Mengusap Embun di Cermin Pendidikan

Mengusap Embun di Cermin Pendidikan

Oleh : Akhmad Fauzi*

Kembali, cermin pendidikan negeri ini harus bergambar buram, sebuah keanehan yang senantiasa diperankan dengan mulus dan berkesinambungan! Belum selesai trauma karut-marut “distribui UN”, kini hadir lagi kasus “KS dengan 0,5 gr. Sabu”. Kalau dari kacamata kehidupan memang ini tidaklah terlalu aneh. Tapi begitu kasus itu tergambar di kanvas pendidikan, seharusnya hal ini menjadi sesuatu yang menyakitkan! Mengapa? Continue reading “Mengusap Embun di Cermin Pendidikan”

Bagikan :

Berkunjung Ke Ulama Ternama Di Mekkah

kontributor titik0km bersama Syeikh Muhammad bin Ismail MEKKAH (titik0km.com) – Beberapa Ma‘had atau yang lazim disebut Pesantren di Makkah memiliki hubungan emosional dan spiritual yang erat  dengan Indonesia. Ini karena di ma’had-ma’had tersebut banyak pelajar yang berasal dari Indonesia. Salah satu ma’had yang menjadi tempat belajar santri dari Indonesia adalah ma’had yang diasuh oleh Syeikh Muhammad bin Ismail. Kunjungan ke ma’had yang diasuh oleh Muhammad bin Ismail kali ini, dilaporkan langsung dari Makkah al Mukarramah Saudi Arabia, oleh Continue reading “Berkunjung Ke Ulama Ternama Di Mekkah”

Bagikan :

Guru Tipe Umar Bakri atau Aburizal Bakrie?

Oleh: Iqbal Kholidi*

Ada tiga sosok orang tua yang kita kenal; orang yang melahirkan dan mengasuh kita (Wali/Orangtua) orang yang mendidik dan mengajarkan ilmu pada kita (Guru), dan orangtua dari pasangan hidup kita (Mertua).

Semua orang tua ingin masa depan anaknya memiliki masa depan yang cerah, semua orang tua tidak menginginkan putra-putrinya tidak berpendidikan, dan orang tua dalam keadaan apapun berusaha semampu mungkin untuk Continue reading “Guru Tipe Umar Bakri atau Aburizal Bakrie?”

Bagikan :

Blusukan vs Kunker

Oleh: Iqbal Kholidi*

Menteri BUMN Dahlan Iskan (DI) dan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menarik perhatian publik karena memiliki gaya kepemimpinan blusukan alias turun ke lapangan dalam bekerja, DI sekalipun kini masih “ribut” dengan DPR masih saja tidak mengusik dirinya untuk terus bekerja keliling nusantara.

Begitu juga Jokowi, menarik untuk di ikuti cara bekerjanya membenahi Jakarta, berkeliling ke kampung kumuh, sungai, rumah susun dan tanpa canggung menemui gubernur-gubernur “tetangga”, kementrian-kementrian bahkan puskesmas, kelurahan bahkan PMK tak luput dari perhatian kerja lapangan Jokowi.

Dahlan yang mantan jurnalis sudah terbiasa turun ke lapangan untuk mendapatkan sumber berita. Jokowi yang memiliki latar belakang pengusaha terbiasa turun langsung menangani bisnis. Kebiasaan ini terbawa hingga keduanya menjadi pejabat Negara. Bahkan ketika DI masih menjadi Dirut PLN dan Jokowi menjadi Walikota Solo keduanya juga konsisten melakukan kerja turun ke lapangan.

Sebagai pejabat eksekutif keduanya memang selayaknya lebih banyak turun kelapangan untuk mengeksekusi dan mengevaluasi kebijakannya agar rakyat segera merasakan manfaat dari kebijakan tersebut.  DI dan Jokowi juga tahu akan potensi yang di miliki di institusinya sehingga dalam mengaplikasikan programnya hampir pasti masalah financial bukan jadi hambatan untuk melakukan terobosan kerja. Mereka berdua mampu memetakan permasalahan yang harus di atasi dari hulu hingga hilir, mana skala prioritas yang harus segera di kerjakan dan mana yang memungkinkan di dahulukan. Bahkan tidak jarang satu terobosan bermanfaat dalam berbagai bidang.

