Terkait Tambang, Bupati Surati Gubernur dan Menteri ESDM

Jember (titik0km.com) – Menyusul terbitnya surat keputusan Menteri Energi Sumberdaya Mineral melalui Surat Keputusan No. 1802 K/30/MEM/2018 tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) periode 2018, dimana munculnya Blok Silo dengan lahan seluas 4 ribu hektar lebih di Kecamatan Silo yang akan di Eksplorasi untuk tambang emas.

Membuat Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR bereaksi dengan berkirim surat keberatan kepada Gubernur Jatim dan Menteri ESDM, dalam surat berkop Bupati Jember dan berlogo Burung Garuda dengan Nomor surat 500/393/35.09.331/2018 tertanggal 17 September 2018 yang ditujukan kepada Gubernur Jatim dan tembusan Menteri ESDM.

Dalam surat tersebut, Bupati menyatakan keberatan dengan ditetapkannya Blok Silo Kabupaten Jember sebagai WIUP sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Keputusan Menteri ESDM, hal ini untuk menjaga stabilitas wilayah Kabupaten Jember.

“Selama saya menjadi Bupati Jember, saya akan penuhi janji saya menolak tambang emas Silo, intinya saya mewakili rakyat Jember untuk berkomunikasi dengan Menteri ESDM dengan mengirimkan surat keberatan kepada Gubernur Jatim,” ujar Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR.

Bupati juga menegaskan, bahwa pihaknya dalam hal ini Pemkab Jember sampai saat ini tidak pernah menerbitkan rekomendasi atas keluarnya surat keputusan Menteri ESDM, bahkan surat keberatan Bupati terhadap rencana eksplorasi tambang emas Silo juga di unggah di akun media sosial miliknya, dan mendapat dukungan dari netizen Jember, “Yang  jelas pemkab Jember menolak adanya rencana eksplorasi tambang emas Blok Silo, karena akan merusak lingkungan, sebagai orang tua bagi rakyat Jember, saya harus melindungi warga saya,” tegas perempuan pertama yang menjadi Bupati Jember.

Seperti diketahui, BUMN Pertambangan yakni PT. Aneka Tambang (Antam) seperti dilansir dari media online kontan.co.id pada Mei 2018 lalu, melakukan evaluasi terhadap Peraturan Menteri (Permen) dan Keputusan Menteri (Kepmen) No. 1805.K/30/MEM/2018 tentang Harga Kompensasi Data Informasi dan Informasi Penggunaan Lahan WIUP dan WIUPK Periode 2018.

Dalam surat tersebut, pemerintah menetapkan 16 wilayah pertabangan yang akan dilelang, terdiri dari 10 WIUP dan enam WIUPK, dengan total nilai kompensasi WIUP mencapai 1,76 Triliun, sedangkan WIUPK nilai kompensasinya sekitar Rp. 2.33 triliun, dari enam WIUPK yang ditetapkan, PT. Antam sudah mengincar beberapa blok yang nilainya cocok khususnya komoditas nikel dan emas, salah satunya Blok Silo yang ada di Kabupaten Jember Jawa Timur. (*)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: