Bupati Faida Bongkar Mafia SK Pensiun di Lingkungan Pemkab Jember

Jember (titik0km.com) – Komitmen Tegak Lurus Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR, tak akan pernah kendor. Terbaru, bupati perempuan pertama di Jember itu, berhasil mengungkap pemain SK pensiunan berbayar dan tentu melanggar hukum.

Kepada sejumlah wartawan, mulanya bupati mengaku menerima laporan dan keluhan sejumlah calon pensiunan. “Mulanya saya bingung. SK yang mana?. Karena semua SK pensiun yang saya tandatangani, sudah dibagikan langsung dan gratis,” kata Bupati Faida, Selasa (25/6/2019) usai menyerahkan 106 SK Pensiun.

Mendapat keluhan tersebut, bupati langsung meresponnya. Terlebih, dia menerima informasi bahwa beberapa calon pensiunan menyebut, bahwa mereka menyetorkan berkas ke oknum bersinisial S. Padahal, oknum bersangkutan tak lagi bertugas di BKD Pemkab Jember. “Setiap kali setor berkas pengajuan SK pensiun di rumah oknum itu,” ungkapnya.

Semakin membuat bupati geram, pengakuan sejumlah pelopor padanya, menyebut juga dimintai sejumlah uang. Katanya, uang yang diminta untuk mempermulus urusan pusat. “Padahal pusat tidak ada bayar gitu-gituan,” imbuhnya.

Ternyata, informasi yang diterima bupati, oknum tersebut sudah memobilisasi ratusan calon pensiunan. “Buktinya, kami menemukan ratusan berkas pengajuan pensiun di rumahnya. Langsung saya perintahkan untuk diambil, dan segera diproses,” katanya.

Proses pemeriksaan Inspektorat sedang dilakukan. Bahkan oknum tersebut sudah langsung  dimutasi. Tak selesai di sana. Pelaku yang mengingkari semangat tegak lurus tersebut, juga bakal terancam sanksi tegas.

Supaya para korban tahu bahwa berkas mereka masih akan diproses, maka nama-nama mereka akan dipublikasikan di koran mainstream. Bahkan tegas, Bupati Faida akan memproses ratusan SK pensiunan dengan gratis dan cepat sesuai ketentuan. (*)

Bagikan :

Jadi Satu-Satunya Delegasi Indonesia di PBB, Begini Penjelasan Bupati Faida

Jember, (titik0km.com) – Diam-diam mata dunia memperhatikan Kabupaten Jember. Sebab sejak Jember dipimpin Bupati Faida, berbagai kebijakan pemda semakin berpihak pada Hak Asasi Manuasia (HAM).

Berangkat dari hal itu, Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang bermarkas di Jenewa Swiss, mengundang khusus Bupati Jember, dr. Hj. Faida MMR, menjadi satu-satunya delegasi kepala daerah se-Indonesia di forum tersebut, Senin (17/6/2019).

Melalui rilis yang diterima media ini, salah satu yang sempat disampaikan Bupati Faida pada forum PBB tersebut diantaranya, tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2018, yang mengatur tentang kesempatan kerja untuk masyarakat lokal di Jember. “Banyak investasi baru di Jember, namun tidak berarti menjamin kesempatan kerja bagi pekerja lokal. Karenanya, kami terbitkan Perda,” ujar Bupati berlatar belakang dokter ini.

Tak selesai di sana. Surat Keputusan Bupati (SK) Jember tentang alokasi formasi ASN unsur disabilitas minimal 1 persen, juga telah diberlakukan di Jember. “Kami juga pernah menggelar job market khusus perempuan dan disabilitas,” tuturnya dengan nada bangga.

Selain pekerja lokal, produk lokal Jember juga menjadi perhatian Bupati Faida. Terbukti, beberapa investor yang berbisnis di Jember, semua perizinan dipastikan tanpa pungli. Namun, mereka harus bersedia ikut menjualkan produk lokal di tempat bisnisnya.

