UN Rasa Nano Nano

Oleh: Akhmad Fauzi*

Dalil apalagi yang belum dikeluarkan, hampir semua telah tuntas terkupas lengkap dengan dasar-dasar penguatnya! Siapa yang belum bersuara, hampir semua elemen, kalangan, bahkan lintas disiplin ilmu berkoar-koar mengkuliti! Media apa yang luput dalam memberitakan, toh dunia maya pun ramai mempergunjingkan!Yah, sungguh UN rasa Nano-Nano. Betapa tidak, sampai budayawan gaek betawi pun (RS) begitu berani mengatakan UN tak ubahnya genoside gaya baru dengan asumsi telah mentraumatiskan peserta didik lewat 20 paket soal, padahal (masih menurut beliau) di negara majupun hal ini tidak pernah dilakukan! Lebih miris lagi, beliau meminta sang Menteri untuk mundur!!! (ILC, tayangan Selasa, 23 April 2013). Penulis heran, fenomena apalagi ini? Permainan apalagi ini?

Realitas pemberitaan yang dipertontonkan selama dua pekan ini (tentang UN tentunya) cukup menyesakkan fikir. Segala carut-marut UN telah di aduk sedemikian rupa sehingga konten intinya bersembunyi, tak terusik, tetap gelap! Ironisnya, Kemendikbud, yang penulis harap berani terbuka, malah di akhir-akhirnya menyalahkan percetakan. Ironis sekali, momen evaluasi yang seharusnya bisa menjadi gengsi bangsa di mata dunia, harus tercabik-cabik dan semakin terkoyak oleh analisis-analisis yang tidak bersumber pada dunia pendidikan unsich! Sayang sekali memang, momen yang menghabiskan uang negara lebih dari 500M ini harus digiring kemana-mana oleh siapa saja. Nano-Nano yang ironis!!!

Penulis mahfum, betapa berat target kerja kementrian dalam menyiapkan perhelatan nasional ini dan betapa hebat juga rasa “geregetan” pihak luar yang menyaksikan perhelatan itu berjalan kurang mulus. Tetapi penulis akan lebih simpatik kalau tarik-menarik kedua kubu ini diperankan dengan se-elegan mungkin. Sungguh, penulis belum menemukan dasar yang kuat akan alasan kemendikbud untuk tidak berani mengatakan “maaf”, padahal kalau itu yang dilakukan (penulis kok yakin) bola panas UN ini tidak akan terpental-pental sejauh ini.  Ingat, dari dasar pelaksanaan UN ini saja sudah terjadi keragaman pendapat, maka wajar kalau pihak yang kontra begitu gencar menyerangnya.

Begitu juga dengan yang kontra, ada sebagian yang terkesan kalau UN ini bukanlah target akhir “serangan”! Mengapa sehebat ini? itulah aneh! Penulis sebagai pendidik agak “emosi” juga melihat pakar yang bukan bidangnya dengan seenaknya mengatakan UN harus batal demi hukum! Atau seorang mantan pejabat tinggi kemendikbud yang begitu tanpa dosanya menganggap carut-marut ini adalah suatu keanehan dan (masih menurut beliau) “ada yang tidak beres”.

Emosi penulis semakin meninggi saja, ketika ada sebagian elemen yang mencoba “menyeret” masalah UN ini ke ranah politik. Bolehlah mereka menganggap segala gerak dinamika bangsa ini adalah keputusan politik, tapi kadar kasus akibat dari keputusan politik itu belum tentu bermuatan politik. Bayangkan, Tim penyusun soal (yang jelas dari kalangan akademik) hanya gara-gara membuat 20 paket soal harus mendapat kritik pedas sebagai manusia tak bermoral karena membuat stres siswa!

Awalnya penulis memang lebih condong kepada menyalahkan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan, red)  sebagai lembaga yang bertanggungjawab penuh akan perhelatan UN ini. Namun, setelah dirasa-rasakan statemen yang muncul, sungguh, jiwa pendidik penulis terusik. Mengapa? Karena dari statemen yang muncul  ada indikasi dunia pendidikan ingin ditarik-tarik ke ranah yang tidak bernuansa pendidikan. Apa yang penulis uraikan di atas adalah sebagian kecil dari hiruk-pikuknya statemen atas reaksi pelaksanaan UN kali ini.

