Titik 0 km | Dari Sini Semua Berawal
Anda di sini: Home » Inspirasi » Sosialisasi BPNT dan SLRT, Bupati Undang Operator Desa dan PKH

Sosialisasi BPNT dan SLRT, Bupati Undang Operator Desa dan PKH

Sosialisasi BPNT dan SLRT, Bupati Undang Operator Desa dan PKH

Jember (titik0km.com) – Pemkab Jember menggelar sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). Sosialisasi yang dihadiri Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. Sosialisasi ini berlangsung di Aula PB. Soedirman Pemkab Jember,  Jum’at 23 November 2018.

Dalam sambutannya, Bupati Faida menyampaikan, sosialisasi bertujuan untuk menyamakan persepsi dan menyepakati mekanisme yang sinkron antara daerah dengan pusat.
“Masalah yang dikeluhkan bertahun-tahun, seperti data yang  belum masuk BDT. Maka hari ini kita menyamakan presepsi dan langkah menyepakati mekanisme yang sinkron dengan pusat,” terang bupati.

Bagi warga yang belum masuk BDT (Basis Data Terpadu) tetapi keadaannya sangat sulit,  maka penyelesaiannya dengan memasukkan dalam data program Rastrada. Saat ini Pemkab Jember telah menyiapkan Rastrada dengan kuota lebih 8.000 penerima manfaat yang dimungkinkan tidak masuk dalam BDT.

Lebih jauh bupati menjelaskan, Pemkab Jember telah menugaskan 7.500 mahasiswa penerima beasiswa untuk melakukan verifikasi dan validasi 184 data penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Data yang dikumpulkan dapat menjadi bahan evaluasi.

Data tersebut juga guna membantu masing-masing desa dan kelurahan untuk dijadikan bahan musyawarah kelurahan (Muskel) dan musyawarah desa (Musdes), untuk membantu menentukan layak atau tidak layak menerima BPNT.

“Dari muskel dan musdes akan menghasilkan kesimpulan, layak di usulkan atau tidak. Ini menggunakan mekanisme. Bukan bekerja sendiri-sendiri, tapi sinergisitas pusat dan daerah,” ujar bupati.

Meski demikian, data yang telah ada tetap dievaluasi setiap bulan. Ini untuk menentukan kelayakan penerima manfaat dalam memperoleh bantuan.

Bupati Faida melanjutkan, tahapan-tahapan itu untuk menyaring potensi-potensi konflik yang ada dan menjadi suatu upaya bersama.  Terkait Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), bupati menjelaskan, Jember telah mengembankan sistem pada tahun ini. Bukan hanya di tiga rumah sakit daerah, tetapi juga ada di beberapa desa sebagai uji coba dan percontohan.

SLRT menjadi sistem yang bertujuan untuk mempercepat akses layanan sosial dan menyederhanakan layanan rujukan sosial.”Kita coba di beberapa desa tertentu. Terdapat 20 tempat layanan yang sudah berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Masalah sosial yang penting ditangani seperti PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), yang sangat erat urusannya dengan HAM. “Kita harus punya tekad, jangan sampai ada seorang pun yang boleh terpasung di Kabupaten Jember,” tegasnya.
Bupati juga menjelaskan ada 30 hakim yang ditugaskan untuk menggelar sidang isbat nikah di setiap desa, yang dilaksanakan setiap hari Jum’at.  (*)

Bagikan :

Leave a Comment

Scroll to top