Kelompok lansia produktif juga tak luput dari perhatian Bupati Faida. Lansia produktif bersama disabilitas, dilibatkan sebagai mitra resmi Pemiab Jember, dalam beberapa kegiatan kedinasan seperti penyediaan katering dan sebagainya.

Lansia, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, ditegaskan Bupati Faida, bahwa Pemkab Jember menjamin kesehatan dan sekolah gratis. “Asuransi kesehatan dan sekolah kami gratiskan,” tegasnya.

Bahkan di Jember, mahasiswa miskin ber-KTP Jember, ditanggung biaya kuliah serta hidupnya. “Kami memasang target 5 ribu masiswa selama 5 tahun. Namun baru 3 tahun, sudah ada 7.500an yang memperoleh beasiswa itu,” ungkapnya.

Sebagai pelengkap semangat Jember Kota Ramah HAM, pemerintah hadir saat buruh migran bermasalah dan melindungi kelompok minoritas yang ada di Jember. (*)

Bagikan :

Kepeduliannya Pada HAM, Jadikan Faida Satu-Satunya Bupati Indonesia yang Diundang PBB

Jember, (titik0km.com) – Bupati Faida kembali menjadi perbincangan di dunia Internasional. Bukan karena penampilannya yang ‘mbois’. Tapi dia, sebagai bupati satu-satunya pemimpin daerah di Indonesia yang diundang PBB pada forum yang digelar di Swiss pada Senin (17/6/2019).

Faida dinilai layak menghadiri forum PBB tersebut, karena dinilai sebagai kepala daerah yang telah berperan aktif dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) pada masyarakatnya, sebagaimana kebijakannya yang selama ini dinilai berpihak pada pemenuhan HAM.

Patut dibanggakan. Sebab di negara Asia, selain Indonesia yang diwakili Bupati Faida, hanya Korea dan Nepal yang mendapat undangan sebagai delegasi. Sementara yang lain, berasal dari beberapa negara maju di Benua Eropa, seperti Australia, Afrika dan Amerika.

Data yang berhasil dihimpun Humas Pemkab Jember, negara-negara yang disandingkan dengan Bupati Faida, delegasi diantaranya berasal dari Amerika Serikat, Australia, Meksiko, Swedia, Uruguay, Italia, Spanyol, Korea, Prancis, Kamerun, Tunisia, Netherland dan Swiss sebagai tuan rumahnya.

“Tidak ada persiapan khusus, sebab apa yang akan di paparkan di dalam diskusi nanti merupakan hal yang selama ini sudah kami kerjakan, cuma bedanya hari ini akan kami paparkan di forum Internasional,” ujar Bupati Faida melalui sambungan telepon.

Bupati Faida sempat memberi bocoran tentang tema yang bakal jadi fokus materinya, seperti tema besar, “Jember sebagai kota ramah HAM serta tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG’S) dalam konteks global dan Internasional,” ujar Bupati.

Dia pun mengaku bangga, dipilihnya Jember sebagai perwakilan Indonesia. Artinya kata Bupati Faida, Jember bisa mengambil peran sebagai miniaturnya Indonesia yang ramah HAM. (*)

Bagikan :

Bupati Faida Himbau, Mulai Besok Instansi dan Warga Kibarkan Bendera Merah Putih

Jember (titik0km.com) – Mulai besok 20 Mei selama 10 hari hingga 1 Juni, Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR menghimbau kepada seluruh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Jember dan masyarakat luas untuk mengibarkan Bendera Merah Putih.

Pengibaran bendera ini merupakan untuk memperingati dua moment Hari Nasional yang ada di bulan Mei dan Juni, yakni Hari Kebangkitan Nasional pada 20 Mei dan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni.

“Mulai besok, kami sudah mengintruksikan secara khusus ke Camat, Lurah, Kades sampai kepala sekolah dan Puskesmas untuk mengibarkan sang saka merah putih secara terus menerus, pengibaran itu dimulai pada 20 Mei sampai 1 Juni 2019,” ujar Bupati Jember Minggu (19/5/2019).

Bupati menambahkan, tujuan himbauan pengibaran bendera ini untuk memulai mengumpulkan semangat kebangkitan menuju perjuangan kemerdekaan, dan pengibaran bendera secara terus menerus juga sebagai simbol pengobatan semangat persatuan bangsa Indonesia sebagaimana dulu kala.

“Peringatan ini adalah momentum yang sangat tepat untuk menggelorakan kembali jiwa asli Bangsa Indonesia melalui lambang-lambang suci bernegara yang selama ini telah terbukti menjadi pemersatu, jangan sampai kita terpecah belah hanya karena beda pilihan,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dalam suratnya ke pimpinan instansi dan bupati / wali kota mengajak memelihara momentum itu Hari Kebangkitan Nasional dan Hari Lahir Pancasila.

Maka alangkah eloknya jika kedua momentum tersebut kita satukan dengan cara mengibarkan Sang Saka Merah Putih, Rudiantara dalam suratnya.

Selain himbauan untuk mengibarkan Bendera Merah Putih, surat Menteri Kominfo juga berisi imbauan untuk melakukan upacara pada tanggal 20 Mei untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-111 ini mengangkat tema Bersatu untuk Bangkit. (*)

Bagikan :

Raih Rapor Merah, Bupati Faida Ingatkan 5 OPD

Jember (titik0km.com) – Rendahnya nilai Kepatuhan pelayanan publik di lingkungan Pemkab Jember oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia (ORI) disikapi serius oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR, sedikitnya ada 5 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi penyumbang nilai rendah dalam layanan publik, diantaranya Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Tenaga Kerja.

“Diberita yang ditayangkan kemarin kurang tepat OPD nya, yang benar Dinas Koperasi, Dinsos, Dishub, DLH dan Disnaker, 5 OPD ini yang nilainya rendah, sehingga OPD lain yang nilainya tinggi masuk pada penilaian rata-rata, ini kan umpan balik juga kepada dinas-dinas itu, dan bikin komitmen supaya rencana aksinya bisa diperbaiki, dan saya yakin bisa,” ujar Bupati.

Bupati juga mengingatkan ke 5 kepala OPD tersebut, jika pada 2019 ini masih merah, lebih mundur dari jabatannya, “Komitmennya mulai sekarang 2019 kalau tidak naik suruh mundur, berarti ya enggak sanggup to?,” ujar Bupati.

Sementara mengenai layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang sempat dimuat di Jatimtimes, bupati mengatakan, bahwa untuk Dispenduk nilainya cukup sedang, kalaupun ada layanan yang kurang, diperkirakan adanya tumpukan berkas di kecamatan-kecamatan, “Yang belum di cek yang numpuk di kecamatan-kecamatan,” ujar Bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Jember pada 2018, mendapat rapor kuning alias sedang dari tim penilai yang dilakukan oleh ORI, hal ini menunjukkan jika layanan publik pemkab Jembe masih dibawah memuaskan, dimana Jember mendapat nilai 57,42. (*)

Bagikan :

Ada KPPBC di Jember, Ini Harapan Bupati Faida

Jember (titik0km.com) – Hadirnya Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cuka (KPPBC) di Jember diharapkan tidak hanya hadir untuk menindak pelanggatan ketentuan cukai, akan tetapi lebih dari itu, kehadirannya diharapkan bisa bersinergi dengan membina Industri Kecil Menengah (IKM) yang berpotensi untuk mengekspor, hal ini yang diharapkan Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR saat menghadiri peresmian KPPBC Jember Jumat (23/11/2018).

“Kami bersama masyarakat Jember mendukung adanya Kantor Bea Cukai di Jember, Mari kita laporkan apabila ada yang melanggar ketentuan cukai, tapi tentunya pelayanan yang di KPPBC Jember bukan hanya pengawasan dan penindakan, tetapi juga membina dan mengakses bersama, karena bea cukai memiliki jaringan yang luas,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi menyampaikan, pemberantasan barang ilegal memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan pemuka agama,

Pemusnahan rokok ilegal berlangsung saat peresmian Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember di Jalan Kalimantan 33.