Sungguh, penulis sangat menghargai akan kemerdekaan berpendapat. Tetapi sungguh, kalau pendapat itu terkesan melenceng atau bahkan ingin yang aneh-aneh, tentunya masyarakat akademik yang memiliki dunia pendidikan seharusnya jangan hanya jadi penonton saja!

Sejatinya,  melencengnya situasi ini berawal dari tidak cepatnya regulator (dalam hal ini kemendikbud) untuk segera bergerak? Siapapun akan merasakan akan terlambatnya penanganan kesemrawutan pelaksanaan UN ini. Andai saja begitu tercium indikasi awal keterlambatan distribusi soal, seharusnya pihak regulator bergerak cepat dengan mengadakan duduk semeja dengan pihak-pihak yang terkait (komisi X, Depkeu, BSNP,  pihak percetakan, sampai elemen yang nantinya berpotensi akan mengkritisi). Kalau itu yang dilakukan, kok penulis meyakini  “masalah distribusi” ini tidak akan sampai pada keinginan “harus mundur” atau “UN harus batal”. Penulis yakin, dalam duduk semeja itu minimal akan ditemukan kesefahaman akan kendala distribusi ini. Berangkat dari kesefahaman ini, tentu pihak terkait itu akan mau kerja marathon untuk ikut membantu menyelesaikan!

 Indikasi tidak adanya gerakan cepat untuk duduk semeja ini dapat kita lihat dari statemen demi statemen masing-masing pejabat, baik dari pihak BSNP, juru bicara Kemendikbud (sampai Menteri),  pihak komisi X, terakhir dari Depkeu. Fluktuasi statemen yang dari hari ke hari semakin “saling melempar salah” inilah yang kemudian menjadi bahan dasar dari berbagai kalangan untuk dianalisis, diprediksi, dan diterjemahkan, yang akhirnya menjadi amunisi yang dahsyat untuk mengkritisi. Akibatnya, yang tadinya “hanya” masalah distribusi kemudian harus terpental-pental kemana-mana sebagaimana ulasan terdahulu!

Bagi penulis (sebagai seorang pendidik) fenomena ini terasa menyakitkan, karena baru saja dunia pendidikan negeri ini habis energinya oleh perdebatan masalah kurikulum baru atau yang terdahulu adalah masalah RSBI. Sekarang harus ditambahi lagi dengan masalah “wibawa UN”. Tidakkah yang berdebat itu menyadari bahwa akar rumput juga benar-benar merasakan imbasnya. Tidakkah akan elegan, jika kendala yang silih berganti ini diminimalisir seminim mungkin dengan gaya tabayyun? Bukankah jika permasalahan itu terpental-pental semacam ini akan melahirkan praduga-praduga? Sebegitu mulai tipiskah rasa saling percaya dan saling menghargai dalam kehidupan ini?  Dari intipan penulis, negeri ini mulai begitu suka dengan masalah, apalagi yang mencoba untuk ditutup dan terasa aneh. Senantiasa tergoda untuk bergerak tetapi sebenarnya gerakan itu justru membuat banyak orang tidak bisa tidur.

UN 2013, benar-benar rasa Nano-Nano. Akankah kita temui di tahun depan? Atau rasa nano-nano ini sebagai isyarat perpisahan? Mari semua elemen tidak usah membuat nano-nano baru. Biarkan kita serahkan ke aturan yang sekarang sedang berjalan dan kita percayai aturan itu? Toh dalam beberapa hari ke depan DPR akan memanggil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Optimis saja akan ada penyelesaian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut. Apapun hasil RDP itu kita sikapi dengan elegan dan proporsional.  Jangan lagi ada nano-nano babak kedua!!!

Riangnya petak umpet muridku

Tenggelam oleh kekalutan

Yang muridku tidak tahu siapa ia

Entah, apa yang terjadi

Jika mereka tahu

Akankah riangnya petak umpet itu,

menjadi tangis?

 

*Penulis adalah :

Praktisi Pendidikan berdomisili di Kertonegoro-Jenggawah-Jember

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: