maupun anggota DPRD di persidangan. “Ini menunjukkan kalau DPRD tidak menghargai pengadilan, padahal di media sebelumnya, mereka berkoar siap menghadapi gugatan, dan akan di backup oleh 25 pengacara, nyatanya mana? Satupun perwakilan tidak ada yang hadir, ada 50 anggota DPRD plus yang katanya ada 25 pengacara, tapi tidak satupun yang hadir di persidangan,” sesal Heru Nugroho kepada sejumlah wartawan.

Menurut Heru, alasan tidak hadirnya tergugat maupun perwakilan adalah karena pimpinan dewan sedang ke Jakarta untuk menyerahkan hasil sidang Hak Angket ke Kemendagri. “Apa iya 4 pimpinan dan seluruh anggota DPRD ke Jakarta semua, terus yang katanya ada 25 pengacara tapi tidak satupun yang hadir,” gerutunya.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim PN Jember Wahyu Widuri inipun ditunda hingga tanggal 16 Maret 2020.
Seperti diberitakan sebelumnya, Slamet Mintoyo warga Jember melakukan gugatan Citizen Lawsuit terkait legalitas pembentukan hak angket DPRD Jember, sedangkan ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi terkait gugatan ini, kepada wartawan menyatakan siap menghadapi gugatan dan menghargai hak konstitusi.

“Ketemu di Pengadilan saja, karena sudah masuk ranah pengadilan, maka sebagai warga negara yang baik, DPRD siap untuk menghadapi gugatan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Itqon.
Itqon menilai, selama ini DPRD hanya menjalankan hak dan kewenangannya, dan merasa tidak melanggar apa pun. “Sampai jumpa di pengadilan saja,” pungkasnya. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: