Sidang Gugatan ke Dua, Penasehat Penggugat ‘KO’ Tergugat dkk

Jember, (titik0km.com) – Sidang gugatan Citizen Law Suit terhadap Interpelasi dan Hak Angket DPRD Jember, oleh Slamet Mintoyo (55) warga Desa Lembengan Ledokombo memasuki sidang kedua, hadir pada persidangan kedua antara lain ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, tim Pansus Hak Angket, beberapa anggota dewan dan sejumlah pengacaranya.

Dari data yang diterima media ini, sedikitnya 32 relawan pengacara tergugat mengikuti sidang yang digelar pada Seni (16/3/2020), namun meski sidang kedua ini digelar dengan dihadiri pihak penggugat dan tergugat lengkap dengan masing-masing pengacara, sidang kali ini masih belum menghasilkan putusan.

Justru pada sidang kedua ini, ketika majelis hakim baru memulai persidangan, 32 Pengacara yang mendampingi pihak tergugat, menyisakan 1 pengacara yang bisa mendampingi tergugat, dalam hal ini DPRD Jember, karena 31 pengacara yang hadir tidak memenuhi legal formil yang menjadi ketentuan persidangan.

“Masih belum menghasilkan apa-apa, tadi baru dibuka, kami menanyakan legal formil pengacara yang menjadi pendamping tergugat, ternyata hanya 1 yang memenuhi syarat legal formil, memang sempat diskors, tapi akhirnya dilanjutkan, dengan dilakukan mediasi,” ujar Thamrin dan Heru Nugroho selaku kuasa hukum penggugat.

Namun Thamrin menyayangkan pihak tergugat yang tidak mau menghadiri mediasi, menurutnya, hal ini menunjukkan kalau adanya kesan tidak siap dan mengabaikan hukum. “Tadi saat dipersidangan ketua DPRD hadir, tapi kenapa saat dilakukan mediasi malah pergi, ini sudah tidak benar, ayolah berikan pendidikan politik kepada masyarakat, jangan asal kabur ditengah proses persidangan,” tantang Thamrin.

Akibat dari gagalnya mediasi ini, sidang ditunda lagi dua pekan ke belakang, tepatnya pada 30 Maret 2020, namun pihak penggugat meminta agar sebelum ada penetapan putusan pengadilan, pihak tergugat menghentikan dulu tahapan hak angket yang sedang bergulir.

“Masa kerja hak angket sudah mau habis, kalau ini ditunda, akan merugikan masyarakat, oleh karenanya kami minta majelis hakim mengeluarkan fatwa, agar pihak tergugat dalam hal ini DPRD Jember menghentikan dulu proses hak angket, sampai ada keputusan final di pengadilan,” ujar Thamrin.

Sementara ketua DPRD Jember Itqon Syauqi saat dikonfirmasi mengani alasan meninggalkan pengadilan ketika mau dilakukan mediasi, sampai berita ini ditulis masih belum memberikan jawaban, begitu juga dengan Didik Muzani salah satu perwakilan penasehat hukumnya juga belum memberikan keterangan resmi. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: