Oleh : Mike Reyssent*
Riuh rendah lagi perpolitikan negeri ini, ketika beberapa hari lalu, Jokowi mengumumkan jumlah menteri yang akan bergabung dalam kabinetnya nanti. Pakar politik dan stasiun tipi ramai ramai membuat opini dan berasumsi dengan segala kepentingannya masing masing.
Semua orang sudah tahu, apalagi pakar politik, bahwa untuk urusan menentukan menteri dalam sebuah pemerintahan, hal itu sepenuhnya adalah hak Prerogatif seorang Presiden. Lalu kenapa sekarang mereka meributkan, ketika presiden terpilih Jokowi mengumumkan susunan kabinetnya? Apakah pakar politik itu tidak mengerti arti kata dari hak Prerogatif itu?
Dengan berbagai macam argumen yang dibuat buat, mereka membuat asumsi seakan akan Jokowi menjilat ludah sendirilah, Jokowi tidak konsisten dengan ucapannya, sasaran empuk untuk diserang oleh koalisi Prabowo Hatta , belum lagi jika kita menonton stasiun tipi dari kubu yang kalah ini.
*****
Jika menonton berita ataupun acara talk show, di stasiun televisi yang memang beda ini, sering kali, membuat saya tertawa, karena mereka memang semakin lucu saja membuat opini, atau menggiring penonton dengan pemikiran yang benar benar lucu.
Apa sih, yang salah dengan jumlah 34 menteri dan 16 diantaranya dari professional parpol seperti yang disebutkan Jokowi beberapa hari lalu? Perampingan kabinet hanya hisapan jempol? Dalam pengumuman kemarin, Jokowi merencanakan, posisi Wamen itu hanya satu yaitu Wakil Menteri Luar Negeri. Coba bandingkan dengan jumlah Wamen di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II yang berjumlah 17 orang, tapi dengan Wakil Menteri hanya 1 itu, masih dibilang kurang ramping juga. Jadi, berapapun jumlah menteri yang akan dipakai Jokowi nanti pasti akan dicela dan dianggap salah, oleh mereka yang kelihatan sirik ini.
Seperti kasus mobil menteri kemarin. Ketika Jokowi memutuskan, menterinya nanti akan memakai mobil bekas, mereka membuat berita bahwa mobil bekas yang baru 5 tahun pakai itu, perlu perawatan tambahan yang harganya sangat mahal. Apakah perawatannya bisa lebih mahal dari harga sebuah mobil baru? Lalu, jika memang perawatannya lebih mahal dari harga sebuah mobil baru, siapa nanti yang akan mau memakainya atau membelinya jika tidak dipakai oleh menterinya Jokowi?
Coba kalau Jokowi memutuskan akan memakai mobil baru, mereka pasti akan memberitakan dengan lebih sengit lagi, tentang pemborosan anggaran yang dilakukan oleh Jokowi. Jadi apapun juga yang dilakukan Jokowi pasti akan salah dimata mereka.
*****
Apakah ketika Jokowi memutuskan akan memakai 16 orang menteri dari profesional parpol itu salah dan atau sarat dengan kepentingan politik?
Seperti sudah saya tulis di atas, untuk menentukan menteri, itu adalah hak prerogatif seorang presiden, dan hal itu adalah mutlak tidak dapat diganggu gugat!
Siapapun dan berapapun jumlah orangnya yang ingin dipakai dalam kabinet pemerintahan yang akan datang, semestinya tidak lagi menjadi masalah dan bukan lagi menjadi polemik. Karena, jika kita kasak kusuk mempermasalahkan hal itu, bukankah sama saja dengan ikut campur urusan yang menjadi hak prerogatif presiden?
Sudah sejak jauh hari, Jokowi membuka diri dan meminta masukan dari semua kalangan, untuk membantunya dalam menentukan menteri dikabinet pemerintahannya nanti. Apakah tindakan itu pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya? Apalagi Jokowi juga sudah menegaskan kembali, siapapun yang menjadi menteri dikabinetnya nanti, harus melepaskan atribut parpolnya. Hal itu merupakan syarat mutlak yang tidak dapat ditawar lagi. Lalu bagaimana dengan KIB Jilid II yang sebagian menterinya menjabat sebagai ketua parpol?
Ketika masa kampanye dulu, Jokowi sudah sering mengatakan koalisi yang dibangunnya adalah koalisi kerjasama tanpa pamrih, lalu apakah tindakan Jokowi memberikan 16 kursi menteri ke profesional parpol itu disebut dengan menjilat ludah sendiri?
Pertanyaan itu yang selalu menjadi polemik sejak masa kampanye lalu, karena berkaitan dengan sistem politik dagang sapi. Mengenai sistem dagang sapi ini, saya sudah pernah menulisnya, begitu juga Jokowi sudah menjawabnya.
Jika sebelum pilpres, sebuah kubu calon presiden sudah ribut mengenai pembagian jatah kursi, bila memenangkan pilpres, atau jika sebuah parpol, sudah mengajukan penawaran, atau ditawarkan kursi menteri, sebelum mendukung capresnya, nah itu yang disebut dengan politik dagang sapi. Sangat berbeda dengan setelah memenangkan pilpres, lalu Jokowi memberi kesempatan kepada parpol yang sudah membantu memenangkan pilpres, untuk membantunya juga di kabinetnya.
Cuma, selayaknya semua kasus apapun, tergantung dari sisi mana kita ingin melihatnya. Para pakar politik, media tipi dan media onlinepun, berbicara juga tergantung kepentingannya sendiri. Bagaimana jika kubu Prabowo-Hatta yang memenangkan pilpres lalu, apakah kabinetnya tidak sarat dengan kepentingan politik?
Saya tidak akan menanggapi omongan dari pakar hukum tata negara Margarito Kamis, yang mengatakan Jokowi jadi sasaran empuk Koalisi Merah Putih. Karena omongan itu, saya anggap tidak mendasar, mengandung ancaman dan provokasi dan tidak seharusnya pakar hukum tata negara mengeluarkan omongan seperti itu.
Oleh sebab itu, sekarang biarkan saja Jokowi sebebas bebasnya menentukan menteri dikabinetnya, selama masih dalam koridor yang bisa dianggap wajar (misalkan, tidak mengambil narapidana yang tersangkut koruptor untuk menjadi menterinya, apalagi yang seperti ini, please deh karena menteri yang satu itu…banget. Jangan lagi ada intervensi dalam bentuk apapun, entah itu berupa opini pesanan, ataupun berita yang menyudutkan.
Catatan : Biarkan pemerintahan Jokowi-JK bekerja dulu, jika nanti ternyata dalam pemerintahannya terbukti, bahwa menteri yang diangkat oleh Jokowi tidak bekerja maksimal untuk rakyat, barulah kita semua bersama sama mengkritisi. Salam Damai…. (*)