Gaya bekerja dengan turun ke lapangan yang di lakukan menunjukkan keduanya tahu apa yang harus di lakukan dan di putuskan. DI dan Jokowi misalnya sangat tahu kemana dia harus turun lapangan atau turun kebawah (turba). Penulis menyimpulkan ada beberapa manfaat dari blusukan, yang pertama adalah “Intervensi”, beberapa BUMN memang perlu intervensi Mentri BUMN agar mau berbenah dan berubah maju. Jokowi mengibaratkan dirinya adalah lokomotif yang harus di ikuti “gerbong-gerbong” dia tidak segan-segan akan meninggalkan (memberhentikan) “gerbong-gerbong” yang tidak bisa mengikutinya. Kedua Motivasi, dengan turba pemimpin dapat memotivasi kepada jajaran di bawah menekankan bahwa keberhasilan bisa di capai bukan karena tidak mampu tapi karena tidak mau, DI memotivasi BUMN yang “mati suri” menjadi hidup lagi, yang baru bisa berjalan bagaimana bisa lari, yang sudah lari menjadi kencang larinya. Jokowi ingin menunjukkan sebuah spirit, bahwa  semangat ini harus diturunkan kepada seluruh birokrasi yang ada di Jakarta.

Ketiga adalah Supervisi, dengan turun ke lapangan pemimpin dapat memastikan perencanaan dan pengerjaan apakah benar-benar sudah berjalan sesuai tujuan program dan ketika jajaran di bawah menghadapi kendala, pimpinan bisa langsung segera mencarikan solusi.

Keempat turba dapat berfungsi sebagai Evaluasi, pemimpin dapat melakukan evaluasi secara faktual atas eksperimen atau keberhasilan skala kecil menuju langkah besar yang akan di lakukan. Sebagaimana yang di lakukan Jokowi tidak hanya sekali mengunjungi satu daerah, bahkan mengunjunginya lagi di lain waktu untuk memastikan instruksinya sudah di tindak lanjuti apa belum, tepat sasaran apa tidak.

Jokowi Ikut terjun ke lapangan ketika program di luncurkan dan memastikan infrastruktur pendukung siap dan sigap untuk menyukseskan program pemerintah DKI. Jokowi mengatakan menguasai medan itu penting.

Sebagai pejabat publik tentu selalu menjadi sorotan tidak hanya kebijakan akan tetapi gaya kerja blusukan yang di lakukan oleh keduanya, Max Sopacua salah satu fungsionaris Partai Demokrat dan anggota DPR ini menilai apa yang di lakukan dahlan Iskan yang kerjaannya ke daerah terus, di duga sebagai private campaign, artinya memiliki keinginan besar untuk untuk maju (Pilpres). (vivanews.com)

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mengkritik gaya Jokowi. Bang Yos terang-terangan meminta Jokowi untuk menghentikan blusukannya, karena tidk efektif. Namun Jokowi menegaskan gaya kepemimpinannya adalah blusukan dan selama 5 tahun kepemimpinannya akan terus menerus blusukan.

Bagaimana dengan kunker DPR? Kunjungan Kerja atau “blusukan” versi mereka justru selalu menuai kecaman bahkan penolakan seperti terhadap rencana kunjungan kerja Panitia Khusus RUU Pemerintahan Daerah DPR RI, ditolak oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Berlin/Jerman, PCI NU Jerman, dan Watch Indonesia. Mereka menilai kunjungan atau studi banding ke Jerman ini sama sekali tak ada gunanya.

Anggota DPR dianggap tidak memiliki sense of crises seharusnya melakukan penghematan anggaran. Kegiatan kunjungan kerja ke luar negeri merupakan bentuk pemborosan anggaran karena selama ini belum teruji efektivitas, manfaatnya dan sering salah sasaran.

Di tengah derasnya kritik publik terhadap kunjungan kerja (kunker), DPR malah berharap anggaran untuk kunker ke luar negeri untuk tahun 2013 ditambah. Hal itu terlihat dalam Rancangan APBN 2013 yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Peneliti Indonesia Budget Center (IBC) Roy Salam mengatakan, DPR kembali merencanakan berpergian ke 38 negara dengan anggaran mencapai Rp 248 ,12 milliar. Angka itu naik 77 persen dibanding anggaran tahun 2012 yakni sebesar Rp 139 ,94 milliar.

Mantan ketua MPR dan mantan Cagub DKI Hidayat Nurwahid menilai apa yang di lakukan oleh Dahlan Iskan dan Jokowi merupakan Birokrasi Kerakyatan, yang tujuannya untuk menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Menurut penulis, yang perlu di garis bawahi adalah, bahwa kepemimpinan merakyat tidak bisa dibentuk seketika dan dengan cara yang instan. Sikap dan ciri khas ini tidaklah dibentuk karena ada pilkada atau kegiatan yang semata-mata butuh dukungan. Pola merakyat ini terbentuk dari dulu, dari kehidupan keluarga, dari lingkungan dan dari pergaulan.