Pemusnahan dilakukan bersama Bupati Faida Jember dr. Hj. Faida, MMR, Kapolres AKBP Kusworo Wibowo, dan H. Misbah. “Untuk memastikan ilegal itu kita basmi,  kita sinergi. Ini adalah operasi gabungan antara kita semua,” katanya.

Barang ilegal, lanjut Heru, beredar banyak di kampung-kampung. Pemberantasannya memiliki tingkat kesulitan tinggi jika dilakukan sendiri-sendiri.Tidak hanya rokok, barang yang disita adalah barang-barang import tidak diijinkan yang dikirim melalui kantor pos yang dapat membahayakan masyarakat.

“Kita memastikan masyarakat terlindungi, dan masyarakat bisa bekerja lebih tenang karena legal itu memang mudah,” jelasnya.

Barang yang dimusnahkan sebanyak 32 kali tangkapan. Rinciannya 27 tangkapan rokok dan 5 tangkapan barang terlarang selama periode November 2018.

Kapolres Jember AKBP Kusworo mengapresiai peresmian KPPBC Jember. Ini memudahkan bagi Polres Jember untuk berkoordinasi terkait tindak pidana cukai.

“Semoga, adanya kantor pelayanan di Jember, semakin meningkatkan sinergi dan semakin bermanfaat bagus masyarakat Kabupaten Jember.”

AKBP Kusworo mengungkapkan telah merencanakan langkah-langkah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak mengonsumsi rokok tanpa cukai.Misbah juga menyampaikan apresiasi adanya kantor bea cukai di Jember. Sehingga kemaslahatan negara dan masyarakat dapat terwujud bersama-sama.

Selaku pemuka agama, H. Misbah menyampaikan, dalam perspektif agama sesuatu yang merugikan kepada masyarakat itu hukumnya haram.  Karena itu, perlu upaya penyadaran masyarakat.

Sementara Dandim 0824 Jember Letkol. Inf. Arif Munawar mengapresiasi berdirinya kantor bea cukai di Jember.

“Jember dengan beberapa pabrik rokok, dan terdapat beberapa produk yang perlu dilindungi. Untuk itu kehadiran bea cukai di Jember dapat memberikan manfaat bagi sekitarnya,” katanya. (*)

Bagikan :

Diundang UT Pusat, Bupati Faida Kembali Dapat Penghargaan

Jember (titik0km.com) – Bupati Jember dr. Faida, MMR kembali mendapatkan penghargaan atas dedikasinya dalam kepedulian memberikan beasiswa kepada ribuan Mahasiswa asal Jember, penghargaan ini diterima Bupati Jember saat menghadiri Pelaksanaan Upacara Wisuda Universitas Terbuka (UT) Periode 1 Tahun Akademik 2018/2019 Wilayah 1 di Balai Sidang Universitas Terbuka (Gedung UTCC) Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pemulang, Tanggerang Selatan, Selasa (6/11/2018). Bahkan dalam kesempatan tersebut, Bupati dinilai sebagai Mitra UT terbaik se Indonesia.
Bupati Faida dalam sambutannya berterimakasih kepada Universitas Terbuka yang telah membantu Pemkab Jember, bahwa sejatinya Pemkab Jember membangun sumberdaya manusia, dan tidak bisa bekerja sendiri tetapi harus melakukan sinergisitas dengan Universitas Terbuka. “Universitas Terbuka telah membantu kami dalam menyelesaikan sebagian tanggung jawab kami untuk menyiapkan sumberdaya manusia terbaik di Kabupaten Jember,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jember menyiapkan beasiswa bagi para guru Paud dan PGSD yang akan menyelesaikan sarjananya untuk syarat minimal kompetensi kompetensi para pendidik, sampai saat ini sudah memberikan beasiswa lebih dari 7000 mahasiswa se-Kabupaten Jember yang kuliah diseluruh penjuru Indonesia baik Negeri maupun swasta, termasuk Universitas Terbuka. “Dari 7000 lebih mahasiswa yang menerima beasiswa Pemkab Jember, 12,1 persen kuliah di Universitas Terbuka Jember dengan total mahasiswa 846 mahasiswa,” kata Bupati Faida dalam sambutannya.
Mahasiswa yang menerima beasiswa dari Pemkab Jember mendapatkan tugas kemanusiaan memverifikasi dan validasi data seluruh yatim piatu, janda miskin, keluarga miskin, keluarga difabel. “Pemerintah ingin data valid, karena mahasiswa orang yang independen, mempunyai integritas, karena mahasiswa harus menjadi generasi yang peduli,” tutur Bupati. (*)