*Penulis kini Tinggal di PP. MHI Bangsalsari Jember.Twitter @iqblack_kholidi

Bagikan :

Momentum Maulid Rasulullah dan Umrah ke Baitullah

Oleh: Iqbal Kholidi*

     PADA beberapa waktu terakhir ini Kantor Imigrasi Jember banyak di padati oleh orang-orang mengurus paspor yang merencanakan menunaikan ibadah Umrah ke tanah suci Makkah, mereka bukan hanya warga Jember tapi juga orang-orang yang datang dari berbagai daerah. Rata-rata mereka para calon jamaah Umrah itu, adalah orang yang lanjut usia, kebanyakan dari mereka sebelumnya berencana dan sebagian sudah mendaftarkan diri sebagai calon jamaah Haji, lantaran daftar tunggu Haji yang antri hingga belasan tahun, sementara keinginan untuk menunaikan ibadah ke tanah suci tidak bisa di bendung lagi, mereka memilih untuk menunaikan ibadah Umrah terlebih dahulu. Daftar tunggu Haji yang antri hingga belasan tahun nampaknya menjadi berkah bagi para penyedia jasa pemberangkatan umroh, para pendaftar calon jamaah Umrah setiap hari berdatangan dan terus bertambah.

   Umat Islam begitu antusias untuk menunaikan Ibadah ke tanah suci Makkah, karena orang yang melaksanakan Haji dan Umrah adalah tamu Allah, artinya adalah hanya orang yang benar-benar mendapat Panggilan-Nya yang hanya bisa berangkat ke tanah suci, sekalipun secara materi ia kaya raya bilamana tidak “terpanggil” ia tidak akan mungkin ke tanah suci. Permohonan para tamu Allah di kabulkan berdasarkan Hadits ‘Abdullah Ibnu ‘Umar R.A. Nabi Muhammad SAW bersabda:

      “Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang Haji dan orang yang Umrah, adalah Tamu Allah. Dia (Allah Swt) memanggil mereka, maka merekapun menjawab (panggilan)-Nya dan mereka memohon kepada-Nya. Dia-pun memberikan permohonan mereka”.

      Dan balasan bagi yang melaksanakan Ibadah ke tanah suci sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW“Umrah (yang pertama) kepada Umrah yang berikutnya sebagai Kaffarat (penghapus) bagi (dosa) yang di lakukan diantara keduanya, dan Haji yang Mabrur tidak ada balasan baginya melainkan Surga. (Hadits Riwayat Malik, al Bukhari, Muslim, at Tirmidzi, An Nasa’i dan Ibnu Majah). Lihat shahih at-targhiib No. 1096

Umrah di Bulan Maulid

    Beberapa bulan sebelum dan setelah ritual akbar umat Islam se-dunia yakni Haji selesai, “pintu” masuk untuk gelombang jamaah Umrah ke tanah suci di tutup oleh pemerintah Saudi Arabia, kini “pintu” itu mulai di buka pada bulan Rabi’ul Awal (maulid).

    Sebagian besar masyarakat kita ketika datang bulan kelahiran Nabi yakni bulan Rabiul Awal (Maulid) menyambut dengan berbagai kegiatan, masyarakat muslim kita telah akrab dengan tradisi muludan. Pada intinya perayaaan maupun peringatan Maulid  Nabi Muhammad SAW itu merupakan bentuk pengungkapan kebahagiaan dan syukur atas terutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia ini. Yang di wujudkan dengan menyelenggarakan pengajian keimanan dan keislaman, mengkaji dan meneladani nilai-nilai luhur ajaran Nabi Muhammad SAW.

    Keinginan menggebu-gebu orang-orang ke tanah suci bersamaan dengan memasukinya maulid Nabi Muhammad SAW, menjadi momentum bagi kebanyakan orang-orang untuk memilih menunaikan Ibadah Umrah di bulan tersebut. Sehingga gelombang jamaah Umrah memadati dua tanah suci yakni kota Makkah dan Madinah. Bandara-bandara di banjiri oleh para calon jamaah Umrah, bahkan penyelenggara jasa pemberangkatan umrah harus mencarter pesawat untuk melancarkan pelayanan pemberangkatan dan kepulangan.

      Sesungguhnya dalam Islam tidak ada keterangan yang menyebutkan keutamaan pahala maupun kelebihan menunaikan Ibadah Umrah di bulan maulid, artinya sama saja dengan menjalankan ibadah Umrah di bulan di luar bulan maulid. Kecuali bulan Ramadhan yang memang jelas-jelas pahala amal ibadah di lipat gandakan.

    Baik ketika Haji maupun Umrah (meskipun diluar bulan maulid), para jamaah mendapat kesempatan mengunjungi kota Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Dalam sebuah Hadist Rasulullah SAW bersabda : “Siapa saja yang datang kepadaku untuk berziarah, dan keperluannya hanya untuk berziarah kepadaku, maka ALLAH SWT memberikan jaminan agar aku menjadi orang yang memberi syafa’at (pertolongan) kepadanya di hari kiamat nanti” (Hadist Riwayat Daruquthni).

      Dan juga yang perlu di ketahui dan di pahami adalah ritual prosesi Umrah (sebagaimana Haji) di lakukan di kota Makkah (kota kelahiran Nabi) tepatnya di Masjidil Haram bukan di laksanakan di Madinah, artinya ziarah ke makam Rasulullah SAW bukanlah bagian dari rangkaian ibadah Umrah. Rangkaian ibadah Umrah adalah Niat IhramTawaf, Sa’i dan Tahallul.

     Dengan di jadikannya momentum maulid Rasulullah SAW untuk Umrah ke tanah suci, telah menjadi magnet bagi kebanyakan umat Islam, mereka berduyun duyun ke tanah suci, bagi jamaah yang lanjut usia tentu ini harus menjadi pertimbangan akan padatnya manusia di sana, maka tidak ada salahnya menunaikan ibadah Umrah di luar bulan Maulid, karena dari segi pahala juga sama namun dari segi suasana di tanah suci jauh lebih lega dan longgar dari kepadatan manusia, sehingga di harapkan bisa menunaikan ibadah Umrah dengan sempurna dan berziarah ke makam Rasulullah-pun tidak terlalu berdesak-desakan. Wallahu a’lam bisshawab

*Penulis Tinggal di PP.MHI Bangsalsari Jember. Twitter @iqblack_kholidi

Bagikan :

Ironi Politik Dinasti dan Kepala Daerah Maju Sebagai Wakil

Oleh: IQBAL KHOLIDI*)

Majunya para mantan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya dalam pilkada memang cukup marak, ini tidak lepas dari upaya dari mempertahankan kekuasaan, dalam ilmu politik memang diajarkan tidak hanya bagaimana seseorang berusaha merebut untuk mendapatkan kekuasaan namun juga bagaimana cara untuk mempertahankan kekuasaan.

Permasalahannya adalah cara-cara melanggengkan kekuasaan itu terkadang berbenturan dengan semangat reformasi dan merusak demokrasi walaupun itu secara eksplisit tidak di larang dalam ketentuan undang-undang.

Bagaimana tidak, dalam suatu Pilkada ada incumbent “rela” menurunkan levelnya, dari yang sebelumnya menjabat kepala daerah, bersedia maju menjadi calon wakil kepala daerah. Misalkan seorang Bupati yang sudah menjabat dua periode, namun ingin tetap memimpin daerahnya lantas dia maju lagi untuk untuk ke tiga kalinya di Pemilukada dan rela maju sebagai Wakil Bupati, seperti incumbent Bupati Pasuruan Dade Angga yang berniat maju lagi untuk ke tiga kalinya, dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati,  jelas ini telah menyiasati aturan batasan memimpin dua periode bagi Kepala Daerah.

Ada juga fenomena politik melanggengkan kekuasaan yakni majunya istri incumbent kepala daerah di Pemilukada karena sang kepala daerah sudah memimpin dua kali masa jabatan, seperti yang terjadi di Pemilihan Bupati Kabupaten Probolinggo yang baru saja di menangkan oleh istri incumbent, dan Pemilu Kepala Daerah Kota Probolinggo dimana istri incumbent juga sudah mendaftar dan siap maju di Pemilihan Walikota Kota Probolinggo. Ada istilah yang populer untuk fenomena majunya istri, anak atau keluarga dalam meneruskan tahta politik ini dengan istilah politik dinasti, bahasa buruknya politik nepotisme.

Peraturan yang diajukan pemerintah melalui kementrian dalam negeri untuk membatasi praktek politik seperti diatas, hingga kini masih di matangkan dalam RUU Pemilu Kepala Daerah, RUU yang merupakan revisi atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, kini sudah menuai pro kontra di berbagai kalangan, upaya kemendagri dianggap sebagai melanggar HAM, melanggar demokrasi dan mengebiri hak politik warga negara. Sedangkan bagi yang pro, aturan itu perlu untuk segera diberlakukan agar tidak merusak demokrasi dan berpotensi menutup ruang bagi semua warga untuk menjadi pemimpin.