Bagikan :

Temui Korban Bencana Palu Donggala Asal Jember, Ini Yang Dilakukan Bupati Faida

Jember (titik0km.com) – Bencana Gempa dan Tsunami yang melanda Palu dan Donggala Sulawesi Tengah pada awal bulan lalu, masih menyisakan masalah bagi warga yang mengungsi, seperti yang dialami oleh 85 korban gempa dan tsunami Palu Donggala asal Jember yang saat ini ada di Jember, untuk membantu meringankan bebannya, Selasa (30/10/2018), Bupati Jember dr. Hj. Faida bersama Muspika Ambulu menggelar bakti sosial bertajuk Berbagi Kebahagiaan bersama 85 korban dari 27 KK yang menjadi korban bencana alam Palu-Donggala

“Kegiatan hari ini adalah inisiasi dari masyarakat dan tokoh masyarakat diselenggarakannya di masjid, saya senang karena masyarakat Jember itu orang saling gotong royong dan peduli karena ini semua tanggung jawab bersama bukan hanya pemerintah. Saya berharap kepedulian ini bisa mengembalikan semangat para korban dan menjadikan mereka tidak merasa sendiri, tetapi merasa punya keluarga besar di Jember,” ujar Bupati Faida.

Hari ini sekaligus mendata dan sudah dikirimkan ke Pemkab Jember untuk adminduk sebagian besar sudah terselesaikan, dan sebagian yang belum, karena terdata sebagai warga Palu dan Donggala.

Oleh karenanya tidak perlu mengurus surat pindah jauh-jauh kesana Insya Allah antar Dinas Kependudukan Palu dan Jember sudah koneksi 1-2 hari ini akan terselesaikan.

“Nanti akan diantarkan melalui kecamatan dan desa dan untuk yang sekolah alhamdulillah sudah dapat sekolah. Semua disini dan sudah mulai aktif 1 minggu dan kita akan buatkan SK untuk seluruh korban bencana alam yang sekolah di Jember,” ujarnya.

“Untuk biaya ditanggung oleh Pemkab Jember baiknya SPP nya dan Apa keperluan buku dan seragamnya, tadi ada juga 2-3 yang laporan mahasiswa yang belum dapat sambungan kuliah di Jember. Kita sampaikan untuk dibantu untuk segera mendapat jurusan yang sesuai dan juga akan dibantu oleh Pemkab Jember,” imbuhnya.

UKT juga akan dibayarkan oleh Pemkab Jember semuanya dan setiap bulan mendapat bantuan hidup untuk mahasiswa ini Rp. 750.000 per mahasiswa.

“Dan tadi saya minta tolong untuk tokoh masyarakat pak Camat dengan muspika dan Kepala Desa, RT/RW untuk membantu mereka, ini supaya secara ekonomi bisa pulih kembali, karena ada yang jualan cilok ada yang dagang sayur segera di data apa keperluannya, kami akan membantu bersama-sama masyarakat untuk membantu mereka agar segera bisa mencari nafkah kembali,” terangnya.

Sementara Camat Ambulu Sutarman mengatakan, berbagi kebahagiaan kepada korban bencana yang selamat dari Palu-Donggala kembali ke Ambulu, memang itu masyarakat kami.

Terkait dana ini, pihaknya memang bersama-sama untuk memberi bantuan yang terdiri dari PCNU, Cabang Muhammadiyah 3, Muspika para Kepala Desa juga dari Pimpinan Gereja, Kepala Instansi serta juga dari Muslimat dan lain sebagainya.

“Sehingga di situ bersatu untuk membantu meringankan masyarakat Ambulu yang datang dari Palu-Donggala, tadi juga diserahkan bantuan secara langsung oleh Ibu Bupati terkait bantuan tersebut,” katanya. (*)

Bagikan :

Bupati Faida Temui Menteri ESDM, Ini Hasilnya

Jember (titik0km.com) – Upaya Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR terhadap polemik tambang emas Blok Silo dengan berkirim surat keberatan ke Gubernur dan menyerahkan tembusannya secara langsung ke Menteri ESDM Ignasius Johan di Jakarta Kamis (20/9/2018), dalam kesempatan tersebut, Bupati juga ditemui Kabiro Hukum Menteri ESDM Ghufron.

“Alhamdulillah, upaya Pemkab Jember untuk menolak dan keberatan dengan adanya rencana Eksplorasi tambang emas di Silo membuahkan hasil, tadi juga ditemui Kabiro Hukum Menteri ESDM dan mengatakan kalau Menteri ESDM bisa membatalkan lampiran 4 SK tersebut, dimana untuk lampiran 4 khusus tentang Blok Silo,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Menyusul kekhawatiran masyarakat Silo terkait kegiatan Eksplorasi, Bupati menyampaikan,bahwa Menteri ESDM memastikan akan mencabut lampiran 4 SK setelah ada surat rekomendasi dari Gubernur Jatim menindak lanjuti surat keberatan Bupati, “Selama Gubernur Jawa Timur juga tidak melakukan lelang atas Blok Silo, maka tidak ada kegiatan eksporasi yang bisa dilakukan, dan Pak Menteri memastikan akan mencabut lampiran 4 SK itu,” tandas Bupati.

Seperti diberitakan sebelumnya, tentang adanya rencana Eksplorasi tambang emas di Blok Silo Jember, Bupati dr. Hj. Faida MMR langsung bereaksi dengan berkirim surat keberatan kepada Gubernur Jatim dan Menteri ESDM, dalam surat berkop Bupati Jember dan berlogo Burung Garuda dengan Nomor surat 500/393/35.09.331/2018 tertanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim dan tembusan Menteri ESDM.

Dalam surat tersebut, Bupati menyatakan keberatan dengan ditetapkannya Blok Silo Kabupaten Jember sebagai WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ESDM, hal ini untuk menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Jember.

“Selama saya menjadi Bupati Jember, saya akan penuhi janji saya menolak tambang emas Silo, intinya saya mewakili rakyat Jember untuk berkomunikasi dengan Menteri ESDM dengan mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Jatim,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Bupati juga menegaskan, bahwa pihaknya dalam hal ini Pemkab Jember sampai saat ini tidak pernah menerbitkan rekomendasi atas keluarnya surat keputusan Menteri ESDM, bahkan surat keberatan Bupati terhadap rencana eksplorasi tambang emas Silo juga di unggah di akun media sosial miliknya, dan mendapat dukungan dari netizen Jember, “Yang  jelas pemkab Jember menolak adanya rencana eksplorasi tambang emas Blok Silo, karena akan merusak lingkungan, sebagai orang tua bagi rakyat Jember, saya harus melindungi warga saya,” tegas perempuan pertama yang menjadi Bupati Jember.

Seperti diketahui, BUMN Pertambangan yakni PT. Aneka Tambang (Antam) seperti dilansir dari media online kontan.co.id pada Mei 2018 lalu, melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan WIUP dan WIUPK Periode 2018.

Dalam surat tersebut, pemerintah menetapkan 16 wilayah pertabangan yang akan dilelang, terdiri dari 10 WIUP dan enam WIUPK, dengan total nilai kompensasi WIUP mencapai 1,76 Triliun, sedangkan WIUPK nilai kompensasinya sekitar Rp. 2.33 triliun, dari enam WIUPK yang ditetapkan, PT. Antam sudah mengincar beberapa blok yang nilainya cocok khususnya komoditas nikel dan emas, salah satunya Blok Silo yang ada di Kabupaten Jember Jawa Timur. (*)

Bagikan :