Kalaupun nanti peraturan yang membatasi itupun telah ditetapkan dan berlaku menjadi sebuah ketentuan dalam Pemilu Kepala Daerah, nampaknya pihak-pihak yang kontra dengan aturan tersebut tentu tidak akan tinggal diam dan berusaha melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi atau bahkan menemukan praktek baru dalam melanggengkan kekuasaan.

Nampaknya kedudukan telah membuat mereka nyaman dan enggan untuk beranjak dari tampuk kekuasaan. Dengan dalil ingin meneruskan dan melanjutkan pembangunan daerahnya, para incumbent mengatakan bahwa kehendak masyarakat luaslah yang mendorong mereka untuk terus berusaha melanggengkan kekuasaannya, dengan cara-cara maju lagi meski menjadi wakil atau mengorbitkan istri-istrinya sebagai calon kepala daerah.

Ada faktor krisis watak kenegarawanan pada elite-elie pemimpin kita, sehingga fenomena itu masih terjadi meskipun itu jelas-jelas tidak etis karena nampak sekali menggambarkan sebagai sosok yang haus kekuasaan. Hal ini berbeda dengan dinamika politisi yang menjalani karir politik yang menanjak dalam pemerintahan, jika dulunya Camat kemudian jadi Bupati lalu Gubernur bahkan menjadi Mentri. Tapi ini tidak, yang dulunya Menteri rela maju sebagai Wakil Gubernur atau bahkan duduk sebagai Walikota, yang dulunya ketua MPR rela maju lagi sebagai calon Gubernur atau bahkan turun pangkat menjadi ketua Fraksi,yang dulunya nyalon Presiden kini rela di lamar menjadi Wakil Gubernur.

Dinamika politik seperti ini nampaknya menjadi contoh bagi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah. Mereka tidak sungkan apalagi malu melakukan melanggengkan kekuasaan dengan upaya-upaya seperti itu. Partai politikpun juga masih ada yang menonjolkan wajah dinasti politik dalam kepengurusan partainya, SBY misalnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai demokrat, sedangkan anaknya Ibas menjadi sekjen Partai Demokrat. Sementara Megawati sebagai ketua umum di PDIP sedangkan anaknya Puan Maharani menjadi ketua DPP PDIP dan sang suami menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP. Artinya suasana dinasti politik di pemerintahan bisa saja bawaan dari kultur politik dinasti di tubuh partai politik. Adanya hegemoni dinasti politik di tubuh partai politik juga berpengaruh terhadap penetapan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik tersebut di Pemilu Kepala Daerah.

Kembali ke Khittah Reformasi

Rakyat telah menuntut reformasi pada tahun 1998, reformasi yang memiliki slogan melawan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Jadi, nepotisme adalah salah satu musuh gerakan reformasi. Rakyat waktu itu mengecam adanya nepotisme yang di lakukan oleh rezim Soeharto  dalam menguasai ekonomi dan politik negara, seperti mengangkat Siti Hardiyanti Rukmana yang tak lain adalah anaknya untuk menjadi Menteri Sosial.

Menegakkan semangat reformasi dalam bernegara dan berbangsa nampaknya kini semakin terkikis, atau mungkin kedewasaan dalam berpolitik dan bernegara bagi pelaku politik masih dalam proses tumbuh kembang. Semua pihak, baik masyarakat, tokoh dan media harus membangun kesadaran dalam bernegara. Ada banyak ironi. Kita menolak korupsi, tapi kita selalu memilih partai-partai berdasarkan uang. Kita menolak nepotisme,tapi kita memilih partai dan pemimpin yang nepotis.

Partai politik harus mampu menjaring calon pemimpin-pemimpin kepala daerah berdasarkan logika politik yang di butuhkan daerah, bukan berdasarkan logistik  politik  yang di janjikan.

 Negarawan atau Politisi

Pemilu kepala daerah Lumajang di pastikan Bupati incumbent maju untuk kedua kalinya, Bupati Bondowoso juga pasti maju lagi, Bupati Banyuwangi hampir pasti berkehendak melanjutkan. Bupati Jember sedang menjalani periode kedua. Akankah dari para pemimpin-pemimpin daerah tersebut kelak ketika masa jabatan periode ke dua sudah habis, ada yang mengikuti jalan politik yang telah di lakukan oleh bupati Probolinggo, walikota Probolinggo, atau bupati Pasuruan?

Maju sebagai wakil bupati atau menuntun istrinya mencalonkan diri sebagai bupati.Di sini mereka di uji apakah watak politisinya atau watak sebagai negarawan yang menonjol.

*) Penulis kini tinggal di PP. MHI Bangsalsari Jember. Twitter @iqblack_kholidi

Bagikan :